Akselerasi Integrasi Data ZISWAF dalam Kerangka Satu Data Indonesia Untuk mengoptimalkan Potensi Ekonomi Syariah Nasional

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas melakukan audiensi strategis dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (15/4). Pertemuan ini menjadi langkah krusial dalam memperkuat sinergi optimalisasi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), sekaligus memperkuat basis data kemiskinan nasional melalui integrasi data yang lebih terpadu.

 

Dalam audiensi tersebut terungkap bahwa penghimpunan zakat nasional saat ini baru mencapai sekitar 10 persen dari total potensi. Dari proyeksi potensi zakat sebesar Rp. 300 triliun hingga Rp. 400 triliun, realisasi yang berhasil dihimpun baru berkisar Rp. 30 triliun, yang menunjukkan masih besarnya ruang peningkatan penghimpunan zakat.

 

Selain itu, potensi kurban domestik yang diperkirakan mencapai Rp.34 triliun juga dinilai belum optimal, terutama dalam menjangkau kontribusi diaspora Indonesia di luar negeri. Kendala utama terdapat pada belum terbangunnya sistem pengelolaan kurban internasional serta belum optimalnya keterpaduan data antara muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat).

 

Salah satu isu fundamental yang dibahas adalah percepatan pertukaran dan pemanfaatan data antara Kementerian Agama dan Baznas. Integrasi ini akan disinergikan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan penyaluran ZISWAF lebih tepat sasaran dan berbasis pada satu rujukan data nasional.

 

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menegaskan bahwa transformasi mustahik menjadi muzaki hanya dapat terwujud melalui penghimpunan yang kuat, yang pada akhirnya sangat bergantung pada kepercayaan publik.

 

“Kepercayaan publik adalah kunci utama dalam pengelolaan zakat. Fondasinya adalah data yang transparan dan akurat. Kita membutuhkan Satu Data Muzaki dan Mustahik agar zakat benar-benar menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas.

 

Ke depan, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) luar negeri. BAZNAS melaporkan telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyusun regulasi penghimpunan ZISWAF diaspora, termasuk penguatan skema penghimpunan yang terintegrasi dengan layanan keagamaan bagi WNI di mancanegara.

 

Sebagai tindak lanjut, Bappenas mendorong penyusunan Rencana Strategis (Renstra) kolaboratif yang mencakup peta geospasial mustahik serta pengembangan dashboard terintegrasi. Selain itu, program percontohan (pilot project) Satu Data Masjid akan segera diinisiasi bersama Kementerian Agama untuk menjadikan masjid sebagai simpul utama pendataan dan distribusi ZISWAF yang terstandar.

 

Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital sekaligus Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia, Dini Maghfirra, menekankan pentingnya tata kelola data yang efisien dalam mendukung sistem ini. “Integrasi data ZISWAF ke dalam sistem nasional bukan sekadar urusan teknis, melainkan upaya memetakan kebutuhan masyarakat secara presisi. Dengan sistem dan dashboard yang terintegrasi, kita dapat memastikan efisiensi pengelolaan dana amil serta memantau dampak zakat terhadap penurunan angka kemiskinan secara real-time,” ungkap Dini.

 

Pemerintah menargetkan peningkatan penghimpunan zakat nasional secara signifikan, dari Rp30 triliun menjadi Rp.162 triliun dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan penguatan empat pilar utama, yakni integrasi data, penguatan regulasi, peningkatan kepercayaan publik, serta kolaborasi lintas sektor yang solid dalam satu kerangka tata kelola data nasional.

 

Sinergi antara Bappenas dan Baznas ini tidak sekadar menjadi upaya administratif, melainkan wujud nyata transformasi menuju ekonomi inklusif di Indonesia. Melalui integrasi data ZISWAF dalam kerangka Satu Data Indonesia, pemerintah tidak hanya mengoptimalkan potensi finansial umat, tetapi juga membangun fondasi kesejahteraan yang lebih presisi, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

 

Tridias Soja Anggraini

Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas