PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL PERUBAHAN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.46/MEN/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJASEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov Jateng bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Badan Lingkungan hidup Provinsi jawa Tengah Sosialisasi Pengelolaan Air Limbah 24/02/2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Perwal 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perwal 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Semarang selama satu periode pelaporan.Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

DATA PEDESTRIAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH JL PLAMPITAN Tahun 2016

Tentang Banyaknya Sekolah, Murid, Dan Guru SMA Di Kecamatan Genuk Tahun 2017

Tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang

Nilai yang diperoleh siswa dalam kemampuan bernalar menggunakan matematika pada tingkat menengah pertama, mencakup pemahaman konten aljabar, geometri, bilangan, serta data dan ketidakpastian.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Penyelidikan Epidemiologi (PE) < 24 Jam adalah proses verifikasi dan investigasi lapangan yang dilakukan oleh tim kesehatan (Puskesmas atau Dinas Kesehatan) segera setelah menerima laporan adanya sinyal/rumor KLB di suatu Desa atau Kelurahan.

Akumulasi individu yang menjabat sebagai Kepala Satuan PAUD (Formal dan Non-Formal) yang secara kumulatif memiliki ijazah S1/D-IV, Sertifikat Pendidik, serta Sertifikat Diklat Kepala Satuan/STTPP yang diterbitkan lembaga pemerintah berwenang.

jumlah satuan pendidikan di daerah rawan bencana alam maupun sosial yang telah menerapkan protokol Pendidikan Layanan Khusus melalui program Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB).

OPD yang menggunakan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun.

Indikator Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH menggambarkan kemampuan dan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan berizin, mencakup aspek izin yang diterbitkan, lokasi usaha, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan di wilayah kabupaten/kota

Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan (baik BPJS Kesehatan, Jamkesda maupun asuransi swasta, perusahaan atau kantor) dinyatakan dalam satuan persen (%). Yang termasuk dalam jaminan kesehatan melalui BPJS adalah pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja, dan penerima bantuan iuran

pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tingkat kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah, berdasarkan empat kriteria: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.