Jumlah Penduduk Sarjana S1 Kabupaten Sanggau Tahun 2021

Data Reset Sinok Juli 2021

Data Sektoral Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023

DATA SUSPEK PERDESA COVID 19 KABUPATEN DEMAK TGL 29 AGUSTUS 2021

Wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dicanangkan sebagai kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana

Data Pelanggan Daya Tersambung dan KWH Terjual PT PLN (Persero) Rayon Purwokerto 2015

-

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

KK = Kartu Keluarga

Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Diterima dan Diputus (serta Upaya Hukumnya) oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2023 sebanyak 37 perkara, dengan rincian yang Diterima sebanyak 25 perkara, Diputus sebanyak 12 perkara, dan yang menempuh Upaya Hukum sebanyak 0 perkara.

Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Tahun 2024

RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Aksi HAM sendiri adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. RANHAM merupakan kebijakan periodik yang dilaksanakan

Mengukur seberapa besar upaya peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah dilakukan dalam suatu periode tertentu

indeks Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 25 (dua puluh lima) sampai dengan 100 (seratus).

Akta Kematian merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencatat informasi tentang kematian seseorang. Akta kematian mencakup data seperti nama, tanggal kematian, tempat kematian, dan penyebab kematian. Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal merujuk pada seberapa besar jumlah akta kematian yang diterbitkan di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang meninggal dalam periode tertentu. Akta kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk mencatatkan kematian seseorang secara sah di sistem administrasi kependudukan. Persentase ini menunjukkan seberapa efektif administrasi negara atau daerah dalam mencatatkan kematian warganya sesuai dengan jumlah kematian yang sebenarnya terjadi. Semakin tinggi persentase kepemilikan akta kematian, semakin baik pula pengelolaan data kependudukan di suatu daerah.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

mengukur tingkat pemanfaatan hasil riset, kajian, pengembangan dan inovasi daerah yang benar-benar dimanfaatkan dalam dokumen pembangunan daerah

Deskripsi tidak tersedia.

Buku Nikah/Akta Perkawinan: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencatat pernikahan pasangan suami istri. Buku nikah biasanya dikeluarkan oleh kantor urusan agama (untuk umat Muslim) atau kantor catatan sipil (untuk non-Muslim), sedangkan akta perkawinan adalah dokumen pencatatan sipil yang mencatat pernikahan tersebut. Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah adalah perbandingan atau proporsi jumlah pasangan yang sudah menikah dan memiliki akta perkawinan dibandingkan dengan total jumlah pasangan yang menikah di suatu wilayah atau negara. Dengan kata lain, angka ini mengukur sejauh mana proses pencatatan resmi terhadap pernikahan di suatu tempat sudah terlaksana dengan baik. Akta perkawinan sendiri berfungsi sebagai bukti hukum yang sah atas suatu perkawinan. Semakin tinggi persentase ini, semakin banyak pasangan yang tercatat secara resmi melalui akta perkawinan, yang mencerminkan tingkat legalitas dan pengakuan hukum terhadap perkawinan di masyarakat.

mengukur sejauh mana pemerintah daerah melakukan kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbang) di daerah untuk mendukung inovasi dan peningkatan kapasitas pembangunan daerah.

Definisi Konseptual Indikator: Partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (APS) Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah