Penguatan tata kelola data menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

Penguatan tata kelola data menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas program prioritas nasional.

Pemerintah terus mempercepat transformasi digital untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan berbagai program prioritas nasional dapat berjalan semakin tepat sasaran.

Data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi.

Pemerintah mendorong penguatan tata kelola data nasional sebagai fondasi pengembangan ekosistem digital yang aman, interoperabel, dan berdaya saing.

Pemerintah memperkuat tata kelola data sosial keagamaan melalui peluncuran Satu Data Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL).

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital mematangkan pemutakhiran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2026-2045 serta penajaman Rencana Aksi Nasional Pemerintah Digital 2026-2030.

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) terus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia melalui penyelenggaraan Pendampingan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia untuk Data Prioritas Geospasial Tahun 2025–2026 Batch I.