Cari Data Apa Hari Ini ?
Mudah, Cepat, dan Akurat
Info data dan informasi resmi publik dari pemerintah Indonesia untuk Kamu!
Saat ini sedang dilakukan kurasi dataset pada Portal data.go.id. Bila sobat data menemukan data yang tidak sesuai harap menghubungi narahubung kami di link berikut →
667.844+
Dataset Tersedia
Kementerian/Lembaga
Terhubung
Provinsi
Terhubung
Kabupaten/Kota
Terhubung
Data Insight
Topik Data
Dataset Hari Ini
Dataset Populer

Jumlah Penduduk Sarjana S1 Kabupaten Sanggau Tahun 2021
XLSX
Jumlah Penduduk Sarjana S1 Kabupaten Sanggau Tahun 2021
Kabupaten Sanggau
Data Reset Sinok Juli 2021
XLSX
Data Reset Sinok Juli 2021
Kabupaten Tegal
Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023
XLSX
Data Sektoral Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023
Kota Batu
DATA SUSPEK PERDESA COVID 19
XLSX
DATA SUSPEK PERDESA COVID 19 KABUPATEN DEMAK TGL 29 AGUSTUS 2021
Kabupaten Demak
Jumlah Kampung Siaga Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Tahun 2024
XLSX
JSON
Wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dicanangkan sebagai kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana
Kabupaten Pasaman
Data Pelanggan Daya Tersambung dan KWH Terjual PT PLN (Persero) Rayon Purwokerto 2015
CSV
Data Pelanggan Daya Tersambung dan KWH Terjual PT PLN (Persero) Rayon Purwokerto 2015
Kabupaten Banyumas
Jumlah program pemerintah di desa kertaharja kec tanjungkerta 2021
XLS
-
Kabupaten Sumedang
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin
CSV
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin
KK = Kartu KeluargaKota Banda Aceh
Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Diterima dan Diputus (serta Upaya Hukumnya) oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2023
XLSX
Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Diterima dan Diputus (serta Upaya Hukumnya) oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2023 sebanyak 37 perkara, dengan rincian yang Diterima sebanyak 25 perkara, Diputus sebanyak 12 perkara, dan yang menempuh Upaya Hukum sebanyak 0 perkara.
Kota Yogyakarta
JUMLAH PENERIMA BANTUAN (KEPALA KELUARGA)
.xlsx
Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Tahun 2024
Kabupaten Demak
Dataset Terbaru

[IDENTIFIER_UNIK_DATASET]
WMS
Data spasial yang di produksi oleh [NAMA_INSTANSI_PRODUSENDATA]
Kabupaten Subang
[IDENTIFIER_UNIK_DATASET]
WMS
Data spasial yang di produksi oleh [NAMA_INSTANSI_PRODUSENDATA]
Kota Palangkaraya
PETA KAWASAN STRATEGIS (AR) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG
WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung
Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial.
Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung
PETA PELABUHAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PT) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG
WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung
Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial.
Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung
PETA TERMINAL TIPE B (PT) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG
WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung
Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial.
Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung
PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU (PT) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG
WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung
Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial.
Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung
PETA KAWASAN HUTAN PRODUKSI (AR) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG
WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung
Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial.
Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung
SISTEM JARINGAN IRIGASI (LN) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG
WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung
Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial.
Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung
PETA BADAN AIR (AR) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG
WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung
Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial.
Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PT) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG
WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung
Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial.
Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung
Berita Terkini

Pemerintah memperkuat fondasi tata kelola data nasional melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI).
Warta SDI

Pemanfaatan data yang berkualitas menjadi semakin penting dalam mendukung proses legislasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).
Warta SDI

Pemerintah memperkuat tata kelola data masyarakat adat melalui peluncuran Integrasi Data Masyarakat Adat.
Warta SDI

Penguatan tata kelola data menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Warta SDI

Penguatan tata kelola data menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas program prioritas nasional.
Warta SDI

Pemerintah terus mempercepat transformasi digital untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan berbagai program prioritas nasional dapat berjalan semakin tepat sasaran.
Warta SDI

Data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi.
Warta SDI

Pemerintah mendorong penguatan tata kelola data nasional sebagai fondasi pengembangan ekosistem digital yang aman, interoperabel, dan berdaya saing.
Warta SDI











