Kementerian PPN/Bappenas berpartisipasi dalam 2026 OECD Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy yang diselenggarakan pada 12-13 Oktober 2026 di kantor Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris, Prancis.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Selasa (6/10/2026).

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) untuk dilanjutkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa kesiapan pemerintah dalam memanfaatkan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan kapasitas komputasi.

Integrasi layanan publik digital menjadi salah satu kunci dalam membangun pemerintahan yang lebih terpadu dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 22 September 2026.

Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di sektor publik perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah memperkuat fondasi tata kelola data nasional melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI).