Jumlah Penduduk Sarjana S1 Kabupaten Sanggau Tahun 2021

Data Reset Sinok Juli 2021

Data Sektoral Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023

DATA SUSPEK PERDESA COVID 19 KABUPATEN DEMAK TGL 29 AGUSTUS 2021

Wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dicanangkan sebagai kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana

Data Pelanggan Daya Tersambung dan KWH Terjual PT PLN (Persero) Rayon Purwokerto 2015

-

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

KK = Kartu Keluarga

Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Diterima dan Diputus (serta Upaya Hukumnya) oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2023 sebanyak 37 perkara, dengan rincian yang Diterima sebanyak 25 perkara, Diputus sebanyak 12 perkara, dan yang menempuh Upaya Hukum sebanyak 0 perkara.

Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Tahun 2024

Nilai persentase yang mengukur perbandingan atau rasio kontribusi agregat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari seluruh kawasan perkotaan di Indonesia (mencakup 10 Wilayah Metropolitan, 57 Kota Otonom di luar Wilayah Metropolitan, dan 36 Kabupaten/Kota yang terklasifikasi sebagai daerah perkotaan) terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional ADHK dalam suatu tahun tertentu.

Nilai persentase yang mengukur perbandingan atau rasio akumulasi nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh kawasan perkotaan di Indonesia yang berada di luar deliniasi 10 Wilayah Metropolitan utama (mencakup 57 Kota Otonom dan 36 Kabupaten/Kota dengan karakteristik perkotaan besar, sedang, dan kecil) terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Salah satu aspek pembentuk IPMas yang menggambarkan tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan/etnis lain. Diukur dari 2 indikator, yaitu persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap keagamaan lain di sekitar lingkungan tempat tinggal dan persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap kegiatan oleh suku lain di lingkungan tempat tinggal.

Tingkat Pemanfaatan Hasil Pengendalian Program Prioritas Presiden dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional yaitu mengukur tingkat efektivitas pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional, diukur melalui antara lain pemanfaatan rekomendasi, forum pengendalian, dan manajemen risiko

Nilai komposit yang mengukur proses keseimbangan kebutuhan terhadap sumber daya lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya melalui dukungan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Salah satu aspek pembentuk IPMas yang menggambarkan tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan/etnis lain. Diukur dari 2 indikator, yaitu persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap keagamaan lain di sekitar lingkungan tempat tinggal dan persentase rumah tangga menurut tanggapan terhadap kegiatan oleh suku lain di lingkungan tempat tinggal.

Indikator untuk mengukur jumlah pendanaan KSST Indonesia melalui kegiatan saling berbagi pengetahuan serta mengukur keuntungan ekonomi, politik dan sosial-budaya dari pelaksanaan KSST.

Pilar Sosial berfokus pada dimensi inklusivitas dengan mengukur sejauh mana sektor kelautan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam subpilar kesejahteraan, akses kesehatan, dan pendidikan.

Pilar Lingkungan mengukur kualitas ekosistem pesisir dan laut, upaya mitigasi dampak lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan

Pilar Ekonomi mengukur vitalitas dan kontribusi langsung sektor kelautan terhadap perekonomian nasional dan regional. Pilar ini tidak hanya menilai volume produksi mentah, tetapi secara komprehensif memotret seluruh rantai nilai ekonomi biru—mulai dari ekstraksi sumber daya, pengolahan, perdagangan, hingga pemanfaatan jasa lingkungan untuk pariwisata.