Satu Data Indonesia Dorong Tata Kelola Data dan AI yang Akuntabel di Data & AI Conference 2026

Pemerintah terus memperkuat fondasi tata kelola data sebagai prasyarat utama penerapan Artificial Intelligence (AI) yang berkelanjutan dan berdaulat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam ajang Data & AI Conference 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Manajemen Data Indonesia (DAMA Indonesia Jakarta), Rabu (11/2), di Jakarta Pusat.

 

Konferensi ini menghadirkan para pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga komunitas profesional, untuk membahas penguatan manajemen data sebagai fondasi implementasi AI yang bertanggung jawab. Dalam forum ini, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas selaku Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia, Dini Maghfirra, hadir sebagai pembicara bersama Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Komunikasi dan Digital (Komdigi), Setiaji, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi dan Kesehatan selaku Chief Digital Transformation Officer (DTO) Kementerian Kesehatan, Rully Moulany, Area Vice President, Asia & ANZ Confluent serta di moderator oleh Alex Budiyanto Presiden Asosiasi Manajemen Data Indonesia (DAMA Indonesia Jakarta).

 

Acara dibuka oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, yang menekankan pentingnya kedaulatan data dalam pengembangan ekosistem AI nasional. Menurutnya, kualitas data, interoperabilitas, serta tata kelola yang akuntabel merupakan prasyarat agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga penentu arah pemanfaatan teknologi AI.

 

“Kedaulatan data harus ditopang oleh kualitas yang terjaga, interoperabilitas yang kuat, serta tata kelola yang akuntabel. Jika ingin inovasi AI yang berkelanjutan dan berdaulat, maka manajemen data yang kuat harus menjadi pijakan penting. Oleh karena itu, ekosistem perlu fokus pada tiga aspek utama, yaitu regulasi yang adaptif, standar manajemen data yang jelas, serta penguatan talenta dan keterampilan digital,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital.

 

Wakil Menteri Komdigi menambahkan bahwa tanpa fondasi data yang solid, berbagai inisiatif AI berisiko gagal memberikan nilai tambah yang terukur. Karena itu, penguatan standar dan arsitektur data nasional menjadi bagian penting dari agenda transformasi digital Indonesia.

 

Dalam sesi diskusi panel dengan tema Data & AI for Public Sector, Dini Maghfirra menegaskan bahwa implementasi AI di sektor publik harus dibangun di atas kerangka Satu Data Indonesia (SDI) sebagai single source of truth untuk data pembangunan. Ia menekankan bahwa antusiasme terhadap AI perlu diimbangi dengan kesiapan tata kelola, mitigasi risiko, serta kejelasan akuntabilitas.

 

“Pemanfaatan AI di sektor publik tidak dapat dilepaskan dari kesiapan fondasi data. Melalui Satu Data Indonesia, pemerintah memastikan standar data, metadata, kode referensi, serta mekanisme interoperabilitas berjalan konsisten. AI yang bertanggung jawab hanya dapat diwujudkan apabila data yang digunakan akurat, mutakhir, terintegrasi, dan memiliki tata kelola yang jelas,” tegas Dini Maghfirra.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengalaman transformasi kebijakan berbasis data, seperti implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menunjukkan bahwa kualitas dan integrasi data sangat menentukan efektivitas kebijakan publik. Fragmentasi data dan rendahnya akurasi sasaran program menjadi pelajaran penting bahwa teknologi canggih sekalipun tidak akan optimal tanpa fondasi data yang kuat.

 

Konferensi ini juga menyoroti urgensi penguatan manajemen data sebagaimana dirumuskan dalam kerangka DAMA-DMBOK, termasuk aspek data governance, kualitas data, integrasi dan interoperabilitas, keamanan, hingga pengelolaan metadata. Pendekatan tersebut dinilai relevan untuk mendukung implementasi Strategi Nasional Kecerdasan Buatan dan transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

 

Penyelenggaraan Data & AI Conference 2026 diharapkan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, praktik teknis, serta standar manajemen data lintas sektor. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas profesional, Indonesia didorong untuk tidak hanya mengadopsi AI, tetapi juga memastikan bahwa pemanfaatannya berlangsung secara aman, etis, dan memberikan nilai nyata bagi pembangunan nasional.

 

Dengan penguatan tata kelola data melalui Satu Data Indonesia, pemerintah optimistis bahwa penerapan AI dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, terukur, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kedaulatan digital Indonesia di tengah dinamika transformasi global.

 

Tridias Soja Anggraini

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas