Kolaborasi Geospasial TNI AU-Bappenas Perkuat Fondasi Data Bencana di Sumatera Barat

Upaya memperkuat fondasi data kebencanaan nasional terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Pada Jumat, 23 Januari 2026, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) melaksanakan penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST) data dan informasi hasil pencitraan udara wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Marsekal TNI Sukardi dan menjadi bagian penting dari penguatan ekosistem Satu Data Indonesia, khususnya dalam penanganan bencana berbasis data geospasial.

Data yang diserahkan merupakan hasil akuisisi pencitraan udara menggunakan drone dan pesawat, yang dilakukan oleh Pusat Geospasial TNI Angkatan Udara. Kapusgeos TNI AU, Ferdinand Roring, menjelaskan bahwa proses akuisisi telah menjangkau wilayah administratif kabupaten dan kota terdampak bencana di Sumatera Barat dengan capaian yang signifikan. Hingga saat penyerahan, total area yang berhasil terfoto mencapai 12.537 hektare, mencakup sekitar 27 desa, dengan capaian line area akuisisi mencapai 100 persen. Secara keseluruhan, estimasi pelaksanaan akuisisi dilakukan selama sembilan hari dengan total luasan wilayah terdampak yang menjadi area of interest mencapai kurang lebih 287.000 hektare.

“Seluruh hasil akuisisi ini kami serahkan hari ini sebagai bentuk dukungan TNI AU terhadap kebutuhan data geospasial yang presisi untuk penanganan bencana. Meski menghadapi tantangan seperti kondisi lalu lintas udara, karakteristik medan yang kompleks, serta kendala cuaca musim penghujan hingga aktivitas vulkanik, proses akuisisi tetap dapat diselesaikan sesuai target,” ujar Ferdinand Roring. Ia menambahkan bahwa ke depan diperlukan penguatan kapasitas, antara lain melalui penambahan sensor airborne lidar, peningkatan jumlah GNSS geodetik, penggunaan pesawat berawak khusus pemotretan udara, serta penambahan armada drone untuk menjangkau wilayah yang lebih luas dan sulit diakses.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya menunjukkan kerja multipihak, tetapi juga menjadi contoh konkret model baru penanganan bencana berbasis data. Menurutnya, tantangan utama dalam penanganan bencana selama ini adalah ketersebaran data yang sulit dihimpun secara cepat dan terstandar.

“Pekerjaan ini menjadi contoh yang sangat baik, bukan hanya karena melibatkan banyak pihak, tetapi juga karena menunjukkan cara baru kita mengumpulkan data yang selama ini berserak. Data ke depan tidak hanya numerik, tetapi data geospasial menjadi sangat krusial dalam pengambilan keputusan,” kata Vivi. Ia menambahkan bahwa penguatan Satu Data Indonesia menjadi kebutuhan mendesak agar proses penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terintegrasi. “Dalam konteks ke depan, kita juga perlu menyiapkan aturan terkait pertukaran data lintas negara atau cross-border data, sekaligus memastikan regulasi Satu Data Indonesia siap mendukung penanganan bencana yang semakin kompleks,” ujarnya.

Penyerahan data geospasial hasil pencitraan udara ini diharapkan dapat memperkuat integrasi data kebencanaan nasional, sekaligus menjadi praktik baik kolaborasi lintas institusi dalam kerangka Satu Data Indonesia. Dengan data yang semakin presisi, terstandar, dan dapat dibagipakaikan, perencanaan pembangunan dan penanganan bencana diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Tridias Soja Anggraini

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas