SDI Logo

Cari Data Apa Hari Ini ?

Mudah, Cepat, dan Akurat

Info data dan informasi resmi publik dari pemerintah Indonesia untuk Kamu!

Saat ini sedang dilakukan  kurasi dataset pada Portal data.go.id. Bila sobat data menemukan data yang tidak sesuai harap menghubungi narahubung kami di link berikut

667.844+

Dataset Tersedia

Kementerian/Lembaga
Terhubung

Provinsi
Terhubung

Kabupaten/Kota
Terhubung

Data Analysis Visualization

Topik Data

Dataset Hari Ini

Dataset Populer

Jumlah Penduduk Sarjana S1 Kabupaten Sanggau Tahun 2021

XLSX
Jumlah Penduduk Sarjana S1 Kabupaten Sanggau Tahun 2021
Kabupaten Sanggau

Data Reset Sinok Juli 2021

XLSX
Data Reset Sinok Juli 2021
Kabupaten Tegal

Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023

XLSX
Data Sektoral Jumlah Anak Terlantar Tahun 2023
Kota Batu

DATA SUSPEK PERDESA COVID 19

XLSX
DATA SUSPEK PERDESA COVID 19 KABUPATEN DEMAK TGL 29 AGUSTUS 2021
Kabupaten Demak

Jumlah Kampung Siaga Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Tahun 2024

XLSX
JSON
Wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dicanangkan sebagai kawasan atau tempat untuk program penanggulangan bencana
Kabupaten Pasaman

Data Pelanggan Daya Tersambung dan KWH Terjual PT PLN (Persero) Rayon Purwokerto 2015

CSV
Data Pelanggan Daya Tersambung dan KWH Terjual PT PLN (Persero) Rayon Purwokerto 2015
Kabupaten Banyumas

Jumlah program pemerintah di desa kertaharja kec tanjungkerta 2021

XLS
-
Kabupaten Sumedang

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

CSV

Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

KK = Kartu Keluarga
Kota Banda Aceh

Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Diterima dan Diputus (serta Upaya Hukumnya) oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2023

XLSX
Jumlah Perkara Perdata Gugatan Sederhana yang Diterima dan Diputus (serta Upaya Hukumnya) oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2023 sebanyak 37 perkara, dengan rincian yang Diterima sebanyak 25 perkara, Diputus sebanyak 12 perkara, dan yang menempuh Upaya Hukum sebanyak 0 perkara.
Kota Yogyakarta

JUMLAH PENERIMA BANTUAN (KEPALA KELUARGA)

.xlsx
Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Tahun 2024
Kabupaten Demak
Dataset Terbaru

[IDENTIFIER_UNIK_DATASET]

WMS
Data spasial yang di produksi oleh [NAMA_INSTANSI_PRODUSENDATA]
Kabupaten Subang

[IDENTIFIER_UNIK_DATASET]

WMS
Data spasial yang di produksi oleh [NAMA_INSTANSI_PRODUSENDATA]
Kota Palangkaraya

PETA KAWASAN STRATEGIS (AR) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG

WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial. Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung

PETA PELABUHAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PT) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG

WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial. Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung

PETA TERMINAL TIPE B (PT) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG

WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial. Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung

PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU (PT) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG

WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial. Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung

PETA KAWASAN HUTAN PRODUKSI (AR) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG

WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial. Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung

SISTEM JARINGAN IRIGASI (LN) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG

WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial. Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung

PETA BADAN AIR (AR) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG

WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial. Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung

PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PT) SKALA 1:250.000 PROVINSI LAMPUNG

WMS
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Peta RTRW Provinsi Lampung menyajikan informasi mengenai rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah Provinsi Lampung. Peta ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian ruang, serta pengambilan kebijakan berbasis spasial. Referensi peraturan yang menjadi dasar penyusunan: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Badan Informasi Geospasial (BIG); dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung

Berita Terkini

Menteri PPN/Kepala Bappenas: Memadukan Data Negara melalui Satu Data Indonesia
Pemerintah memperkuat fondasi tata kelola data nasional melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI).
Warta SDI
Perkuat Legislasi Berbasis Data, DPR RI Dorong Tata Kelola Satu Data Indonesia di Era AI
Pemanfaatan data yang berkualitas menjadi semakin penting dalam mendukung proses legislasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).
Warta SDI
Integrasi Data Masyarakat Adat Perkuat Ekosistem Satu Data Indonesia
Pemerintah memperkuat tata kelola data masyarakat adat melalui peluncuran Integrasi Data Masyarakat Adat.
Warta SDI
Perkuat Penurunan Kemiskinan, Bappenas Dorong Integrasi Data melalui Satu Data Indonesia
Penguatan tata kelola data menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.
Warta SDI
Satu Data Indonesia Perkuat Kebijakan Berbasis Data dan Ketepatan Sasaran Perlindungan Sosial di Bulukumba
Penguatan tata kelola data menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan efektivitas program prioritas nasional.
Warta SDI
Bappenas Dorong Integrasi Data untuk Percepat Transformasi Digital Perlindungan Sosial
Pemerintah terus mempercepat transformasi digital untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan berbagai program prioritas nasional dapat berjalan semakin tepat sasaran.
Warta SDI
Bappenas Dorong Integrasi Data Kependudukan sebagai Fondasi Pemerintah Digital
Data kependudukan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi.
Warta SDI
Bappenas Dorong Tata Kelola Data Terpercaya untuk Perkuat Strategi Cloud Nasional
Pemerintah mendorong penguatan tata kelola data nasional sebagai fondasi pengembangan ekosistem digital yang aman, interoperabel, dan berdaya saing.
Warta SDI