Satu Data Indonesia Perkuat Arah Tata Kelola Data Menuju Pemerintah Digital

Asosiasi Manajemen Data Indonesia (DAMA Indonesia Jakarta) kembali menegaskan perannya sebagai bagian dari jaringan global Data Management Association (DAMA International) dalam mendorong penguatan praktik manajemen data di Indonesia. Melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Data Management & AI for Public Sector yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (17/12), DAMA Indonesia Jakarta menghadirkan forum dialog strategis lintas kementerian, lembaga, dan mitra teknologi untuk membahas fondasi tata kelola data sebagai prasyarat utama penerapan kecerdasan artifisial di sektor publik.

 

FGD ini diselenggarakan sebagai respons atas kebutuhan transformasi layanan publik yang semakin menuntut data yang terpadu, berkualitas, dan aman. Sejalan dengan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia, forum ini menegaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan AI di sektor publik sangat ditentukan oleh kesiapan fondasi data yang terpadu, berkualitas, dan aman.

 

Dalam forum tersebut, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Dini Maghfirra, hadir sebagai pembicara membawakan materi mengenai Manajemen Data SPBE. Dini menekankan bahwa diskursus mengenai kecerdasan artifisial tidak dapat dilepaskan dari kesiapan tata kelola data pemerintah yang kokoh dan berstandar.

 

Menurut Dini, selama ini tantangan utama transformasi digital pemerintahan bukan semata pada pengembangan aplikasi atau adopsi teknologi mutakhir, melainkan pada belum terbangunnya keseragaman standar, interoperabilitas, serta keamanan data lintas instansi. Keberagaman standar dan sistem pengelolaan data, baik di tingkat pusat maupun daerah, berpotensi menimbulkan inkonsistensi informasi yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan publik.

 

“Saat ini, penguatan pondasi pada tata kelola data pemerintah menjadi sangat penting sebelum kita melangkah pada pengembangan aplikasi atau sistem. Tanpa tata kelola data yang kuat, transformasi digital berisiko tidak berkelanjutan,” ujar Dini Maghfirra.

 

Dini menyampaikan bahwa tata kelola data yang baik tidak hanya berfungsi sebagai fondasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik. Implementasi langkah-langkah keamanan data yang komprehensif dinilai menjadi elemen yang tidak dapat ditawar dalam ekosistem data pemerintah.

 

“Penerapan langkah-langkah keamanan yang efektif, seperti enkripsi, kontrol akses, dan otentikasi pengguna, tidak hanya menjaga integritas dan keandalan data, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik,” ungkap Dini.

 

Lebih lanjut, Dini menjelaskan bahwa kerangka Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 telah menyediakan prinsip dasar tata kelola data pemerintah, mulai dari standar data, metadata, interoperabilitas, hingga penggunaan kode referensi dan data induk. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting untuk memastikan data pemerintah tidak hanya dapat dibagipakaikan, tetapi juga siap dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti dan pengembangan layanan publik digital yang inklusif.

 

Dalam konteks SPBE, Dini juga menyoroti pentingnya penyempurnaan regulasi Manajemen Data SPBE agar selaras dengan praktik terbaik internasional. Ia menyampaikan bahwa Bappenas tengah mendorong penguatan pedoman Manajemen Data SPBE melalui adaptasi standar DAMA-DMBOK, sehingga cakupan pengelolaan data pemerintah tidak terbatas pada aspek teknis semata, tetapi mencakup arsitektur data, keamanan, interoperabilitas, metadata, kualitas data, hingga layanan data dan analitik. Langkah ini diharapkan mampu membangun ekosistem data pemerintah yang lebih aman, lengkap, dan berdaya guna dalam mendukung pembangunan nasional.

 

FGD ini turut menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor yang memperkaya perspektif diskusi, antara lain Presiden DAMA Indonesia Jakarta Alex Budiyanto, Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji yang membagikan praktik manajemen data dan AI di sektor kesehatan, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba menekankan pada manajemen data dan AI untuk pemerintah digital, Enterprise Country Lead Indonesia Intel Fransiskus Leonardus, serta Solution Architect Qlik Dwi Sulistyo. Kehadiran para praktisi kebijakan dan teknologi ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, asosiasi profesi, dan sektor industri dalam membangun fondasi data nasional yang berkelanjutan.

 

Melalui diskusi yang berlangsung interaktif, para peserta FGD yang berasal dari kementerian, lembaga, badan pemerintah, serta pemerintah daerah berbagi pengalaman terkait tantangan pengelolaan data, mulai dari ego sektoral, kompleksitas regulasi, hingga kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Forum ini juga menjadi wadah untuk menyepakati bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan dan penerapan AI tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor yang berkesinambungan.

 

FGD Data Management & AI for Public Sector diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang relevan dengan konteks Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Satu Data Indonesia sebagai pilar utama kebijakan data nasional. Dengan fondasi tata kelola data yang semakin matang, pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan AI secara lebih optimal, aman, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan nasional.

 

Tridias Soja Anggraini

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas