Deskripsi tidak tersedia.

Data hasil sinkronisasi dari API SIPD Ewalidata Kabupaten Lingga

Simulasi_Kaimana

Ini adalah data yang didapat dari peta RBI dan digunakan dalam pelatihan RaKorNis BIG di Manokwari, Papua Barat. 02-03 Juli 2019.

Dataset Jalan Menurut Kondisi Jalan menyajikan informasi tentang panjang total jalan yang diklasifikasikan berdasarkan kondisi fisik jalan di wilayah Kota Bima. __Kondisi Jalan__ : Kategori kondisi fisik jalan yang mencerminkan tingkat kerusakan atau kelayakan jalan, seperti: * __Baik__: Jalan dalam kondisi sangat baik dan dapat dilalui dengan aman tanpa ada kerusakan. * __Rusak Ringan__: Jalan mengalami kerusakan yang memerlukan perbaikan sedang, seperti lubang kecil atau retakan. * __Rusak Berat__: Jalan dalam kondisi rusak parah dan membutuhkan perbaikan besar atau rekonstruksi penuh.

Datasheet ini berisi informasi mengenai Jumlah Kasus Diare yang dilayani dan Angka Kesakitan Diare di Kota Bima. Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas di Kota Bima termasuk kasus yang ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Kasus diare adalah jumlah orang yang mengalami diare dalam suatu periode waktu tertentu. Diare didefinisikan sebagai buang air besar (BAB) yang lebih sering dari biasanya, yaitu 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Tinja yang keluar bisa berupa lembek, cair, atau berupa air saja. Diare merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi karena disebabkan oleh gangguan pencernaan. Disamping itu kondisi lingkungan yang kurang bersih, PHBS yang tidak dilaksanakan dengan baik, Bayi yang tidak mendapat ASI dan Virus seperti Norwalk, adenovirus enterik, astrovirus, cytomegalovirus, dan Rotavirus, menjadi penyebab umum diare mendadak pada anak-anak. Variabel variabel yang ada dalam datasheet ini meliputi : KODE WILAYAH : Kode referensi wilayah 5 kecamatan yang ada di Kota Bima NAMA KECAMATAN : Nama Kecamatan di Kota Bima, variabel ini berisi data dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Bima. JUMLAH PENDUDUK : Jumlah orang yang berdomisili/tinggal di Kota Bima dalam jangka waktu tertentu. JUMLAH BALITA : Jumlah penduduk atau anak yang berusia 0 s/d 59 Bulan TARGET PENEMUAN DIARE SEMUA UMUR : Perkiraan jumlah kasus diare semua umur yang datang ke Fasyankes. Besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun jika tidak tersedia, maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur. TARGET PENEMUAN DIARE BALITA : Perkiraan jumlah kasus diare pada Balita yang datang ke Fasyankes. Besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun jika tidak tersedia, maka menggunakan perkiraan 20% dari perkiraan jumlah penderita untuk Balita. KASUS DIARE SEMUA UMUR DI LAYANI : Jumlah kasus diare semua umur yang datang ke fasyankes dan dilayani sesuai standar. KASUS DIARE BALITA DI LAYANI : Jumlah kasus diare pada Balita yang datang ke fasyankes dan dilayani sesuai standar. ANGKA KESAKITAN DIARE Per 1.000 Pddk : Angka yang merujuk pada jumlah kasus diare yang terjadi pada setiap 1.000 penduduk dalam suatu wilayah. Angka kesakitan ini digunakan untuk menilai dan merencanakan program kesehatan.

Jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) baru pria di Kota Bima berdasarkan alat atau metode KB yang digunakan merujuk pada data yang menunjukkan jumlah pria yang baru mendaftar untuk menggunakan berbagai metode kontrasepsi. Data ini biasanya diklasifikasikan berdasarkan jenis alat atau metode KB, seperti: 1. Kondom: Metode kontrasepsi yang paling umum dan mudah diakses. 2. Sterilisasi (Vasektomi): Prosedur bedah yang permanen untuk mencegah kehamilan. 3. Metode lain: Misalnya, penggunaan obat hormonal jika tersedia. Informasi ini penting untuk memahami: 1. Tingkat partisipasi pria dalam program KB, yang sering kali lebih rendah dibandingkan wanita. 2. Preferensi metode kontrasepsi di kalangan pria, yang dapat membantu dalam merancang program edukasi dan penyuluhan yang lebih efektif. 3. Efektivitas program KB dalam mencapai kesetaraan gender dalam perencanaan keluarga.

Jumlah lulusan tanpa mengulang kelas di jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) merujuk pada total siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan mereka di MTs tanpa harus mengulang satu pun kelas selama masa studi mereka. Data ini penting untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di MTs serta efektivitas metode pengajaran. Semakin tinggi jumlah lulusan tanpa mengulang, semakin baik indikasi bahwa sistem pendidikan tersebut dapat mendukung siswa untuk mencapai standar akademik yang diperlukan.

Jumlah lulusan jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) menurut jenis kelamin merujuk pada data yang menunjukkan total siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan di MI dan dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Data ini biasanya terdiri dari: A. Jumlah Lulusan Laki-laki - Total siswa laki-laki yang lulus dari MI dalam tahun ajaran tertentu. B. Jumlah Lulusan Perempuan - Total siswa perempuan yang lulus dari MI dalam tahun ajaran tertentu.

Pengguna radio amatir, atau "ham radio," adalah individu yang menggunakan radio untuk komunikasi tanpa tujuan komersial. Mereka biasanya terdaftar dan memiliki lisensi dari otoritas telekomunikasi di negara masing-masing. Di Indonesia, pengguna radio amatir terdaftar mencapai puluhan ribu, dan komunitasnya aktif dalam berbagai kegiatan.

Banyaknya transaksi tanda tangan elektronik yang dilakukan oleh Pegawai di Instansi Pemerintah setiap bulan sejak Januari 2021. Instansi Pemerintah yang dimaksud merupakan instansi yang telah menggunakan layanan tanda tangan elektronik BSrE.

Banyaknya pertambahan pengguna sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik di Instansi Pemerintah setiap bulan sejak Januari 2021. Instansi Pemerintah yang dimaksud merupakan instansi yang telah menggunakan layanan tanda tangan elektronik BSrE.

1. Kesiapsiagaan siber (cyber preparedness) merupakan kesiapan dan kemampuan organisasi, pemerintah maupun individu dalam mencegah, mendeteksi, merespon dan melindungi dari ancaman, serangan dan insiden siber. 2. Ketahanan siber (cyber resilience) merupakan kemampuan organisasi untuk terus memberikan layanan bahkan saat menghadapi insiden siber. Hal ini menekankan bahwa organisasi harus dapat memastikan keberlangsungan operasi saat terjadi insiden siber dan kemampuan untuk segera pulih dari insiden siber yang dialami. 3. Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan siber nasional terdiri atas 2 (dua) parameter utama dengan beberapa komponen pembentuknya, yaitu: a. Tingkat kesiapsiagaan siber nasional (bobot 50%), parameter ini mengukur kesiapan dan kemampuan organisasi, pemerintah maupun individu dalam mencegah, mendeteksi, merespon dan melindungi dari ancaman, serangan dan insiden keamanan siber dan keamanan informasi. b. Tingkat Ketahanan Siber (bobot 50%), parameter yang mengukur kemampuan organisasi dalam menghadapi insiden siber dan keamanan informasi, baik saat serangan terjadi maupun pasca serangan siber.

Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber (IKKS) merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur tingkat ketahanan dan keamanan siber nasional. IKKS dirancang untuk mengukur tingkat kematangan dan efektivitas berbagai aspek ketahanan dan keamanan siber dan sandi, melalui pengukuran tingkat kematangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap keamanan siber, manfaat yang didapat dari suatu peraturan perundang-undangan/kebijakan siber, manfaat kerja sama dalam bidang siber dan sandi dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan siber dan sandi nasional, tingkat kesadaran masyarakat, K/L/D, dan PSE terhadap keamanan siber, kesiapsiagaan keamanan siber dalam mencegah, mendeteksi, merespons dan melindungi dari ancaman, serangan dan insiden siber, serta mengukur kemampuan dalam menangani dan memulihkan sistem yang terdampak akibat serangan siber.

Maturitas Penyelenggaraan Persandian merupakan gambaran tingkat kematangan penyelenggaraan persandian Sistem Elektronik (PSE) di Sektor Pemerintah Pusat dan Sektor Pemerintah Daerah yang diukur menggunakan kerangka pengukuran evaluasi penyelenggaraan persandian sesuai dengan Peraturan Kepala BSSN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah dan Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah. Tujuan dari pengukuran MSANDI ini adalah untuk mendorong penguatan pengamanan informasi melalui penerapan persandian.

Indikator ini mengukur kesejangan kompetensi SDM siber dan sandi dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Keamanan Siber. Semakin kecil kesenjangan kompetensi SDM dengan SKKNI, maka semakin kompeten SDM Siber dan Sandi tersebut. Hasil akhir indikator ini merupakan persentase rata-rata jumlah unit kompetensi yang tidak dapat dicapai peserta dibandingkan dengan keseluruhan unit kompetensi dalam skema sertifikasi yang diujikan. Pada tahun ini SDM siber dan sandi yang diukur kompetensinya hanya SDM siber dan sandi yang melaksanakan uji kompetensi di Pusbang SDM BSSN.

Indikator ini mengukur tingkat kematangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap keamanan siber pada sektor pemerintah, pembangunan manusia, dan perekonomian. Pengukuran kematangan keamanan siber merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kondisi kematangan keamanan siber sebuah organisasi atau (PSE) sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber. Kematangan keamanan siber adalah kondisi yang menggambarkan kapabilitas dan kemajuan organisasi dalam menerapkan, meningkatkan, dan menjalankan keamanan siber secara efektif dan efisien.

Sistem Elektronik (SE) adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) berdasarkan asas Risiko. Jenis standar SMPI yang wajib diterapkan oleh PSE tergantung oleh Kategori Sistem Elektronik (Rendah, Tinggi, Strategis) yang diukur berdasarkan proses pengukuran kategorisasi SE. Dalam rangka menjamin setiap PSE memenuhi standar SMPI sesuai dengan kategori SE maka Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukkan proses pembinaan dan evaluasi penerapan standar SMPI. Oleh karena itu persentase dari masing-masing kategori SE berdasarkan asas risiko menjadi dibutuhkan untuk mengatur sumber daya dalam rangka melakukan pembinaan terhadap PSE.

Infrastruktur Informasi Vital (IIV) adalah Sistem Elektronik (SE) yang memanfaatkan teknologi informasi dan/atau teknologi operasional, baik berdiri sendiri maupun saling bergantung dengan SE lainnya dalam menunjang sektor strategis, yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran pada infrastruktur dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional. IIV merupakan SE yang sangat vital bagi hajat hidup orang banyak sehingga Penyelenggara IIV (PIIV) wajib menerapkan Peta Jalan Perlindungan IIV. Peta Jalan tersebut disusun untuk membangun proses perlindungan terhadap suatu IIV. Oleh karena persentase PIIV yang telah memenuhi peta jalan perlindungan IIV menjadi penting karena akan menentukan proses pembinaan yang perlu dilakukan terhadap suatu IIV.

Jumlah Rumah Miskin dan tidak Mampu Per Kecamatan di Kabupaten Bengkalis