SDI Logo

Cari Data Apa Hari Ini ?

Mudah, Cepat, dan Akurat

Info data dan informasi resmi publik dari pemerintah Indonesia untuk Kamu!

Saat ini sedang dilakukan  kurasi dataset pada Portal data.go.id. Bila sobat data menemukan data yang tidak sesuai harap menghubungi narahubung kami di link berikut

568.299+

Dataset Tersedia

Kementerian/Lembaga
Terhubung

Provinsi
Terhubung

Kabupaten/Kota
Terhubung

Data Analysis Visualization

Topik Data

Dataset Hari Ini

Dataset Populer

Nilai Indeks SPBE Kabupaten Tuban Tahun 2022

XLSX
Deskripsi tidak tersedia.
Kabupaten Tuban

SIPD Kabupaten Lingga

CSV
Data hasil sinkronisasi dari API SIPD Ewalidata Kabupaten Lingga
Kabupaten Lingga

Simulasi_Kaimana

WFS
WMS
Simulasi_Kaimana
Kabupaten Kaimana

Simulasi_Jayapurakab_pelatihan_BIG_palapa

WFS
WMS
SHP
Ini adalah data yang didapat dari peta RBI dan digunakan dalam pelatihan RaKorNis BIG di Manokwari, Papua Barat. 02-03 Juli 2019.
Kota Jayapura

Jalan menurut Kondisi Jalan

XLS
Dataset Jalan Menurut Kondisi Jalan menyajikan informasi tentang panjang total jalan yang diklasifikasikan berdasarkan kondisi fisik jalan di wilayah Kota Bima. __Kondisi Jalan__ : Kategori kondisi fisik jalan yang mencerminkan tingkat kerusakan atau kelayakan jalan, seperti: * __Baik__: Jalan dalam kondisi sangat baik dan dapat dilalui dengan aman tanpa ada kerusakan. * __Rusak Ringan__: Jalan mengalami kerusakan yang memerlukan perbaikan sedang, seperti lubang kecil atau retakan. * __Rusak Berat__: Jalan dalam kondisi rusak parah dan membutuhkan perbaikan besar atau rekonstruksi penuh.
Kota Bima

Jumlah Kasus Diare yang dilayani dan Angka Kesakitan Diare di Kota Bima

CSV
XLSX
Datasheet ini berisi informasi mengenai Jumlah Kasus Diare yang dilayani dan Angka Kesakitan Diare di Kota Bima. Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas di Kota Bima termasuk kasus yang ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kasus diare adalah jumlah orang yang mengalami diare dalam suatu periode waktu tertentu. Diare didefinisikan sebagai buang air besar (BAB) yang lebih sering dari biasanya, yaitu 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Tinja yang keluar bisa berupa lembek, cair, atau berupa air saja. Diare merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi karena disebabkan oleh gangguan pencernaan. Disamping itu kondisi lingkungan yang kurang bersih, PHBS yang tidak dilaksanakan dengan baik, Bayi yang tidak mendapat ASI dan Virus seperti Norwalk, adenovirus enterik, astrovirus, cytomegalovirus, dan Rotavirus, menjadi penyebab umum diare mendadak pada anak-anak. Variabel variabel yang ada dalam datasheet ini meliputi : KODE WILAYAH : Kode referensi wilayah 5 kecamatan yang ada di Kota Bima NAMA KECAMATAN : Nama Kecamatan di Kota Bima, variabel ini berisi data dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Bima. JUMLAH PENDUDUK : Jumlah orang yang berdomisili/tinggal di Kota Bima dalam jangka waktu tertentu. JUMLAH BALITA : Jumlah penduduk atau anak yang berusia 0 s/d 59 Bulan TARGET PENEMUAN DIARE SEMUA UMUR : Perkiraan jumlah kasus diare semua umur yang datang ke Fasyankes. Besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun jika tidak tersedia, maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur. TARGET PENEMUAN DIARE BALITA : Perkiraan jumlah kasus diare pada Balita yang datang ke Fasyankes. Besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun jika tidak tersedia, maka menggunakan perkiraan 20% dari perkiraan jumlah penderita untuk Balita. KASUS DIARE SEMUA UMUR DI LAYANI : Jumlah kasus diare semua umur yang datang ke fasyankes dan dilayani sesuai standar. KASUS DIARE BALITA DI LAYANI : Jumlah kasus diare pada Balita yang datang ke fasyankes dan dilayani sesuai standar. ANGKA KESAKITAN DIARE Per 1.000 Pddk : Angka yang merujuk pada jumlah kasus diare yang terjadi pada setiap 1.000 penduduk dalam suatu wilayah. Angka kesakitan ini digunakan untuk menilai dan merencanakan program kesehatan.
Kota Bima

Jumlah Peserta KB Baru Pria di Kota Bima berdasarkan Alat/Metode KB yang digunakan

XLS
Jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) baru pria di Kota Bima berdasarkan alat atau metode KB yang digunakan merujuk pada data yang menunjukkan jumlah pria yang baru mendaftar untuk menggunakan berbagai metode kontrasepsi. Data ini biasanya diklasifikasikan berdasarkan jenis alat atau metode KB, seperti: 1. Kondom: Metode kontrasepsi yang paling umum dan mudah diakses. 2. Sterilisasi (Vasektomi): Prosedur bedah yang permanen untuk mencegah kehamilan. 3. Metode lain: Misalnya, penggunaan obat hormonal jika tersedia. Informasi ini penting untuk memahami: 1. Tingkat partisipasi pria dalam program KB, yang sering kali lebih rendah dibandingkan wanita. 2. Preferensi metode kontrasepsi di kalangan pria, yang dapat membantu dalam merancang program edukasi dan penyuluhan yang lebih efektif. 3. Efektivitas program KB dalam mencapai kesetaraan gender dalam perencanaan keluarga.
Kota Bima

Jumlah Lulusan Tanpa Mengulang Kelas Jenjang Pendidikan MTs di Kota Bima

XLS
Jumlah lulusan tanpa mengulang kelas di jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) merujuk pada total siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan mereka di MTs tanpa harus mengulang satu pun kelas selama masa studi mereka. Data ini penting untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di MTs serta efektivitas metode pengajaran. Semakin tinggi jumlah lulusan tanpa mengulang, semakin baik indikasi bahwa sistem pendidikan tersebut dapat mendukung siswa untuk mencapai standar akademik yang diperlukan.
Kota Bima

Jumlah Lulusan Jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Bima, menurut Jenis Kelamin

XLS
Jumlah lulusan jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) menurut jenis kelamin merujuk pada data yang menunjukkan total siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan di MI dan dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Data ini biasanya terdiri dari: A. Jumlah Lulusan Laki-laki - Total siswa laki-laki yang lulus dari MI dalam tahun ajaran tertentu. B. Jumlah Lulusan Perempuan - Total siswa perempuan yang lulus dari MI dalam tahun ajaran tertentu.
Kota Bima

Jumlah pengguna Radio Amatir

XLS
Pengguna radio amatir, atau "ham radio," adalah individu yang menggunakan radio untuk komunikasi tanpa tujuan komersial. Mereka biasanya terdaftar dan memiliki lisensi dari otoritas telekomunikasi di negara masing-masing. Di Indonesia, pengguna radio amatir terdaftar mencapai puluhan ribu, dan komunitasnya aktif dalam berbagai kegiatan.
Kota Bima
Dataset Terbaru

Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi Tahun 2025

CSV
Nilai realisasi pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi dari 28 komoditas hilrisasi.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Timah Tahun 2025

CSV
Nilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Timah.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Udang Tahun 2025

CSV
Nilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Udang.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tembaga Tahun 2025

CSV
Nilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Tembaga.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Tilapia Tahun 2025

CSV
Nilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Tilapia.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Rumput Laut Tahun 2025

CSV
Nilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Rumput Laut.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Data Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2025

CSV
Data yang disajikan di sini merupakan hasil agregasi dari realisasi investasi sepanjang tahun 2025 triwulan IV. Data ini memberikan gambaran komprehensif tentang penanaman modal di Indonesia dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tiga variabel utama, yaitu sektor usaha, lokasi proyek, dan negara asal investor. Sumber data ini adalah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang wajib disampaikan setiap triwulan oleh pelaku usaha skala menengah dan besar. Pelaporan LKPM dilakukan secara daring melalui Sistem Online Single Submission (OSS), tepatnya melalui Subsistem Pengawasan - Modul LKPM.Melalui LKPM, pemerintah dapat memantau realisasi investasi secara berkala dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal. Data agregat ini sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain pemerintah dalam merumuskan kebijakan penanaman modal, investor dalam mengidentifikasi peluang investasi, serta peneliti dalam menganalisis tren dan perkembangan investasi di Indonesia. Dengan menyajikan data secara terstruktur dan komprehensif, diharapkan informasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pemangku kepentingan di sektor penanaman modal.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Pasir Silika Tahun 2025

CSV
Nilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Pasir Silika.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nilai Realisasi PMA/PMDN Hilirisasi Nikel Tahun 2025

CSV
Nilai realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berdasarkan realisasi kegiatan usaha industri yang menghasilkan produk hilirisasi komoditas Nikel.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Persentase Realisasi PMDN Termasuk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Tahun 2025

JSON
Nilai persentase realisasi investasi penanam modal dalam negeri, termasuk usaha Kecil (setiap 6 bulan), Menengah, dan Besar (setiap 3 bulan) (mengacu Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Pasal 32 ayat (4)). Untuk usaha mikro tidak dicatatkan dalam realisasi investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 Pasal 32 ayat (5) huruf a. Kriteria usaha kecil dan menengah berdasarkan pada Peraturan BKPM No. 4 Th 2021 Pasal 11 ayat (2). Kriteria modal usaha untuk usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1-5 Milliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5-10 Milliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sumber : Kementerian Investasi/BKPM
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berita Terkini

Satu Data Indonesia di Kalimantan: Pemerintah Daerah Perkuat Tata Kelola dan Integrasi Data
Implementasi Satu Data Indonesia tidak lagi hanya berbicara tentang konsep integrasi data, tetapi juga tentang kesiapan daerah menjalankannya secara nyata.
Warta SDI
Membangun Fondasi Tata Kelola Data di Sulawesi: Penguatan Implementasi SDI melalui Pembinaan Komprehensif
Satu Data Indonesia menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan digital menuju Indonesia Emas 2045.
Warta SDI
Urgensi Penguatan Data Geospasial Jadi Fokus Hari Pertama Pembinaan Satu Data Indonesia di Sulawesi
Data tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang “di mana” dan “bagaimana” sebuah peristiwa terjadi.
Warta SDI
Kolaborasi Data Citra Foto Udara Pascabencana Padang Diperkuat, Bappenas Tegaskan Aspek Keamanan
Komitmen percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat kembali diperkuat melalui bagipakai data dan informasi hasil pencitraan wilayah terdampak bencana di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Kantor Sekretariat Satu Data Indonesia, Kamis (16/4/2026).
Warta SDI
Akselerasi Integrasi Data ZISWAF dalam Kerangka Satu Data Indonesia Untuk mengoptimalkan Potensi Ekonomi Syariah Nasional
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas melakukan audiensi strategis dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (15/4).
Warta SDI
Transformasi Pemerintah Digital: Kolaborasi Jadi Kunci Implementasi Digital Public Infrastructure
Pemerintah Indonesia terus memperkuat transformasi pemerintahan digital melalui pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi integrasi data dan layanan publik lintas sektor.
Warta SDI
Baleg DPR RI dan Bappenas Dorong Penguatan Landasan Hukum Satu Data Indonesia untuk Perbaikan Tata Kelola Data Nasional
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kementerian PPN/Bappenas terus memperkuat arah kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Diskusi Kelompok Terpumpun yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 10 April 2026.
Warta SDI
Baleg DPR RI dan Bappenas Dorong Percepatan Integrasi Data Nasional melalui Satu Data Indonesia
Upaya penguatan tata kelola data nasional kembali menjadi sorotan dalam Diskusi Kelompok Terpumpun yang melibatkan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kementerian PPN/Bappenas, serta pemerintah daerah di Sulawesi Selatan pada tanggal 10 April 2026.
Warta SDI