Penguatan Pemanfaatan DTSEN untuk Perencanaan Pembangunan Daerah pada Forum Satu Data Kota Surabaya 2025

Pemerintah Kota Surabaya kembali menegaskan komitmen terhadap tata kelola data yang akurat dan berstandar nasional melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025, yang berlangsung pada Rabu, 3 Desember 2025 di Ruang Praban Lantai 3 Bappedalitbang Kota Surabaya, Jawa Timur. Forum dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya dan menghadirkan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat integrasi data sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.68/M.PPN/HK/08/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia, yang menegaskan bahwa berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan Satu Data harus diselesaikan melalui mekanisme forum. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat untuk memberikan penguatan substansi terkait transformasi data dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

 

Hadir sebagai narasumber mewakili Sekretariat Satu Data Indonesia, Mahfudh Ahmad memberikan materi bertema Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa integrasi data sosial dan ekonomi bukan sekadar agenda teknis, tetapi fondasi strategis untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan.

 

“DTSEN dibangun untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan menggunakan data yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap program penanggulangan kemiskinan, perbaikan layanan, maupun penyusunan perencanaan. Dengan satu sumber data yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat menargetkan intervensi secara lebih presisi tidak lagi berdasarkan perkiraan, tetapi berbasis bukti yang kuat,” ujar Mahfud. Ia menambahkan bahwa DTSEN memadukan tiga pangkalan data utama DTKS, Regsosek, dan P3KE serta dilengkapi verifikasi berlapis oleh BPS dan Dukcapil untuk memastikan akurasi individu maupun keluarga yang menjadi sasaran program pembangunan.

 

Forum ini juga menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk memantapkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan ekosistem data paling progresif di Indonesia. Dengan lebih dari seribu dataset yang telah dipublikasikan serta pemanfaatan data yang semakin terstruktur sesuai Rencana Induk Data Prioritas Nasional 2025–2029, Surabaya terus mengembangkan literasi data dan kolaborasi lintas perangkat daerah untuk memastikan setiap kebijakan berbasis bukti.

 

Melalui forum ini, diskusi mengenai integrasi DTSEN diarahkan untuk memperkuat mekanisme pensasaran, konvergensi program daerah, hingga peningkatan kualitas implementasi kebijakan berbasis data. Pemerintah daerah didorong untuk memanfaatkan portal DTSEN serta Portal Satu Data Indonesia sebagai pusat bagipakai data yang aman dan sesuai regulasi, termasuk ketentuan perlindungan data pribadi.

 

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa data tidak lagi dipandang hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen utama untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Forum Satu Data 2025 menjadi momentum penting untuk memperluas pemahaman perangkat daerah bahwa perencanaan berkualitas hanya dapat dicapai melalui ketersediaan data berkualitas.

 

Dengan semangat kolaborasi dan integrasi lintas sektor, penyelenggaraan Forum Satu Data Surabaya tahun ini diharapkan memperkuat komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis bukti. Sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia, kolaborasi data yang andal akan terus menjadi kunci untuk menghadirkan kebijakan publik yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan Karena Data yang Berkualitas adalah Fondasi Pembangunan Berkualitas.

 

Tridias Soja Anggraini

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas