Pemerintah Dorong Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Berbasis Satu Data

Pemerintah terus memperkuat integrasi data spasial dan statistik sebagai fondasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Komitmen ini kembali ditegaskan melalui Forum Group Discussion (FGD) Terbatas Integrasi Data Spasial dan Statistik serta Penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera Berbasis Satu Data, yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama TNI Angkatan Udara di Pusat Geospasial TNI AU, Lanud Halim, Jakarta Timur. (18/12)

 

Forum ini menjadi ruang koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyamakan pemahaman mengenai sumber data, standar, serta mekanisme integrasi data dalam kerangka Satu Data Indonesia (SDI), khususnya dalam mendukung kebijakan penanganan pascabencana yang cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

 

Dalam paparannya, BNPB menjelaskan bahwa penyusunan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan kepastian data yang dapat dipertanggungjawabkan hingga tingkat desa. Data tersebut mencakup informasi kependudukan, kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta wilayah terdampak yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Keseragaman parameter, termasuk pemadanan data kependudukan dan kepemilikan rumah, menjadi krusial agar perencanaan dan penyaluran bantuan tidak menimbulkan tumpang tindih di lapangan.

 

Penguatan data spasial turut didukung oleh TNI AU melalui Pusat Geospasial AU yang saat ini melakukan pengumpulan foto udara menggunakan pesawat dan drone beresolusi tinggi. Pemotretan udara tersebut mampu menghasilkan data dengan ketelitian hingga 10 sentimeter dan akan dikolaborasikan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai penyedia data dasar geospasial nasional. BIG menyatakan kesiapan untuk memproses data hasil pemotretan tersebut serta mendorong penetapan Area of Interest (AOI) yang jelas agar integrasi data dapat dilakukan secara efektif dan terarah.

 

Peran Satu Data Indonesia dalam proses ini menjadi sangat strategis. Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital sekaligus Direktur Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Dini Maghfirra, menekankan bahwa beragam sumber data, termasuk foto udara dan citra satelit, perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan kebijakan secara konkret dan terintegrasi.

 

“Integrasi data dalam kerangka Satu Data Indonesia memungkinkan seluruh kementerian dan lembaga menggunakan satu rujukan yang sama. Dengan demikian, data tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan secara efektif untuk perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang presisi,” ujar Dini Maghfirra.

 

Dari sisi perencanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa data spasial beresolusi tinggi sangat dibutuhkan untuk melihat kondisi sebelum dan sesudah bencana, terutama pada wilayah rawan seperti daerah aliran sungai dan kawasan longsor. Integrasi data lintas sektor dinilai penting untuk menghindari perbedaan angka dan cakupan wilayah yang kerap muncul antara data pusat dan daerah.

 

“Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana membutuhkan data yang detil, terintegrasi, dan disepakati bersama. Melalui Satu Data Indonesia, kami ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan pascabencana berbasis pada data yang sama, sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akuntabel,” jelas Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas.

 

Pentingnya penyamaan data hingga tingkat desa juga mendapat perhatian dari DPR RI. Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa Satu Data Indonesia harus dipahami sebagai paradigma kebijakan, bukan semata pendekatan teknis pengelolaan data.

 

“Forum ini menegaskan bahwa Satu Data Indonesia bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi paradigma kebijakan. Data bencana harus disepakati sejak awal dan berbasis desa terdampak agar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak melebar serta benar-benar tepat sasaran,” tegas Rieke Diah Pitaloka.

 

Ia juga menekankan bahwa penguatan data geospasial hingga tingkat desa akan menentukan ketepatan kebijakan, alokasi anggaran, serta prioritas pembangunan pascabencana, sekaligus menjadi fondasi penting dalam penguatan kebijakan nasional Satu Data Indonesia.

 

Forum ini turut menyoroti pentingnya sinkronisasi data statistik dan sosial ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan potensi pemanfaatan data Potensi Desa dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai data pra-bencana untuk mengukur dampak pascabencana. Sementara itu, BRIN memaparkan ketersediaan data citra Sentinel dan analisis wilayah terdampak yang dapat digunakan untuk melengkapi data nasional. Seluruh data tersebut diharapkan dapat dipadukan dalam satu kerangka SDI sebagai dasar pengambilan keputusan lintas sektor.

 

“Penyusunan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana memerlukan integrasi data lintas sektor, mulai dari analisis Regsosek hingga kebutuhan fasilitas masyarakat terdampak. Bappenas memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan RP3B dengan mengacu pada regulasi BNPB. Praktik baik ini telah diterapkan di Sumatera Barat yang memanfaatkan satu data di tingkat Bappeda, serta diperkuat melalui mekanisme Satu Data Indonesia agar kementerian dan lembaga dapat berbagi data secara cepat dan terkoordinasi,” kata Maliki, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan.

 

Sebagai tindak lanjut, forum menyepakati perlunya penyamaan jumlah desa dan penduduk terdampak, pemrosesan data citra per desa oleh BIG dan Pusat Geospasial TNI AU, serta pertemuan koordinasi rutin untuk memantau progres integrasi data. Pemerintah juga mendorong Sumatera Barat sebagai wilayah percontohan penguatan data spasial dan statistik pascabencana berbasis Satu Data Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi model nasional dalam penanganan bencana ke depan.

 

Tridias Soja Anggraini

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas