Jumlah Penduduk Sarjana S1 Kabupaten Sanggau Tahun 2021

Data Reset Sinok Juli 2021

Data Sektoral Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023

DATA SKRINING ANEMIA PADA SISWI SMA MA KELAS 10 PUSKESMAS POLOWIJEN 2023

DATA SUSPEK PERDESA COVID 19 KABUPATEN DEMAK TGL 29 AGUSTUS 2021

CAPAIAN TARGET S.D 11 JANUARI 2023 UPPD KABUPATEN WONOSOBO

Wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dicanangkan sebagai kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana

Dataset ini berisi informasi Kunjungan Rawat Inap Bulan Januari Berdasarkan Wilayah di RSMS RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Pada Tahun 2018

Data Pelanggan Daya Tersambung dan KWH Terjual PT PLN (Persero) Rayon Purwokerto 2015

-

Indikator ini mengukur tingkat kematangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap keamanan siber pada sektor pemerintah, pembangunan manusia, dan perekonomian. Pengukuran kematangan keamanan siber merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kondisi kematangan keamanan siber sebuah organisasi atau (PSE) sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber. Kematangan keamanan siber adalah kondisi yang menggambarkan kapabilitas dan kemajuan organisasi dalam menerapkan, meningkatkan, dan menjalankan keamanan siber secara efektif dan efisien.

Indikator ini mengukur kesejangan kompetensi SDM siber dan sandi dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Keamanan Siber. Semakin kecil kesenjangan kompetensi SDM dengan SKKNI, maka semakin kompeten SDM Siber dan Sandi tersebut. Hasil akhir indikator ini merupakan persentase rata-rata jumlah unit kompetensi yang tidak dapat dicapai peserta dibandingkan dengan keseluruhan unit kompetensi dalam skema sertifikasi yang diujikan. Pada tahun ini SDM siber dan sandi yang diukur kompetensinya hanya SDM siber dan sandi yang melaksanakan uji kompetensi di Pusbang SDM BSSN.

Maturitas Penyelenggaraan Persandian merupakan gambaran tingkat kematangan penyelenggaraan persandian Sistem Elektronik (PSE) di Sektor Pemerintah Pusat dan Sektor Pemerintah Daerah yang diukur menggunakan kerangka pengukuran evaluasi penyelenggaraan persandian sesuai dengan Peraturan Kepala BSSN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah dan Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah. Tujuan dari pengukuran MSANDI ini adalah untuk mendorong penguatan pengamanan informasi melalui penerapan persandian.

Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber (IKKS) merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur tingkat ketahanan dan keamanan siber nasional. IKKS dirancang untuk mengukur tingkat kematangan dan efektivitas berbagai aspek ketahanan dan keamanan siber dan sandi, melalui pengukuran tingkat kematangan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap keamanan siber, manfaat yang didapat dari suatu peraturan perundang-undangan/kebijakan siber, manfaat kerja sama dalam bidang siber dan sandi dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan siber dan sandi nasional, tingkat kesadaran masyarakat, K/L/D, dan PSE terhadap keamanan siber, kesiapsiagaan keamanan siber dalam mencegah, mendeteksi, merespons dan melindungi dari ancaman, serangan dan insiden siber, serta mengukur kemampuan dalam menangani dan memulihkan sistem yang terdampak akibat serangan siber.

1. Kesiapsiagaan siber (cyber preparedness) merupakan kesiapan dan kemampuan organisasi, pemerintah maupun individu dalam mencegah, mendeteksi, merespon dan melindungi dari ancaman, serangan dan insiden siber. 2. Ketahanan siber (cyber resilience) merupakan kemampuan organisasi untuk terus memberikan layanan bahkan saat menghadapi insiden siber. Hal ini menekankan bahwa organisasi harus dapat memastikan keberlangsungan operasi saat terjadi insiden siber dan kemampuan untuk segera pulih dari insiden siber yang dialami. 3. Indeks kesiapsiagaan dan ketahanan siber nasional terdiri atas 2 (dua) parameter utama dengan beberapa komponen pembentuknya, yaitu: a. Tingkat kesiapsiagaan siber nasional (bobot 50%), parameter ini mengukur kesiapan dan kemampuan organisasi, pemerintah maupun individu dalam mencegah, mendeteksi, merespon dan melindungi dari ancaman, serangan dan insiden keamanan siber dan keamanan informasi. b. Tingkat Ketahanan Siber (bobot 50%), parameter yang mengukur kemampuan organisasi dalam menghadapi insiden siber dan keamanan informasi, baik saat serangan terjadi maupun pasca serangan siber.

Dataset diimpor dari Satu Data Pamekasan. Penerbit: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dataset diimpor dari Satu Data Pamekasan. Penerbit: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Dataset diimpor dari Satu Data Pamekasan. Penerbit: Kecamatan Palengaan

Dataset diimpor dari Satu Data Pamekasan. Penerbit: RSUD Waru

Dataset diimpor dari Satu Data Pamekasan. Penerbit: Dinas Perindustrian dan Perdagangan