Forum Satu Data Ketenagakerjaan 2025: Peran Strategis Data dalam Transformasi Kebijakan Ketenagakerjaan

Pemerintah terus memperkuat pemanfaatan data sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui penyelenggaraan Forum Satu Data Ketenagakerjaan (FSDK) Tahun 2025 yang mengusung tema Satu Data sebagai Fondasi Kebijakan Ketenagakerjaan untuk Transformasi Ekonomi. Forum ini diselenggarakan pada Rabu, 17 Desember 2025, bertempat di Ruang Tri Dharma, Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan.

Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menetapkan daftar data ketenagakerjaan yang terstandar dan terintegrasi. Melalui penyelarasan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, kebijakan ketenagakerjaan diharapkan mampu menjawab tantangan dinamika pasar kerja sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli dalam sambutan sekaligus arahannya menekankan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak lagi dapat disusun berdasarkan asumsi semata. Kompleksitas persoalan ketenagakerjaan, mulai dari pengangguran, produktivitas, hingga kebutuhan keterampilan masa depan, menuntut pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti yang kuat.

“Penguatan data ketenagakerjaan merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan evidence-based policymaking. Dengan data yang berkualitas dan terintegrasi, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terukur dampaknya, serta mampu menjawab kebutuhan pasar kerja yang terus berubah,” ujar Menteri Yassierli dalam keynote speech-nya. 

Menteri Yassierli menegaskan bahwa Barenbang ditransformasikan menjadi Institute for Labor and Productivity yang berorientasi masa depan, berperan sebagai pusat employment outlook, riset kebijakan ketenagakerjaan, serta inovasi peningkatan produktivitas. Melalui penyusunan proyeksi tenaga kerja dan kebutuhan keterampilan berbasis dinamika pasar kerja, penguatan riset kolaboratif, serta pengembangan statistik ketenagakerjaan berstandar ILO bersama BPS, transformasi ini ditujukan untuk memperkuat perencanaan tenaga kerja nasional. Seluruh upaya tersebut harus didukung oleh data ketenagakerjaan yang berkualitas, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan yang tepat sasaran.

Forum ini turut menghadirkan Dicky Rahardiantoro, perwakilan dari Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas, yang memaparkan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025. Dalam pemaparannya, Dicky menegaskan bahwa Satu Data Indonesia merupakan kebijakan kunci dalam membangun tata kelola data pemerintah yang mampu mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

“Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah tidak hanya berperan sebagai pengguna atau penerima manfaat data, tetapi juga sebagai produsen data. Setiap instansi memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan berbasis bukti,” jelas Dicky.

Lebih lanjut, evaluasi SDI menunjukkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola data di Kementerian Ketenagakerjaan berkontribusi langsung terhadap penguatan Indeks Satu Data Indonesia, yang kini menjadi bagian dari indikator strategis dalam RPJMN 2025-2029 dan Indeks Pemerintah Digital. Hasil evaluasi SDI di Kementerian Ketenagakerjaan berada pada kategori baik, hal ini menegaskan bahwa data ketenagakerjaan tidak semata berfungsi sebagai informasi statistik, melainkan sebagai aset strategis negara dalam mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan lintas sektor. Pada akhirnya, capaian ini menegaskan bahwa kinerja tata kelola data pemerintah merupakan bagian integral dari agenda transformasi digital nasional dan reformasi birokrasi.

Selain sesi paparan utama, Forum Satu Data Ketenagakerjaan 2025 juga menghadirkan diskusi panel lintas institusi yang memperkaya perspektif dalam penguatan data ketenagakerjaan. Diskusi panel ini menghadirkan Direktur Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG), Rachman Rifai, Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik (BPS), Akhsan Na’im dan sesi ini dimoderatori oleh Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Ghazmahadi.

Melalui Forum Satu Data Ketenagakerjaan 2025, seluruh pemangku kepentingan didorong untuk mengambil peran aktif sebagai pembina data, walidata, maupun produsen data, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kolaborasi yang kuat antarinstansi menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem data ketenagakerjaan nasional yang berkelanjutan.

Menutup acara, forum ini menegaskan bahwa data adalah tanggung jawab bersama. Dengan memperkuat komitmen terhadap prinsip Satu Data Indonesia, pemerintah optimistis dapat menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional berbasis bukti.

Tridias Soja Anggraini

Sekretariat Satu Data Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas