Menuju Tata Kelola Data Terpadu, Satu Data Indonesia Dorong Peran Strategis BUMN

Sebagai tindak lanjut dari Penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama Kolaborasi Satu Data Indonesia yang telah dilaksanakan pada 26 Januari 2026 lalu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui Sekretariat Satu Data Indonesia menyelenggarakan rapat pembahasan lanjutan bersama sejumlah BUMN strategis untuk memperkuat tata kelola data nasional pada Rabu, 4 Februari 2026, di Kantor Sekretariat SDI.

 

Rapat ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman, mengidentifikasi peluang kolaborasi, serta merumuskan langkah tindak lanjut implementatif terkait pemanfaatan, integrasi, dan dukungan data dalam kerangka Satu Data Indonesia. Hadir dalam pertemuan ini perwakilan PT Pelindo, PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Hutama Karya (HK), PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Semen Indonesia Group (SIG), ID Survey serta BUMN lainnya yang memiliki peran kunci dalam penyediaan dan pemanfaatan data pembangunan.

 

Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Bappenas selaku Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia, Dini Maghfirra, menegaskan bahwa kebutuhan Satu Data Indonesia selama ini lebih banyak datang dari pemerintah, sementara proses pembangunan nasional melibatkan aktor yang jauh lebih luas, termasuk BUMN dan sektor nonpemerintah. Oleh karena itu, kolaborasi eksternal menjadi keniscayaan untuk memastikan data pembangunan yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi lapangan.

 

“Selama ini kebutuhan Satu Data banyak datang dari pemerintah, padahal pembangunan tidak hanya melibatkan pemerintah. Karena itu, kami mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk BUMN, agar kebutuhan data di lapangan bisa lebih ter-capture sejak awal,” ujar Dini.

 

Ia menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia tidak dapat dilepaskan dari mandat pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. SDI merupakan instrumen penting untuk mendukung pencapaian tujuan negara yang diturunkan ke dalam RPJPN, RPJMN, dan RKP, sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional. 

 

“Satu Data Indonesia hadir untuk mengatur tata kelola data agar standarisasi menjadi serupa. Saat ini kami sudah menjembatani melalui Kode Referensi yang dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia,” lanjutnya.

 

Dalam konteks data geospasial, Dini juga menyoroti tantangan keterbatasan citra satelit resolusi tinggi nasional yang berdampak pada penyusunan peta kebencanaan sebelum dan sesudah kejadian. Ia menekankan pentingnya peran BUMN yang banyak turun langsung ke lapangan untuk menyampaikan kebutuhan riil data geospasial melalui kewenangan Satu Data Indonesia, sekaligus memperkuat posisi SDI sebagai hub nasional katalog data dan instrumen untuk mendorong kementerian/lembaga menyediakan data secara terbuka dan terstandar.

 

Dari sisi BUMN jasa survey, Finy Saptarita, Vice President of Institutional Relations PT ID Survey, menyampaikan kesiapannya sebagai holding jasa survey, inspeksi, dan sertifikasi (TIC) untuk berkolaborasi dengan Satu Data Indonesia. Dengan pengalaman lintas sektor dan jaringan internasional, ID Survey melihat kolaborasi ini sebagai peluang win-win solution bagi kepentingan publik dan penguatan bisnis berbasis data.

 

“Kolaborasi dengan Satu Data Indonesia kami pandang sebagai peluang untuk memperkuat SDI dengan data teknis TIC, sekaligus membangun kapabilitas ID Survey sebagai penyedia trust dan data-driven assurance. Di sisi lain, kolaborasi ini juga membuka peluang produk digital dan mendorong transparansi data yang aman untuk publik,” jelasnya.

 

Sementara itu, Heru Satrio, selaku Head IT PT Pelindo Group menjelaskan bahwa sebagai holding kepelabuhanan nasional, Pelindo telah melakukan standarisasi dan harmonisasi data sejak awal melalui satu sistem terintegrasi antara pusat dan cabang. Pelindo juga telah mengembangkan Pelindo Hub sebagai platform data yang dapat dialirkan ke instansi yang membutuhkan.

 

“Dalam konteks Satu Data Indonesia, kami memiliki data master pelabuhan yang kami operasikan, data kapal, trafik kunjungan dan barang, hingga realisasi bongkar muat. Ke depan, kami berharap integrasi data logistik laut tidak hanya port to port, tetapi end-to-end dari warehouse ke port hingga kembali ke warehouse,” ungkap Heri.

 

Dari sektor transportasi darat, Eris Imron Rosyadi, VP of Data and Asset Management PT Kereta Api Indonesia (Persero), menyampaikan bahwa PT KAI telah melakukan kolaborasi data dengan Dinas Perhubungan dan Dukcapil untuk analisis pergerakan penumpang, serta pemanfaatan data dalam mendukung program Satu Sehat. Ia juga menekankan pentingnya data geospasial dan data kebencanaan yang akurat untuk menjamin keselamatan dan keberlanjutan operasional perkeretaapian.

 

“Saat ini kami juga sedang melakukan penataan master data sebagai langkah awal penguatan tata kelola data internal, dan kami berharap Satu Data Indonesia dapat menjadi hub katalog data nasional untuk standarisasi dan kodefikasi,” ujar Eris.

 

Dari sisi infrastruktur, Dhono Nugroho, Vice President Bagian Perencanaan Engineering PT Hutama Karya (Persero), menyoroti tingginya ketergantungan pembangunan jalan tol terhadap data spasial yang akurat dan terverifikasi. Ia mengungkapkan bahwa keterbatasan akses dan belum terintegrasinya data antarinstansi seringkali berdampak pada deviasi perencanaan dan pembiayaan.

 

“Kami memiliki data internal yang cukup lengkap, mulai dari trase jalan tol hingga foto udara. Namun di sisi lain, kami sangat membutuhkan data dari kementerian/lembaga yang sering kali belum terintegrasi dan sulit diakses. Kejelasan dasar hukum pemanfaatan data menjadi sangat penting agar berbagi pakai data dapat berjalan efektif dan akuntabel,” kata Dono.

 

Dari sektor perkebunan, Prasetyo Mimboro, Kepala Divisi Transformasi Digital PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menegaskan komitmen penerapan Satu Data Indonesia sebagai bagian dari transformasi PTPN Group berbasis holding dan sub-holding komoditas. Dengan sistem terpusat seperti PTPN One Map dan Enterprise Data Warehouse, PTPN III siap mengolaborasikan data spasial, produksi, keuangan, rantai pasok, dan penjualan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.

 

Sementara itu, Tami Sabran, GM of Data Management & Analytics PT Semen Indonesia Group menyampaikan pemanfaatan data dan kecerdasan buatan dalam mendukung kebutuhan bisnis, mulai dari peramalan permintaan hingga predictive maintenance, yang seluruhnya bertumpu pada ketersediaan data yang andal dan terkelola dengan baik.

 

Menutup diskusi, Dini menegaskan bahwa meskipun saat ini belum tersedia alokasi anggaran khusus untuk penyediaan data, penguatan regulasi dan penegakan hukum diharapkan dapat menjadi pemicu meningkatnya kesadaran kementerian/lembaga terhadap pentingnya pendataan, khususnya data spasial. Ia juga menekankan perlunya pengelompokan kebutuhan dan prioritas sektor oleh Tim Satu Data Indonesia, serta penguatan kapasitas tata kelola data melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

 

“Satu Data Indonesia bukan hanya soal integrasi teknis, tetapi juga tentang membangun kesadaran bersama bahwa data adalah fondasi utama pembangunan nasional yang efektif, efisien, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

 

Tridias Soja Anggraini

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas