Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat Sepakati Hasil Penajaman Data Prioritas 2026, Dukungan Indikator Pembangunan Naik Jadi 87 Persen

Kementerian PPN/Bappenas melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat Pusat menyepakati hasil penajaman Data Prioritas Tahun 2026 dalam agenda Forum SDI Penyepakatan Hasil Penajaman Data Prioritas 2026 yang diselenggarakan secara daring, Selasa (24/2). Forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan ketersediaan data pembangunan yang selaras antara pusat dan daerah serta mendukung agenda transformasi ekonomi nasional.

 

Kegiatan ini dihadiri Kelompok Kerja (Pokja) Forum SDI tingkat Pusat, Pembina Data tingkat Pusat, Walidata dan unit kerja perencanaan Kementerian/Lembaga (K/L), serta Sekretariat SDI tingkat Pusat. Forum menyepakati total 3.346 Data Prioritas 2026, terdiri atas 2.999 data statistik dan 347 data geospasial.

 

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Koordinator SDI tingkat Pusat, Vivi Yulaswati, menegaskan bahwa harmonisasi data pusat-daerah bukan pekerjaan sederhana, tetapi menjadi fondasi untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan inklusif.

 

“Transformasi ekonomi nasional pada dasarnya dimulai dari daerah. Karena itu, harmonisasi perencanaan pembangunan dan perencanaan data menjadi kunci. Kita tidak hanya ingin program yang selaras antara pusat dan daerah, tetapi juga data yang selaras dengan definisi, standar, dan rujukan yang sama, agar keputusan pembangunan benar-benar berbasis pada data yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Vivi.

 

Ia menambahkan, periode 2025-2029 merupakan fase krusial menuju visi Indonesia Emas 2045. Kegagalan dalam membenahi kebutuhan dan tata kelola data pada periode ini akan berdampak langsung pada efektivitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di masa mendatang. Karena itu, forum penyepakatan penajaman Data Prioritas 2026 difokuskan untuk memastikan kebutuhan data pembangunan teridentifikasi dengan jelas, baik yang sudah tersedia maupun yang masih perlu dipenuhi.

 

Dari sisi teknis, Sekretariat SDI melaporkan bahwa penajaman Data Prioritas 2026 dilakukan melalui serial Workshop Gotong Royong Data (WGRD) sejak November 2025. Dalam proses tersebut, terdapat 6.976 usulan data yang masuk, baik melalui pendekatan top-down berbasis dokumen perencanaan dan SDGs, maupun pendekatan bottom-up dari K/L.

 

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan jumlah Data Prioritas 2026 sebesar 19 persen dibandingkan rencana awal dalam Rencana Data Prioritas Jangka Menengah (RDPJM) 2025-2029. Dari baseline 2.803 data, jumlahnya meningkat menjadi 3.346 data pada hasil penajaman. Seiring peningkatan tersebut, cakupan indikator pembangunan nasional yang didukung Data Prioritas juga naik dari 72 persen menjadi 87 persen.

 

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Koordinator Forum SDI Tingkat Pusat, Erwin Dimas, menyampaikan bahwa peningkatan tersebut menunjukkan perbaikan nyata dalam kualitas perencanaan data pembangunan.

 

“Kita tidak lagi memulai dari nol. Dengan Rencana Data Prioritas Jangka Menengah sebagai baseline, penajaman tahun 2026 mampu meningkatkan dukungan terhadap indikator pembangunan nasional dari 72 persen menjadi 87 persen. Ini lompatan yang signifikan, namun masih ada 13 persen indikator yang belum terakomodir dan harus kita kawal bersama,” tegas Erwin.

 

Menurutnya, 13 persen indikator yang belum terdukung tersebut antara lain disebabkan oleh indikator yang disediakan instansi non-K/L, indikator yang tidak diukur secara tahunan, atau belum terkonfirmasi secara menyeluruh oleh walidata di internal K/L. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi implementasi agar Data Prioritas tidak hanya menjadi daftar administratif.

 

“Data Prioritas harus dijaga ketersediaan dan penganggarannya. Mulai 2027, hasil Forum SDI akan masuk dalam penilaian Reformasi Birokrasi. Artinya, kualitas dan konsistensi penyediaan data akan berpengaruh langsung pada evaluasi kinerja instansi. Forum SDI bukan sekadar forum administrasi, tetapi bagian dari efektivitas perencanaan, analisis, penganggaran, dan pengendalian pembangunan,” ujar Erwin.

 

Forum juga menegaskan pentingnya harmonisasi kebutuhan data dukung daerah. Hasil identifikasi menunjukkan sekitar 31 persen Data Prioritas 2026 membutuhkan dukungan data dari pemerintah daerah. Hal ini menjadi bahan bagi Kemendagri melalui SDPDN dan SIPD untuk mengawal penyusunan Daftar Data Daerah agar selaras dengan Data Prioritas di tingkat pusat.

 

Dalam sesi tanggapan Berita Acara Penyepakatan, perwakilan Pokja, Pembina Data, dan Walidata pada prinsipnya menyatakan dukungan terhadap hasil penajaman. Beberapa masukan teknis disampaikan, antara lain perlunya penguatan aspek implementasi dan pemanfaatan data, penautan daftar data spasial yang telah memiliki standar, serta pengaturan lebih lanjut terkait keamanan dan penyimpanan data sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Selain itu, forum juga menekankan perlunya sistem informasi terintegrasi seperti KRISNA, SIPD, dan i-Monev agar perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan dapat saling terhubung melalui referensi indikator dan Data Prioritas yang sama.

 

Dengan disepakatinya hasil penajaman Data Prioritas 2026, Forum SDI menegaskan komitmen bersama untuk memastikan setiap data yang telah direncanakan memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia memiliki standar, metadata, interoperabilitas, dan dapat dibagipakaikan sehingga benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan nasional yang lebih tepat, terukur, dan berdampak.

 

 

Tridias Soja Anggraini

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas