Kolaborasi Data Citra Foto Udara Pascabencana Padang Diperkuat, Bappenas Tegaskan Aspek Keamanan

Komitmen percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat kembali diperkuat melalui bagipakai data dan informasi hasil pencitraan wilayah terdampak bencana di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, melalui penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Kantor Sekretariat Satu Data Indonesia, Kamis (16/4/2026).

 

Penandatanganan dilakukan oleh Dini Maghfirra selaku Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Direktur Eksekutif Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat, bersama Didi Aryadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Padang.

 

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut atas permohonan data geospasial dari Pemerintah Kota Padang dalam rangka mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Inisiatif tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang penanganan darurat dan pemulihan bencana di wilayah Sumatera Barat.

 

“Pemanfaatan data citra foto udara resolusi tinggi menjadi kunci dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih tepat sasaran. Namun demikian, tata kelola dan keamanan data tetap menjadi prioritas utama agar informasi strategis ini digunakan secara bertanggung jawab,” ujar Dini Maghfirra.

 

Dalam implementasinya, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan pemotretan foto udara di lima kecamatan terdampak, yakni Koto Tangah, Padang Utara, Nanggalo, Kuranji, dan Pauh.

 

Data citra foto udara tegak yang dihasilkan memiliki resolusi sangat tinggi, dengan skala detail mencapai 1:50 dan tingkat ketelitian hingga 50 sentimeter di lapangan. Akurasi tersebut memberikan gambaran wilayah yang objektif dan presisi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan infrastruktur serta pemetaan area terdampak bencana.

 

Namun demikian, mengingat tingkat kedetailannya yang tergolong sebagai informasi strategis, data tersebut diklasifikasikan sebagai Data Terbatas. Oleh karena itu, akses dan pemanfaatannya diatur secara ketat guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

 

“Melalui kerangka Satu Data Indonesia, kami memastikan bahwa data tidak hanya terintegrasi, tetapi juga terlindungi melalui mekanisme perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement), sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh instansi pemerintah untuk kepentingan publik,” tambahnya.

 

Dari sisi pemerintah daerah, kerja sama ini dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas perencanaan pembangunan berbasis data di daerah.

 

“Ketersediaan data geospasial dengan tingkat akurasi tinggi sangat membantu pemerintah daerah dalam memetakan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih tepat. Ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Didi Aryadi.

 

Langkah ini juga selaras dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) data antara Pusat Geospasial TNI AU dan Kementerian PPN/Bappenas yang telah ditandatangani pada 23 Januari 2026. Kolaborasi dan Integrasi data geospasial ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam pengambilan kebijakan berbasis data (data-driven policy), sekaligus memastikan percepatan pembangunan pascabencana di Sumatera Barat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

 

Tridias Soja Anggraini

Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital

Sekretariat Satu Data Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas