Membangun Fondasi Tata Kelola Data di Sulawesi: Penguatan Implementasi SDI melalui Pembinaan Komprehensif

Satu Data Indonesia menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan digital menuju Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan hal tersebut, sinergi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia perlu terus diperkuat agar data tidak lagi tersebar di berbagai instansi, tetapi terintegrasi dan dapat dibagipakaikan.

 

Upaya tersebut menjadi inti dari rangkaian acara Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Pulau Sulawesi yang dilaksanakan pada hari kedua dan ketiga pada 15–16 April 2026 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

 

Fokus utama pembahasan pada hari kedua dan ketiga kegiatan ini adalah penguatan implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di daerah, mulai aspek tata kelola, kelembagaan, hingga evaluasi penyelenggaraan data.

 

Dalam sambutannya, Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas, Fandi P. Nurzaman, menekankan pentingnya peran data dalam perumusan kebijakan pembangunan. “Ke depan, perumusan kebijakan harus semakin mengedepankan data-driven policy making, dengan setiap keputusan didasarkan pada data yang terkelola dengan baik, terstandar, dan terintegrasi. Untuk itu, tata kelola kesatuan data menjadi kunci agar data tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan,” ujar Fandi.

 

Dalam sesi paparan, dijelaskan bahwa penyelenggaraan SDI di daerah melibatkan peran produsen data, walidata, dan pembina data yang saling melengkapi dalam satu siklus tata kelola data. Proses ini dimulai dari perencanaan data, pengumpulan oleh produsen, pemeriksaan oleh walidata, hingga penyebarluasan melalui portal data yang terintegrasi.

 

Penguatan kelembagaan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembinaan ini. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat regulasi serta memperjelas peran dalam penyelenggaraan SDI, termasuk melalui pembentukan forum Satu Data Indonesia sebagai wadah koordinasi lintas perangkat daerah dalam menyusun daftar data dan rencana aksi.

 

Selain itu, integrasi portal data daerah ke Portal Satu Data Indonesia terus didorong melalui mekanisme Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), sehingga data yang dikelola di daerah dapat terhubung dan dibagipakaikan secara lebih luas.

 

Pentingnya penguatan implementasi SDI juga tercermin dalam pelaksanaan evaluasi melalui Indeks Satu Data Indonesia. Indeks ini menjadi instrumen untuk mengukur capaian penyelenggaraan SDI di setiap instansi, mulai dari aspek kebijakan, kelembagaan, hingga proses pengelolaan data. Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran capaian sekaligus rekomendasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan data.

 

Diskusi bersama pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus memperkuat penyelenggaraan SDI, termasuk dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemenuhan standar data, serta penguatan integrasi sistem. Kegiatan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman antar daerah dalam mengelola data secara lebih terstruktur.

 

Kedepan, diharapkan implementasi SDI di wilayah Sulawesi semakin terstruktur, terarah dan berdampak. Pembinaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan capaian nilai Indeks SDI di daerah Sulawesi, sehingga memperkuat peran data dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

 

Mulia Megantari

Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas