SDI Logo

Cari Data Apa Hari Ini ?

Mudah, Cepat, dan Akurat

Info data dan informasi resmi publik dari pemerintah Indonesia untuk Kamu!

Saat ini sedang dilakukan  kurasi dataset pada Portal data.go.id. Bila sobat data menemukan data yang tidak sesuai harap menghubungi narahubung kami di link berikut

645.509+

Dataset Tersedia

Kementerian/Lembaga
Terhubung

Provinsi
Terhubung

Kabupaten/Kota
Terhubung

Data Analysis Visualization

Topik Data

Dataset Hari Ini

Dataset Populer

Jumlah Penduduk Sarjana S1 Kabupaten Sanggau Tahun 2021

XLSX
Jumlah Penduduk Sarjana S1 Kabupaten Sanggau Tahun 2021
Kabupaten Sanggau

Data Reset Sinok Juli 2021

XLSX
Data Reset Sinok Juli 2021
Kabupaten Tegal

Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023

XLSX
Data Sektoral Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023
Kota Batu

DATA SUSPEK PERDESA COVID 19

XLSX
DATA SUSPEK PERDESA COVID 19 KABUPATEN DEMAK TGL 29 AGUSTUS 2021
Kabupaten Demak

Jumlah Kampung Siaga Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Tahun 2024

XLSX
JSON
Wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dicanangkan sebagai kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana
Kabupaten Pasaman

Data Pelanggan Daya Tersambung dan KWH Terjual PT PLN (Persero) Rayon Purwokerto 2015

CSV
Data Pelanggan Daya Tersambung dan KWH Terjual PT PLN (Persero) Rayon Purwokerto 2015
Kabupaten Banyumas

Jumlah program pemerintah di desa kertaharja kec tanjungkerta 2021

XLS
-
Kabupaten Sumedang

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

CSV

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

KK = Kartu Keluarga
Kota Banda Aceh

Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Diterima dan Diputus (serta Upaya Hukumnya) oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2023

XLSX
Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Diterima dan Diputus (serta Upaya Hukumnya) oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2023 sebanyak 37 perkara, dengan rincian yang Diterima sebanyak 25 perkara, Diputus sebanyak 12 perkara, dan yang menempuh Upaya Hukum sebanyak 0 perkara.
Kota Yogyakarta

JUMLAH PENERIMA BANTUAN (KEPALA KELUARGA)

.xlsx
Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Tahun 2024
Kabupaten Demak
Dataset Terbaru

Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional 2024-2025

XLSX
Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional adalah indeks yang mengukur pengaruh dan kepemimpinan Indonesia terhadap pengambilan kebijakan isu-isu bilateral, regional dan global serta partisipasi dan keikutsertaan secara aktif Indonesia pada forum regional, multilateral dan dunia Internasional. Kepemimpinan merupakan hasil dari peran/ kontribusi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di fora internasional. Kepemimpinan dapat diperlihatkan diantaranya melalui peran sebagai inisiator, mediator dan fasilitator. Peran adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif. Berpengaruh adalah mempunyai pengaruh terhadap pengambil kebijakan isu-isu bilateral, regional, dan global.
Kementerian Luar Negeri

Jumlah dan persebaran WNI di luar negeri berdasarkan data lapor diri pada portal peduli WNI 2018-2025

XLSX
Data ini mencakup jumlah WNI—termasuk pekerja migran dan diaspora—yang tinggal atau bekerja di luar negeri, dibedakan menurut negara tujuan dan wilayah benua berdasarkan data lapor diri pada portal peduli WNI 2018-2025
Kementerian Luar Negeri

Persentase Responden yang Memberikan Umpan Balik Positif atas Public Awareness Campaign (PAC) Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri

XLSX
Proporsi untuk mengukur responden yang memberikan umpan balik positif setelah mengikuti kegiatan sosialisasi atau kampanye penyadaran publik terkait pelindungan WNI. (reff: https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/3499?)
Kementerian Luar Negeri

Persentase Rekomendasi Kemlu pada Isu Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Diterima pada Kebijakan Nasional

XLSX
Proporsi untuk mengukur rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan atau regulasi nasional terkait pelindungan WNI di luar negeri (Reff: https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/3499?) #Data diperoleh dengan membandingkan realisasi rekomendasi yang diterima dalam formulasi kebijakan/peraturan nasional terhadap target yang ditetapkan.
Kementerian Luar Negeri

Persentase Rekomendasi Kemlu pada Isu Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Diterima pada Forum Perundingan Internasional

XLSX
Proporsi untuk mengukur rekomendasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang diterima dalam forum internasional terkait isu pelindungan WNI. (reff: https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/3499?) #Data diperoleh dengan membandingkan realisasi rekomendasi yang diterima forum internasional terhadap target yang ditetapkan.
Kementerian Luar Negeri

Persentase Kasus Khusus yang Diselesaikan

XLSX
Jumlah kasus khusus yang berhasil diselesaikan oleh Kemlu dalam periode tertentu.​ #Kasus Khusus adalah kasus WNI di luar negeri yang berdasarkan asesmen Perwakilan dan/atau Pusat dikategorikan sebagai high profile case. High profile case didefinisikan sebagai kasus yang menuntut penanganan intensif karena menyangkut keselamatan jiwa dan/atau sensitivitas isu pada publik dan/atau bobot substansi kasus dan/atau yang berdampak masif dan/atau menyangkut kepentingan nasional bidang politik/keamanan/sosial/ketertiban masyarakat maupun alasan kekhususan lainnya. KK dapat berupa namun tidak terbatas pada WNI terancam hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, pelaku atau korban penyiksaan fisik berat, korban/terindikasi korban TPPO, kasus terorisme, pengedar narkoba/anggota sindikat narkoba, kasus melibatkan anak (WNI berusia hingga 18 tahun), dan evakuasi kedaruratan WNI.
Kementerian Luar Negeri

Persentase Kasus Umum yang Diselesaikan

XLSX
Jumlah kasus umum yang berhasil diselesaikan oleh Kemlu dalam periode tertentu.​ #Kasus Umum adalah kasus WNI di luar negeri di luar Kasus Khusus.
Kementerian Luar Negeri

Indeks SDM K/L/I/Perwakilan RI yang mendapatkan sertifikat pelatihan peningkatan kapasitas terkait pengelolaan sistem informasi Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri

XLSX
Indikator untuk Mengukur partisipasi SDM lintas instansi dan Perwakilan RI dalam pelatihan pengelolaan sistem informasi. Diperoleh dengan membandingkan realisasi partisipasi terhadap target jumlah peserta masing-masing dari komponen Kemlu Pusat, Perwakilan, dan K/L lain dalam pelatihan teknis pemanfaatan dan pengelolaan sistem informasi terpadu pelindungan WNI.
Kementerian Luar Negeri

Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri

XLSX
Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelindungan WNI dan BHI adalah indeks yang mengukur tingkat capaian kriteria dasar kelembagaan Pelindungan WNI di luar negeri. Indeks Sistem Kelembagaan Pelindungan WNI di luar negeri, terdiri dari 5 Komponen, yaitu: Komponen 1: Persentase Kerja Sama di Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Ditandatangani. Bobot: 25% Komponen 2: Persentase Standar / Panduan Teknis di Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Diterapkan. Bobot 20% Komponen 3: Persentase Produk Hukum Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yand Disahkan. Bobot 25% Komponen 4: Indeks SDM K/L/I/Perwakilan RI yang Berpartisipasi pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri. Bobot: 20% Komponen 5: Persentase Kertas Kerja Analisa Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Dihasilkan. Bobot: 10% Pembobotan Sub-IKU didasarkan pada porsi kontribusi masing-masing komponen Sub-IKU terhadap sistem kelembagaan pelindungan yang kuat, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan masing-masing komponen Sub-IKU.
Kementerian Luar Negeri

Tingkat Kepuasan Pengguna (WNI dan Perwakilan RI) terhadap Portal Peduli WNI dan Safe Travel

XLSX
Persepsi untuk Mengukur tingkat kepuasan pengguna (masyarakat & Perwakilan RI) terhadap Portal Peduli WNI dan Safe Travel. #Data diperoleh melalui survei kepuasan pelanggan kepada responden yang terdiri atas Perwakilan RI dan WNI atas layanan Portal Peduli WNI dan Safe Travel serta bantuan teknis Portal Peduli WNI. Penyusunan kuesioner dan interpretasi hasil survei mengacu pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
Kementerian Luar Negeri

Berita Terkini

Bappenas Perkuat Tata Kelola Data Daerah melalui Pembinaan Satu Data Indonesia di Pulau Jawa
Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) menggelar Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Wilayah Pulau Jawa di Auditorium Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC), Yogyakarta, Senin (6/7).
Warta SDI
BIG dan Kemendagri Perkuat Sinergi Data Geospasial dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
Dalam rangkaian agenda Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang diselenggarakan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas pada 26 Juni 2026 di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, menghadirkan narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Warta SDI
Kolaborasi Daerah Jadi Kunci Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara
Setelah sukses diselenggarakan di Wilayah Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas melanjutkan rangkaian Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, di Wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara.
Warta SDI
Satu Data Indonesia Gelar FGD Dorong Pedoman Pertukaran Data untuk Perkuat Interoperabilitas Data Nasional
Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Satu Data Indonesia terus memperkuat tata kelola pertukaran data antarpemerintah sebagai bagian dari percepatan transformasi digital nasional.
Warta SDI
Bappenas Soroti Pentingnya Tata Kelola Data dan Talenta Digital Hadapi Ketidakpastian Global
Pemanfaatan data, inovasi, dan kepemimpinan adaptif menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang.
Warta SDI
Bappenas Dorong Penguatan Satu Data Indonesia melalui Pemanfaatan Data Strategis POLRI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan pentingnya penguatan implementasi Satu Data Indonesia melalui pemanfaatan data sektoral yang terintegrasi, termasuk data yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Warta SDI
 Tata Kelola Masa Digital (Governing in the Digital Age) : Pembelajaran dari Ekosistem Smart Nation Singapura
Upaya mempercepat transformasi digital pemerintahan memerlukan tata kelola yang kuat, perlindungan data yang terpercaya, serta kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi.
Warta SDI
Indeks SDI, Indeks Pemerintah Digital, dan Bhumandala Terintegrasi: Fondasi Baru Transformasi Digital Pemerintahan
Pemerintah terus memperkuat transformasi digital nasional melalui integrasi berbagai instrumen evaluasi tata kelola data dan layanan digital.
Warta SDI