Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan pentingnya penguatan implementasi Satu Data Indonesia melalui pemanfaatan data sektoral yang terintegrasi, termasuk data yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Upaya mempercepat transformasi digital pemerintahan memerlukan tata kelola yang kuat, perlindungan data yang terpercaya, serta kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi.

Pemerintah terus memperkuat transformasi digital nasional melalui integrasi berbagai instrumen evaluasi tata kelola data dan layanan digital.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital bersama Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menyelenggarakan Rapat Diskusi Penajaman Pedoman Pertukaran Data pada 3-4 Juni 2026 di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok.

Penguatan tata kelola data kembali menjadi fokus pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di daerah.

Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan transformasi digital antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi digital nasional.

Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan Portal Lawamena Satu Data Maluku sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola data daerah yang terintegrasi dan mendukung implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

Penguatan tata kelola data masyarakat adat melalui implementasi Satu Data Indonesia (SDI) menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rangkaian Rapat Urgensi Satu Data Indonesia Mendukung Pembangunan Masyarakat Adat yang diselenggarakan pada 6-9 Mei 2026 di Padang, Sumatera Barat; Bali; dan Toba, Sumatera Utara.