Satu Data Indonesia Tegaskan Peran Strategis Tata Kelola Data dalam Peluncuran Government at a Glance Southeast Asia 2025

Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital melalui pelaksanaan Government at a Glance (GaaG) Southeast Asia 2025, sebuah inisiatif yang digagas oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 11 Desember 2025 di Gedung Dhanapala, Jakarta, ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal OECD, Vice-President Asian Development Bank (ADB), serta delegasi dari berbagai negara Asia Tenggara. Sebagai publikasi resmi OECD, GaaG menjadi rujukan global yang menampilkan indikator dan data mengenai kualitas layanan publik, efektivitas birokrasi, transformasi digital, serta integritas tata kelola pemerintahan.

 

GaaG Southeast Asia 2025 secara khusus memberikan gambaran mengenai bagaimana negara-negara ASEAN memodernisasi layanan publik di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi. Dalam kesempatan tersebut, OECD Deputy Secretary-General František Ružička menegaskan bahwa kerja sama regional menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya, GaaG merupakan wahana pembelajaran bagi negara-negara Asia Pasifik untuk memahami perkembangan, tantangan, dan peluang reformasi publik. “OECD mendukung kebijakan berdasarkan bukti, memperkuat kerja sama, dan berbagi pengalaman untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

 

Sementara itu, ADB Vice President (Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik) Scott Morris menekankan tiga elemen penting dalam membangun tata kelola yang tangguh dan berorientasi pada masyarakat, yaitu keberlanjutan fiskal, inovasi digital, dan kepercayaan publik. Ia menegaskan bahwa ADB terus membuka ruang kolaborasi strategis bagi negara-negara kawasan dalam penguatan transformasi digital dan layanan publik.

 

Dalam konteks peningkatan kualitas tata kelola yang diakui secara global, Satu Data Indonesia (SDI) memainkan peran sentral dalam memastikan tersedianya data pemerintah yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui penerapan standar nasional seperti metadata, master data, dan kode referensi, SDI mendorong seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk menggunakan metodologi yang seragam dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Pendekatan ini menjadi fondasi penting dalam membangun konsistensi lintas sektor serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih presisi.

 

Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia, Dini Maghfirra, menyampaikan bahwa standar tata kelola data yang diterapkan SDI menjadi prasyarat bagi Indonesia untuk memenuhi indikator tata kelola publik yang dinilai melalui publikasi OECD.

 

“Melalui Satu Data Indonesia, kami memastikan institusi pusat dan daerah menggunakan standar data yang seragam. Hal ini penting agar indikator tata kelola yang diukur melalui Government at a Glance dapat mencerminkan kondisi Indonesia secara akurat dan dapat dibandingkan secara global,” jelasnya.

 

Lebih jauh, Dini menjelaskan bahwa penguatan ekosistem SDI tidak hanya dilakukan melalui aspek tata kelola, tetapi juga melalui integrasi dengan infrastruktur digital nasional.

 

“Integrasi SKDN, Pusat Data Nasional, dan SPLP memastikan setiap layanan publik digital menggunakan data yang mutakhir dan otoritatif. Pendekatan ini memperkuat interoperabilitas dan meningkatkan presisi kebijakan berbasis data,” ujarnya.

 

Mekanisme SDI Index turut memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan institusi dalam penerapan standar data nasional. Penilaian ini mengidentifikasi sejauh mana kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan kode referensi serta master data yang telah ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat memastikan bahwa data yang diproduksi di seluruh tingkatan merujuk pada standar yang sama, sehingga meningkatkan kualitas data untuk perencanaan maupun pemantauan program prioritas. Mekanisme ini menjadikan SDI sebagai instrumen pengawasan yang mendukung prinsip-prinsip tata kelola OECD, terutama terkait konsistensi data, keterbukaan informasi, dan integritas publik.

 

Selain memperkuat fondasi internal pemerintahan, SDI juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan keterbukaan data kepada publik. Sejalan dengan praktik OECD, ketersediaan data yang terbuka, mudah diakses, dan dapat diolah ulang menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan partisipasi publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. SDI terus mendorong peningkatan jumlah dataset bernilai tinggi (high-value datasets) yang dapat diakses secara luas melalui portal data nasional, sehingga mendukung inovasi, riset, dan kolaborasi lintas sektor.

 

Upaya ini sekaligus memperkuat kesiapan Indonesia dalam memenuhi standar tata kelola digital internasional. Integrasi data yang kuat, interoperabilitas sistem lintas sektor, serta peningkatan kualitas data publik merupakan prasyarat bagi terciptanya sebuah birokrasi modern yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

 

Penguatan tata kelola data melalui Satu Data Indonesia menjadi pilar penting bagi transformasi pemerintahan digital. Dengan standar data yang konsisten, infrastruktur interoperabilitas yang terintegrasi, serta komitmen peningkatan kualitas data lintas instansi, Indonesia melangkah menuju sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan global. Satu Data Indonesia tetap berkomitmen mendukung penyediaan data yang akurat dan andal demi menghadirkan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran serta layanan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Peluncuran Government at a Glance Southeast Asia 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan pencapaian serta kesiapan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital. Melalui Satu Data Indonesia, pemerintah terus mendorong konsistensi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data yang berkualitas sebagai fondasi layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra internasional, Indonesia semakin siap mempercepat transformasi menuju tata kelola berstandar global dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

 

Tridias Soja Anggraini

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas