Jumlah Penduduk Sarjana S1 Kabupaten Sanggau Tahun 2021

Data Reset Sinok Juli 2021

Data Sektoral Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023

DATA SUSPEK PERDESA COVID 19 KABUPATEN DEMAK TGL 29 AGUSTUS 2021

Wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dicanangkan sebagai kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana

Data Pelanggan Daya Tersambung dan KWH Terjual PT PLN (Persero) Rayon Purwokerto 2015

-

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

KK = Kartu Keluarga

Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Diterima dan Diputus (serta Upaya Hukumnya) oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2023 sebanyak 37 perkara, dengan rincian yang Diterima sebanyak 25 perkara, Diputus sebanyak 12 perkara, dan yang menempuh Upaya Hukum sebanyak 0 perkara.

Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Tahun 2024

Penyelenggaraan seminar anti pencucian uang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya–upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT

LTPBJ adalah laporan atas transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa dari Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.0000 (lima ratus juta rupiah) yang disampaikan kepada PPATK. PBJ merupakan pihak pelapor penyedia barang dan/atau jasa lain (di luar penyedia jasa keuangan) yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat (1). Pengguna Jasa adalah Pihak yang menggunakan jasa pihak pelapor. Penyedia Barang dan Jasa meliputi Perusahaan Properti, Pedagang Kendaraan Bermotor, Pedagang Perhiasan/Logam Mulia, Balai Lelang dan KPKNL, dan Pedagang Barang Seni/Antik.

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam lingkup internasional, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi dengan financial intelligence unit negara lain.

Kerja sama yang dilakukan PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan melakukan pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, yang meliputi: a. instansi penegak hukum; b. lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan; c. lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; d. lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan e. financial intelligence unit negara lain.

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan, PPATK dapat : a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor; b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; dan c. meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK.

Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) sebagaimana dimaksud pada UU NO. 8 Tahun 2017 pasal 17 (b) wajib menyampaikan Laporan Transaksi kepada PPATK. Dan mengacu pada PP 43 Tahun 2015 pasal 3, menyebutkan bahwa Profesi tertentu merupakan Pihak Pelapor, dengan demikian memiliki kewajiban pelaporan kepada PPATK. Sebagaimana diketahui bahwa terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan kepada PPATK, maka dikenakan denda administratif. Dalam hal Pihak Pelapor tidak memiliki LPP, maka ketentuan terkait pengenaan sanksi diatur oleh PPATK.

Dalam mendukung proses penegakan hukum TPPU, PPATK turut berkontribusi dalam memberikan keterangan ahli. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh Pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam melaksanakan tugas PPATK mempunyai fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor. Pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPATK terhadap Pihak Pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur, atau terhadap Pihak Pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur kepada PPATK. Audit yang dilakukan PPATK terdiri dari 2 jenis, yaitu: 1. Audit Kepatuhan: pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan/atau memastikan kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa dan/atau kewajiban pelaporan kepada PPATK 2. Audit Khusus: pemeriksaan dengan ruang lingkup dan/atau tujuan tertentu baik dalam rangka analisis atau pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK dan/atau tindak lanjut pengawasan kepatuhan

Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam negeri Pihak Pelapor adalah Orang perseorangan atau Korporasi yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Adapun pihak pelapor yang menyampaikan LTKL adalah Penyedia Jasa Keuangan yang terdiri dari Bank, Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet, dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang.

Laporan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL). Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam negeri Pihak Pelapor adalah Orang perseorangan atau Korporasi yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Adapun pihak pelapor yang menyampaikan LTKL adalah Penyedia Jasa Keuangan yang terdiri dari Bank, Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet, dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang.