SDI Logo

Cari Data Apa Hari Ini ?

Mudah, Cepat, dan Akurat

Info data dan informasi resmi publik dari pemerintah Indonesia untuk Kamu!

Saat ini sedang dilakukan  kurasi dataset pada Portal data.go.id. Bila sobat data menemukan data yang tidak sesuai harap menghubungi narahubung kami di link berikut

705.726+

Dataset Tersedia

Kementerian/Lembaga
Terhubung

Provinsi
Terhubung

Kabupaten/Kota
Terhubung

Data Analysis Visualization

Data Insight

Lihat Semua

Topik Data

Dataset Hari Ini

Lihat Semua
Dataset Populer

Jumlah Penduduk Sarjana S1 Kabupaten Sanggau Tahun 2021

XLSX
Jumlah Penduduk Sarjana S1 Kabupaten Sanggau Tahun 2021
Kabupaten Sanggau

Data Reset Sinok Juli 2021

XLSX
Data Reset Sinok Juli 2021
Kabupaten Tegal

Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023

XLSX
Data Sektoral Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023
Kota Batu

DATA SUSPEK PERDESA COVID 19

XLSX
DATA SUSPEK PERDESA COVID 19 KABUPATEN DEMAK TGL 29 AGUSTUS 2021
Kabupaten Demak

Jumlah Kampung Siaga Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Tahun 2024

XLSX
JSON
Wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dicanangkan sebagai kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana
Kabupaten Pasaman

Data Pelanggan Daya Tersambung dan KWH Terjual PT PLN (Persero) Rayon Purwokerto 2015

CSV
Data Pelanggan Daya Tersambung dan KWH Terjual PT PLN (Persero) Rayon Purwokerto 2015
Kabupaten Banyumas

Jumlah program pemerintah di desa kertaharja kec tanjungkerta 2021

XLS
-
Kabupaten Sumedang

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

CSV

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

KK = Kartu Keluarga
Kota Banda Aceh

Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Diterima dan Diputus (serta Upaya Hukumnya) oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2023

XLSX
Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Diterima dan Diputus (serta Upaya Hukumnya) oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2023 sebanyak 37 perkara, dengan rincian yang Diterima sebanyak 25 perkara, Diputus sebanyak 12 perkara, dan yang menempuh Upaya Hukum sebanyak 0 perkara.
Kota Yogyakarta

JUMLAH PENERIMA BANTUAN (KEPALA KELUARGA)

.xlsx
Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Tahun 2024
Kabupaten Demak
Dataset Terbaru

Total target luas wilayah perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang diperbaharui melalui Surta Hidro dan Oseanografi

XLSX
Total luas wilayah perairan Indonesia—meliputi perairan pedalaman, kepulauan, teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen—yang telah diperbarui datanya melalui survei hidrografi dan oseanografi. Survei ini mencakup pengukuran dan pemetaan karakteristik fisik laut, seperti kedalaman (batimetri), arus, suhu, dan salinitas.
Kementerian Pertahanan

TOTAL KOMPONEN DALAM ALPALHANKAM

CSV
TOTAL KESELURUHAN KOMPONEN YANG DIGUNAKAN DALAM PRODUKSI ALPALHANKAM, TERMASUK KOMPONEN YANG BERASAL DARI DALAM NEGERI MAUPUN IMPOR.
Kementerian Pertahanan

Persentase Realisasi dan Target Survei Rencana Luas Wilayah Perairan Indonesia (Pedalaman, Kepulauan, Teritorial, ZEE, dan Landas Kontinen) yang diperbaharui melalui Surta Hidro dan Oseanografi (50.000 Km²)

XLSX
Merupakan target survei realisasi rencana luas wilayah perairan Indonesia—meliputi perairan pedalaman, kepulauan, teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen—yang telah diperbarui datanya melalui survei hidrografi dan oseanografi. Survei ini mencakup pengukuran dan pemetaan karakteristik fisik laut, seperti kedalaman (batimetri), arus, suhu, dan salinitas.
Kementerian Pertahanan

PERSENTASI PENURUNAN PELANGGARAN TERHADAP KEDAULATAN, KEUTUHAN DAN KESELAMATAN BANGSA TAHUN 2025

CSV
PERSENTASI PENURUNAN PELANGGARAN TERHADAP KEDAULATAN, KEUTUHAN DAN KESELAMATAN BANGSA TAHUN 2025. SUMBER REFRENSI INDIKATOR NAMA DATA SATUAN
Kementerian Pertahanan

PERSENTASE WILAYAH NKRI YANG DAPAT DIJAGA KEUTUHANNYA

CSV
Indikator ini menjelaskan tentang proporsi luas wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang dapat dijaga keutuhannya.. Sumber Referensi : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 Kode Indikator : 07.00.00.00-05.01 Nama Indikator : Persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya Nama Data : Persentase luas wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang dapat dijaga keutuhannya Jenis Data : Statistik Satuan : Persen Klasifikasi Data Sesuai Resiko : Terbuka Tingkat Kedalaman Data/Klasifikasi Penyajian : Nasional
Kementerian Pertahanan

PERSENTASE KADER BELA NEGARA YANG TERBENTUK

CSV
REKAP PERSENTASE KADER BELA NEGARA PROGRAM DAN NON PROGRAM YANG TERBENTUK
Kementerian Pertahanan

PANJANG JALUR INSPEKSI PATROLI PERBATASAN

CSV
Panjang jalan inspeksi patroli perbatasan. Sumber Referensi : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 Kode Indikator : 07.05.01.03-01.02 Nama Indikator : Panjang jalur inspeksi patroli perbatasan Nama Data : Panjang jalur inspeksi patroli perbatasan Jenis Data : Statistik Satuan : Kilometer Klasifikasi Data Sesuai Resiko : Terbuka Tingkat Kedalaman Data/Klasifikasi Penyajian : Nasional
Kementerian Pertahanan

PERSENTASE PEMENUHAN PERALATAN DAN SARPRAS PENYELANGGARAAN HIDRO OCEANOGRAFI 2026

CSV
RPJMN 2025-2029
Kementerian Pertahanan

Luas wilayah perairan pedalaman, perariran kepulauan dan laut teritorial Indonesia yang terpetakan

XLSX
Total area perairan Indonesia yang telah melalui proses survei dan pemetaan hidro-oseanografi
Kementerian Pertahanan

LUAS WILAYAH NKRI YANG DAPAT DIJAGA KEUTUHANNYA

CSV
Luas wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang dapat dijaga keutuhannya.. Sumber Referensi : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 Kode Indikator : 07.00.00.00-05.01 Nama Indikator : Persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya Nama Data : Luas wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang dapat dijaga keutuhannya Jenis Data : Statistik Satuan : Nilai Klasifikasi Data Sesuai Resiko : Terbuka Tingkat Kedalaman Data/Klasifikasi Penyajian : Nasional
Kementerian Pertahanan

Berita Terkini

Lihat Semua
Bappenas Soroti Keterpaduan Data Pusat dan Daerah Menuju Pemerintah Digital
Bappenas Soroti Keterpaduan Data Pusat dan Daerah Menuju Pemerintah Digital
Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 22 September 2026.
Warta SDI
AI di Pemerintahan Harus Berorientasi pada Dampak dan Kepercayaan Publik
AI di Pemerintahan Harus Berorientasi pada Dampak dan Kepercayaan Publik
Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di sektor publik perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Warta SDI
Menteri PPN/Kepala Bappenas: Memadukan Data Negara melalui Satu Data Indonesia
Menteri PPN/Kepala Bappenas: Memadukan Data Negara melalui Satu Data Indonesia
Pemerintah memperkuat fondasi tata kelola data nasional melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI).
Warta SDI
Perkuat Legislasi Berbasis Data, DPR RI Dorong Tata Kelola Satu Data Indonesia di Era AI
Perkuat Legislasi Berbasis Data, DPR RI Dorong Tata Kelola Satu Data Indonesia di Era AI
Pemanfaatan data yang berkualitas menjadi semakin penting dalam mendukung proses legislasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).
Warta SDI
Integrasi Data Masyarakat Adat Perkuat Ekosistem Satu Data Indonesia
Integrasi Data Masyarakat Adat Perkuat Ekosistem Satu Data Indonesia
Pemerintah memperkuat tata kelola data masyarakat adat melalui peluncuran Integrasi Data Masyarakat Adat.
Warta SDI
Perkuat Penurunan Kemiskinan, Bappenas Dorong Integrasi Data melalui Satu Data Indonesia
Perkuat Penurunan Kemiskinan, Bappenas Dorong Integrasi Data melalui Satu Data Indonesia
Penguatan tata kelola data menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Warta SDI
Satu Data Indonesia Perkuat Kebijakan Berbasis Data dan Ketepatan Sasaran Perlindungan Sosial di Bulukumba
Satu Data Indonesia Perkuat Kebijakan Berbasis Data dan Ketepatan Sasaran Perlindungan Sosial di Bulukumba
Penguatan tata kelola data menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas program prioritas nasional.
Warta SDI
Bappenas Dorong Integrasi Data untuk Percepat Transformasi Digital Perlindungan Sosial
Bappenas Dorong Integrasi Data untuk Percepat Transformasi Digital Perlindungan Sosial
Pemerintah terus mempercepat transformasi digital untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan berbagai program prioritas nasional dapat berjalan semakin tepat sasaran.
Warta SDI