Kolaborasi Daerah Jadi Kunci Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara

Setelah sukses diselenggarakan di Wilayah Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas melanjutkan rangkaian Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia, di Wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Kegiatan yang berlangsung pada 24–25 Juni 2026 di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram ini diikuti oleh Walidata, Koordinator Forum Satu Data Indonesia, serta perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

 

Selama dua hari pelaksanaan, peserta diajak memahami bahwa keberhasilan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data, tetapi juga oleh tata kelola yang memastikan data memenuhi standar, memiliki metadata, menggunakan kode referensi yang sama, serta dapat dibagipakaikan untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Tata kelola yang baik, menjadi fondasi dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran dan berbasis data. 

 

Salah satu materi utama membahas penguatan kelembagaan penyelenggara SDI di daerah. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai peran Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, serta Forum SDI sebagai unsur yang saling mendukung dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi. Selain itu, peserta juga didorong untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia agar pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unsur dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

 

Materi berikutnya membahas proses perencanaan data sebagai tahapan awal penyelenggaraan SDI. Dalam sesi ini, peserta mempelajari mekanisme penyusunan daftar data berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah, penyelarasan dengan standar data, metadata, kode referensi, serta penyusunan indikator dan variabel. Perencanaan data yang baik diharapkan mampu menghasilkan data yang konsisten, berkualitas, dan mudah dimanfaatkan oleh berbagai perangkat daerah.

 

Selain aspek perencanaan, peserta juga memperoleh pendalaman mengenai pengelolaan Portal SDI sebagai sarana berbagi pakai data antarinstansi. Tim Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat menjelaskan mekanisme integrasi portal data daerah melalui proses harvesting, sehingga data yang telah dipublikasikan pada portal daerah dapat terhubung dengan Portal SDI tanpa perlu diunggah kembali. Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data sekaligus menjaga konsistensi informasi yang dibagipakaikan secara nasional.

 

Pembinaan berlangsung interaktif dengan tingginya antusiasme peserta saat sesi diskusi. Berbagai isu dikemukakan, mulai dari pembentukan Walidata Pendukung, penyelenggaraan Forum SDI, penyusunan daftar data, pemanfaatan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD), hingga pengelolaan Portal SDI. Diskusi tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman sekaligus memperoleh solusi terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi SDI di daerah.

 

Pada hari kedua, pembahasan difokuskan pada penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia serta mekanisme pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (Indeks SDI). Peserta mendapat penjelasan mengenai penyusunan Rencana Aksi yang selaras dengan lima dimensi penyelenggaraan SDI, mekanisme pemenuhan bukti dukung, serta pentingnya evaluasi sebagai instrumen untuk mengukur sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola data di setiap instansi pemerintah.

 

Rangkaian pembinaan ini, pemerintah daerah di wilayah bali dan Nusa Tenggara diharapkan semakin siap memperkuat implementasi Satu Data Indonesia melalui penguatan tata kelola, pemanfaatan data yang lebih optimal serta kolaborasi antarunsur penyelenggara daerah. Sinergi antara Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, serta Forum SDI di wilayah Bali dan Nusa Tenggara semakin siap mengimplementasikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia secara menyeluruh. Dengan kolaborasi yang semakin erat serta tata kelola data yang terus diperkuat, data diharapkan tidak hanya menjadi keluaran administratif, tetapi menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan yang lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran bagi masyarakat.

 

Mulia Megantari

Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas