AI di Pemerintahan Harus Berorientasi pada Dampak dan Kepercayaan Publik

Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di sektor publik perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya mengadopsi teknologi yang semakin canggih. Penerapan AI juga harus memperkuat kualitas layanan, meningkatkan respons pemerintah, serta membangun kepercayaan publik.

 

Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dalam AIPS Demo Day 2026 dengan tema Safely Built for Impact: AI Incubation for Public Sector di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

 

Dalam pidato utamanya, Nezar menekankan pentingnya melihat pemanfaatan AI dari dampak yang dihasilkan, bukan semata-mata dari kecanggihan teknologinya.

 

“Ukuran utama kecerdasan buatan dalam pemerintahan bukanlah seberapa canggih sistem tersebut terlihat, melainkan apakah masyarakat merasa bahwa pemerintah telah menjadi lebih mumpuni, lebih responsif, lebih inklusif, dan lebih layak dipercaya.”

 

Pesan tersebut menempatkan masyarakat sebagai ukuran utama keberhasilan transformasi digital pemerintah. AI perlu digunakan untuk menjawab kebutuhan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

 

Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Build for Impact yang menjadi bagian penting dalam rangkaian AIPS Demo Day 2026. Build for Impact tidak sekadar menjadi tema kegiatan, tetapi mencerminkan komitmen untuk memastikan inovasi AI di sektor publik menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan dan dikembangkan secara berkelanjutan.

 

Program AI Incubation for Public Sector (AIPS) sendiri dirancang sebagai ruang pengujian yang aman dan terkendali bagi inovator untuk mengembangkan, menguji, dan menyempurnakan solusi AI bersama kementerian dan lembaga pemerintah. Sejak dibuka secara nasional pada Mei 2026, program ini menerima lebih dari 170 pendaftaran untuk menjawab lima tantangan pemerintah di lima sektor.

 

Dari proses tersebut, lima tim inovator terpilih untuk bekerja secara langsung dengan mitra pemerintah, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kelima tim menjalani proses pengujian, pengembangan berulang, dan penyempurnaan solusi selama Mei hingga September 2026.

 

Perspektif mengenai dampak AI kemudian berlanjut pada pembahasan mengenai kesiapan data pemerintah. Dalam Diskusi Panel 1 mengangkat tema Menata yang Tak Terlihat: AI untuk Data & Perencanaan Pemerintah, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintahan Digital sekaligus Direktur Eksekutif Sekretariat Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas Dini Maghfirra membahas pentingnya membangun fondasi data sebelum AI digunakan secara lebih luas.

 

Menurut Dini, tantangan pemanfaatan AI dalam tata kelola data pemerintah tidak hanya terletak pada kemampuan mengolah data yang telah tersedia. Pemerintah juga perlu memastikan data sejak awal diproduksi dengan standar yang jelas, memiliki kualitas yang terjaga, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Data yang berkualitas tidak hadir dengan sendirinya. Kualitas harus dibangun sejak proses perencanaan, produksi, standardisasi, hingga pemanfaatannya” Jelasnya.

 

Standardisasi menjadi salah satu aspek penting karena kementerian dan lembaga dapat menggunakan struktur, definisi, serta sistem yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menyulitkan integrasi dan menghambat interoperabilitas antarsistem.

 

“Ketika setiap instansi menggunakan standar yang berbeda, integrasi data menjadi sulit, interoperabilitas terhambat, dan pemerintah berisiko mengalokasikan sumber daya untuk menghasilkan data yang sebenarnya telah tersedia di tempat lain,” ujar Dini.

 

Dalam konteks Satu Data Indonesia, tantangan tersebut memiliki skala yang besar. Ekosistem data pemerintah melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, serta ratusan pemerintah kabupaten dan kota dengan unit produsen data yang tersebar di berbagai sektor.

 

Karena itu, Dini melihat AI memiliki peluang untuk membantu pemerintah menangani proses kurasi dan penataan data secara lebih cepat. AI dapat mengurangi pekerjaan manual yang selama ini membutuhkan waktu dan tenaga besar. Teknologi tersebut juga dapat membantu mengidentifikasi data yang perlu diproduksi, standar yang perlu dipenuhi, serta potensi duplikasi sejak tahap awal. Namun, Dini menegaskan bahwa AI tidak menggantikan tata kelola.

 

“Teknologi bukan pengganti tata kelola. AI justru harus memperkuat tata kelola tersebut. Semakin canggih teknologi yang kita gunakan, semakin penting memastikan bahwa data yang menjadi fondasinya berkualitas, terstandar, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan” tegas Dini.

 

Bagi pemerintah, transformasi berbasis AI tidak berhenti pada adopsi teknologi. AI perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang memastikan keamanan, akuntabilitas, kualitas data, serta manfaat yang jelas bagi masyarakat.

 

Pada akhirnya, keberhasilan AI di sektor publik tidak hanya diukur dari kemampuan sistem menghasilkan keluaran berbasis teknologi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah inovasi tersebut mampu membuat pemerintah bekerja lebih baik dan masyarakat memperoleh layanan yang lebih responsif, inklusif, dan dapat dipercaya.

 

Tridias Soja Anggraini

Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas