Perkuat Satu Data Indonesia, Kolaborasi Bappenas dan Universitas Andalas Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Data

Kementerian PPN/Bappenas menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Andalas (UNAND) dalam rangka penguatan Satu Data Indonesia (SDI) dalam konteks kebencanaan kembali diperluas untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia serta penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada hari Rabu 14 Januari 2026, di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Rektorat Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat.

 

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini menjadi langkah konkret dalam membangun sistem data kebencanaan yang lebih terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan pembangunan di wilayah rawan bencana dilakukan oleh Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, dan Wakil Rektor IV Universitas Andalas Bidang Perencanaan, Riset, Inovasi, dan Kerja Sama, Prof. Henmaidi. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah disepakati kedua belah pihak pada Desember 2025.

 

Kolaborasi strategis ini menegaskan peran perguruan tinggi sebagai simpul penting dalam ekosistem data nasional. UNAND, dengan kapasitas akademik dan infrastruktur yang dimiliki, diposisikan tidak hanya sebagai mitra pendataan, tetapi juga sebagai pusat penguatan pengetahuan dan praktik kebencanaan berbasis data.

 

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menjelaskan bahwa kerja sama ini menjadi contoh konkret penerapan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan unsur lainnya. PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya dan diarahkan untuk memperkuat tata kelola data, khususnya dalam situasi bencana yang menuntut kecepatan dan ketepatan informasi.

 

Selain itu, Vivi juga menegaskan bahwa penguatan SDI dalam konteks kebencanaan tidak dapat hanya mengandalkan data numerik semata. Integrasi data geospasial, dukungan survei lapangan, serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam membangun sistem data yang responsif. “Dalam situasi bencana, kebutuhan terhadap data yang mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi sangat krusial. Kolaborasi dengan UNAND, yang telah memiliki pusat studi kebencanaan, merupakan contoh praktik baik bagaimana Satu Data Indonesia dapat diperkuat dari hulu ke hilir,” jelas Vivi.

 

Ia juga menambahkan bahwa penguatan tata kelola data melalui SDI akan berdampak langsung pada percepatan penyusunan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan dukungan berbagai pihak termasuk BUMN serta unsur pertahanan seperti TNI AU dalam survei geospasial ekosistem data kebencanaan diharapkan semakin solid dan berkelanjutan. “Harapannya, kolaborasi seperti ini terus berkembang sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, risiko dan dampak bencana dapat ditekan, serta pembangunan ke depan menjadi lebih adaptif dan berkelanjutan,” lanjutnya.

 

Senada dengan Bappenas, Wakil Rektor IV Universitas Andalas, Prof. Henmaidi, menekankan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen UNAND untuk berkontribusi lebih luas bagi masyarakat. Dengan lebih dari 34 ribu mahasiswa yang tersebar di 15 fakultas dan tiga kampus utama, UNAND memiliki modal sumber daya manusia yang besar untuk terlibat dalam penguatan pendataan, termasuk di wilayah terdampak bencana. “Universitas Andalas siap berkontribusi lebih jauh, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kesiapsiagaan bencana. Kami melihat kolaborasi ini sebagai upaya bersama untuk menghadirkan data yang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan, terutama dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Prof. Henmaidi.

 

Melalui kerja sama ini, Bappenas dan Unand menegaskan bahwa Satu Data Indonesia tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, melainkan hadir dan bekerja secara nyata di lapangan. Integrasi data lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, serta keterlibatan aktif perguruan tinggi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesiapsiagaan bencana nasional yang berbasis data dan bukti. Dengan data yang semakin mutakhir, akurat, dan terstandar, proses pengambilan keputusan mulai dari respons darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Ke depan, kolaborasi semacam ini diharapkan terus berkembang dan direplikasi di berbagai wilayah, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional melalui tata kelola data yang andal dan terintegrasi.

 

Tridias Soja Anggraini

Direktorat Data dan Pemerintah Digital

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas