Setelah sukses diselenggarakan di Wilayah Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas melanjutkan rangkaian Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, di Wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Satu Data Indonesia terus memperkuat tata kelola pertukaran data antarpemerintah sebagai bagian dari percepatan transformasi digital nasional.

Pemanfaatan data, inovasi, dan kepemimpinan adaptif menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan pentingnya penguatan implementasi Satu Data Indonesia melalui pemanfaatan data sektoral yang terintegrasi, termasuk data yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Upaya mempercepat transformasi digital pemerintahan memerlukan tata kelola yang kuat, perlindungan data yang terpercaya, serta kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi.

Pemerintah terus memperkuat transformasi digital nasional melalui integrasi berbagai instrumen evaluasi tata kelola data dan layanan digital.

Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital bersama Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menyelenggarakan Rapat Diskusi Penajaman Pedoman Pertukaran Data pada 3-4 Juni 2026 di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Depok.

Penguatan tata kelola data kembali menjadi fokus pemerintah dalam mendorong implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di daerah.