Membangun Infrastruktur Digital yang Setara untuk Transformasi Pemerintahan

Perkembangan teknologi dan dinamika global mendorong pemerintah di berbagai negara untuk mempercepat transformasi layanan publik. Di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan yang cepat, adil, dan transparan, pemerintah dituntut menghadirkan layanan publik yang tidak hanya efisien, tetapi juga inklusif, aman, berkelanjutan, serta siap menghadapi masa depan.

 

Isu tersebut menjadi salah satu fokus diskusi dalam panel Women Building DPI: From Vision to Delivery pada ajang GovInsider Festival of Innovation 2026 yang berlangsung pada hari Rabu, 4 Maret 2026 di Sands Expo and Convention Centre, Singapore. Forum ini mempertemukan para pemimpin sektor publik, praktisi teknologi, serta organisasi internasional untuk membahas berbagai inovasi dalam tata kelola pemerintahan digital.

 

Diselenggarakan selama dua hari, forum ini menghadirkan berbagai sesi diskusi, mulai dari keynote, panel, hingga lokakarya interaktif yang membahas tantangan besar pemerintahan modern. Diskusi mencakup upaya memecah silo antarinstansi, memperluas inovasi skala kecil menjadi kebijakan yang berdampak luas, merancang layanan publik yang berpusat pada manusia, serta memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan komunitas.

 

Salah satu fokus utama dalam forum tersebut adalah pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) yang inklusif. Panel yang didukung oleh GovStack ini menghadirkan pembicara dari berbagai negara di Asia, Amerika, dan Eropa yang menyoroti pentingnya kepemimpinan perempuan dalam membangun ekosistem digital publik yang berkelanjutan.

 

Global Lead AI Business Line dari World Bank, Sharmista Appaya, menegaskan bahwa keberhasilan DPI tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh manusia yang merancang dan mengimplementasikannya. Menurutnya, dalam banyak kasus global, perhatian dan pendanaan terhadap pengembangan kapasitas manusia masih jauh lebih kecil dibandingkan investasi pada infrastruktur atau kerangka kebijakan, padahal faktor manusia merupakan fondasi penting dalam menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan.

 

Mengintegrasikan Inklusi dari Kebijakan hingga Layanan di Lapangan

Pengalaman Indonesia menjadi salah satu contoh praktik baik dalam merancang kebijakan digital yang memperhatikan kondisi nyata masyarakat. Direktur Data untuk Pembangunan dan Pemerintah Digital di Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, menjelaskan bahwa efektivitas DPI sangat ditentukan oleh sejauh mana sistem tersebut mampu menjangkau pengguna hingga tingkat paling bawah.

 

Ia menekankan bahwa prinsip inklusi harus terintegrasi sejak tahap kebijakan tingkat tinggi hingga pada desain infrastruktur serta implementasi layanan di tingkat desa. Dalam praktiknya, pendekatan tersebut menuntut pemahaman mendalam terhadap realitas sosial masyarakat.

 

“Sebagai contoh, dalam proses pengumpulan data di lapangan, tim Bappenas menyesuaikan jadwal kegiatan dengan rutinitas domestik perempuan. Pengumpulan data tidak dilakukan pada pukul 10.00 hingga 12.00, waktu yang umumnya digunakan perempuan untuk menyiapkan makan siang bagi keluarga. Pendekatan ini dilakukan agar partisipasi perempuan dalam proses pengumpulan data dapat berlangsung secara optimal,” ujar Dini.

 

Selain itu, Dini juga menekankan bahwa implementasi DPI tidak dapat sepenuhnya bergantung pada teknologi digital. Meskipun sistem digital berkembang pesat, tidak seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap perangkat digital seperti telepon pintar. Oleh karena itu, keberadaan petugas layanan publik di lapangan tetap menjadi komponen penting untuk menjangkau masyarakat pada tahap last mile.

 

“Inklusi harus terintegrasi mulai dari tingkat kebijakan hingga implementasi di lapangan. Infrastruktur digital publik memang terlihat canggih, tetapi dalam praktiknya kita harus memahami realitas masyarakat. Tidak semua dari 287 juta penduduk Indonesia memiliki smartphone, sehingga layanan digital tetap perlu didukung oleh kehadiran petugas publik agar masyarakat di tingkat paling akhir tetap dapat dijangkau.” tambah Dini.

 

Diskusi juga menyoroti bagaimana DPI dapat membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani. Appaya mencontohkan inovasi di India yang memanfaatkan pertukaran data terintegrasi untuk membantu perempuan memperoleh akses pembiayaan.

 

Melalui pemanfaatan data alternatif dan teknologi kecerdasan buatan, lembaga keuangan dapat menilai kelayakan kredit berdasarkan aktivitas usaha perempuan, seperti transaksi bisnis dan pembayaran tagihan. Pendekatan ini memungkinkan perempuan memperoleh pinjaman tanpa harus memiliki aset properti sebagai jaminan.

 

Selain aspek teknologi dan kebijakan, panel ini juga menyoroti pentingnya jejaring profesional dan program pendampingan bagi perempuan di sektor teknologi pemerintahan.

 

Team Lead Communications di National Information and Community Technology Company Limited (iGovTT), Nicole Greene, menekankan pentingnya dukungan komunitas dan praktik berbagi pengalaman untuk membantu perempuan menghadapi tantangan karier di sektor teknologi publik.

 

Program seperti Women in GovTech Challenge yang diinisiasi oleh GovStack juga berperan dalam membangun komunitas praktisi DPI lintas sektor, sekaligus mendorong lebih banyak perempuan untuk berperan dalam pengembangan teknologi pemerintahan.

 

Melalui kebijakan yang inklusif, desain sistem yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan ekosistem dukungan bagi perempuan di sektor teknologi, pembangunan infrastruktur digital publik diharapkan mampu menghadirkan transformasi pemerintahan digital yang lebih inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat.

 

Tridias Soja Anggraini

Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas