SDI Logo

Cari Data Apa Hari Ini ?

Mudah, Cepat, dan Akurat

Info data dan informasi resmi publik dari pemerintah Indonesia untuk Kamu!

Saat ini sedang dilakukan  kurasi dataset pada Portal data.go.id. Bila sobat data menemukan data yang tidak sesuai harap menghubungi narahubung kami di link berikut

725.465+

Dataset Tersedia

Kementerian/Lembaga
Terhubung

Provinsi
Terhubung

Kabupaten/Kota
Terhubung

Data Analysis Visualization

Topik Data

Dataset Hari Ini

Dataset Populer

Jumlah Penduduk Sarjana S1 Kabupaten Sanggau Tahun 2021

XLSX
Jumlah Penduduk Sarjana S1 Kabupaten Sanggau Tahun 2021
Kabupaten Sanggau

Data Reset Sinok Juli 2021

XLSX
Data Reset Sinok Juli 2021
Kabupaten Tegal

Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023

XLSX
Data Sektoral Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023
Kota Batu

DATA SUSPEK PERDESA COVID 19

XLSX
DATA SUSPEK PERDESA COVID 19 KABUPATEN DEMAK TGL 29 AGUSTUS 2021
Kabupaten Demak

Jumlah Kampung Siaga Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Tahun 2024

XLSX
JSON
Wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dicanangkan sebagai kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana
Kabupaten Pasaman

Data Pelanggan Daya Tersambung dan KWH Terjual PT PLN (Persero) Rayon Purwokerto 2015

CSV
Data Pelanggan Daya Tersambung dan KWH Terjual PT PLN (Persero) Rayon Purwokerto 2015
Kabupaten Banyumas

Jumlah program pemerintah di desa kertaharja kec tanjungkerta 2021

XLS
-
Kabupaten Sumedang

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

CSV

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

KK = Kartu Keluarga
Kota Banda Aceh

Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Diterima dan Diputus (serta Upaya Hukumnya) oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2023

XLSX
Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Diterima dan Diputus (serta Upaya Hukumnya) oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2023 sebanyak 37 perkara, dengan rincian yang Diterima sebanyak 25 perkara, Diputus sebanyak 12 perkara, dan yang menempuh Upaya Hukum sebanyak 0 perkara.
Kota Yogyakarta

JUMLAH PENERIMA BANTUAN (KEPALA KELUARGA)

.xlsx
Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Tahun 2024
Kabupaten Demak
Dataset Terbaru

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) Kota Banjar

CSV
XLS
XLSX
Dataset ini berisi data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) Kota Banjar wilayah di kota banjar tahun 2019 s.d. tahun 2025. Dataset terkait topik lingkungan hidup ini dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini: kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data numerik. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data teks. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data numerik. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data teks. indeks: menyatakan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) dengan tipe data numerik. satuan: menyatakan satuan dari pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) dalam poin dengan tipe data teks. tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Kota Banjar

Angka Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) per Kecamatan di Kota Banjar

CSV
XLS
XLSX
Dataset ini berisi data angka persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mcpr) per kecamatan di kota banjar dari tahun 2019 s.d. 2025 . Dataset terkait topik pependudukan ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali. Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini: kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data numerik. nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data teks. kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data numerik. nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data teks. bps_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data numerik. bps_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 649 tahun 2023 dengan tipe data numerik. kemendagri_kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 dengan tipe data numerik. kemendagri_nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 dengan tipe data teks. jumlah: menyatakan Angka Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) per Kecamatan di Kota Banjar, dengan tipe data numerik. satuan: menyatakan satuan dari perhitungan Angka Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) per Kecamatan di Kota Banjar , dalam persen dengan tipe data teks. tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik
Kota Banjar

Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditi Duku di Kabupaten Rembang

XLSX
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditi Duku di Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang

Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditi Petsai (sawi putih) di Kabupaten Rembang

XLSX
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditi Petsai (sawi putih) di Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang

Status Perkembangan Desa Berdasarkan Data IDM

XLSX
Status Perkembangan Desa Berdasarkan Data IDM
Kabupaten Rembang

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah)

XLSX
Dataset berisi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Rembang Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah)
Kabupaten Rembang

Sex Ratio Penduduk

XLSX
Sex Ratio Penduduk
Kabupaten Rembang

Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditi Nanas di Kabupaten Rembang,

XLSX
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditi Nanas di Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang

Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditi Jeruk di Kabupaten Rembang

XLSX
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditi Jeruk di Kabupaten Rembang
Kabupaten Rembang

LUAS AREAL PANEN, PRODUKSI DAN JUMLAH PETANI KOMODITI KOPI KABUPATEN REMBANG

XLSX
LUAS AREAL PANEN, PRODUKSI DAN JUMLAH PETANI KOMODITI KOPI KABUPATEN REMBANG
Kabupaten Rembang

Berita Terkini

DPR RI Sahkan UU Satu Data Indonesia, Menteri Bappenas: Tonggak Baru Kedaulatan Data Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Selasa (6/10/2026).
Warta SDI
Baleg DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU Satu Data Indonesia, Perkuat Tata Kelola Data Nasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) untuk dilanjutkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.
Warta SDI
Bappenas: Tata Kelola Data Jadi Fondasi Pemanfaatan Artificial Intelligence di Pemerintahan
Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa kesiapan pemerintah dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan kapasitas komputasi.
Warta SDI
JAKI Integrasikan Layanan Publik Digital, Bappenas Tekankan Pentingnya Pemerintah Digital Berbasis Data
Integrasi layanan publik digital menjadi salah satu kunci dalam membangun pemerintahan yang lebih terpadu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Warta SDI
Bappenas Soroti Keterpaduan Data Pusat dan Daerah Menuju Pemerintah Digital
Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 22 September 2026.
Warta SDI
AI di Pemerintahan Harus Berorientasi pada Dampak dan Kepercayaan Publik
Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di sektor publik perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Warta SDI
Menteri PPN/Kepala Bappenas: Memadukan Data Negara melalui Satu Data Indonesia
Pemerintah memperkuat fondasi tata kelola data nasional melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI).
Warta SDI
Perkuat Legislasi Berbasis Data, DPR RI Dorong Tata Kelola Satu Data Indonesia di Era AI
Pemanfaatan data yang berkualitas menjadi semakin penting dalam mendukung proses legislasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).
Warta SDI