Perkuat Pendataan Pascabencana, Kolaborasi Lintas Sektor Dorong Implementasi Satu Data Indonesia di Sumatera Barat

Pemerintah terus memperkuat fondasi pembangunan berbasis data melalui kolaborasi lintas sektor dalam kegiatan Kick Off dan Training of Enumerator Kolaborasi Pendataan dalam Mendukung Satu Data Indonesia yang digelar di Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (12/1/2026). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya proses pendataan terintegrasi di wilayah terdampak bencana sebagai bagian dari upaya membangun kembali daerah secara lebih baik, aman, dan berkelanjutan.

 

Acara yang berlangsung di Convention Hall Kampus Limau Manis Universitas Andalas ini dibuka secara resmi oleh Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas. Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas, DPR RI, Pemerintah Kota Padang, Universitas Andalas (Unand), dan IPB University, sekaligus menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan nasional berjalan seiring dengan prinsip ketahanan dan keadilan wilayah.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan bahwa pendataan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan tahapan awal yang sangat krusial dalam proses pemulihan dan pembangunan pascabencana. Pendekatan build back better, safer, and sustainable hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah memiliki data yang benar, presisi, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Pembangunan yang baik selalu dimulai dari data yang benar. Data menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perlindungan masyarakat. Karena itu, kemampuan mengelola dan memanfaatkan data serta peta bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan,” ujar Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

 

Ia menambahkan bahwa kick off pendataan di Sumatera Barat merupakan langkah strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya responsif terhadap bencana, tetapi juga berkeadilan antarwilayah. Pendataan ini dirancang tidak hanya mencakup Sumatera Barat, tetapi juga akan menjangkau wilayah lain seperti Sumatera Utara dan Aceh sebagai bagian dari kerangka pembangunan nasional yang terpadu.

 

Sebagai perumus dan pengarah kebijakan pembangunan nasional, Bappenas memiliki mandat untuk memastikan keterpaduan data sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Melalui kegiatan ini, Bappenas mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta perguruan tinggi agar seluruh proses perencanaan dan pengambilan kebijakan didasarkan pada satu rujukan data yang sama.

 

Pada kesempatan tersebut, Febrian Alphyanto Ruddyard juga menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang terlibat sebagai relawan enumerator. Menurutnya, peran mahasiswa tidak hanya penting dalam keberhasilan pendataan, tetapi juga mencerminkan kontribusi nyata generasi muda dalam membangun Indonesia dari desa dan wilayah terdampak bencana. 

 

“Mahasiswa yang terlibat sebagai enumerator adalah penggerak keberhasilan Satu Data Indonesia. Mereka bukan hanya mengumpulkan angka, tetapi sedang menyiapkan masa depan pembangunan yang lebih adil dan berketahanan,” tegasnya, sekaligus meresmikan pembukaan kegiatan Kick Off Meeting Pendataan Data Desa di Provinsi Sumatera Barat.

 

Sementara itu, Sekretaris Universitas Andalas yang mewakili Rektor UNAND, Aidil Zetra menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kementerian PPN/Bappenas kepada institusi akademik untuk turut berperan dalam menjaga dan menyiapkan data Indonesia. Ia menekankan bahwa data bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan fondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.

 

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada negara maju yang bertumpu pada data yang lemah. Menurutnya, Satu Data Indonesia merupakan keputusan politik yang penting untuk mengubah cara kerja pemerintah dari yang sebelumnya berbasis asumsi dan intuisi menjadi berbasis bukti atau evidence-based policy. Dalam konteks tersebut, mahasiswa enumerator memiliki peran strategis sebagai aktor kunci dalam produksi data negara, dengan menjunjung tinggi integritas, ketelitian metodologis, dan empati kepada masyarakat, khususnya warga yang sedang mengalami bencana.

 

Pandangan senada disampaikan oleh Sofyan Sjaf dari IPB University selaku penggagas konsep Data Desa Presisi. Ia menekankan bahwa data yang akurat dan presisi merupakan representasi dari perencanaan yang tepat serta memastikan implementasi program benar-benar menjangkau subjek yang dituju. Negara yang besar dan maju, menurutnya, adalah negara yang berpijak pada data.

 

Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pendataan ini merupakan bagian penting dari proses menghadirkan data negara yang mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, mahasiswa tidak sekadar berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan, tetapi menjadi bagian dari rantai produksi pengetahuan negara yang menentukan kualitas kebijakan publik ke depan. Data yang akurat dan presisi, lanjutnya, bukan hanya menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran, tetapi juga merekam peran aktif generasi muda dalam sejarah pembangunan nasional yang semakin bertumpu pada data.

 

Dalam konteks khusus Sumatera Barat yang tengah menghadapi dampak bencana, keterlibatan mahasiswa sebagai enumerator menjadi solusi strategis untuk membantu percepatan pengumpulan data. Dengan tetap menjunjung tertib metodologi, data yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi dasar yang kuat bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

 

Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Universitas Andalas dilibatkan secara langsung sebagai enumerator pendataan, sekaligus menjadi bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi Satu Data Indonesia yang presisi, terpadu, dan berkelanjutan, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar berpijak pada realitas di lapangan.

 

Tridias Soja Anggraini

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas