Bappenas Tekankan Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi Ekosistem Digital Public Infrastructure

Dalam rangka memperkuat tata kelola pemanfaatan data kependudukan, meningkatkan keamanan digital, serta mempercepat integrasi layanan publik lintas lembaga, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dengan Lembaga Pengguna Tahun 2025 pada Rabu, 10 Desember 2025 di Jakarta Barat. Kegiatan ini mengusung tema Penguatan Tata Kelola Data Kependudukan dan Keamanan Digital melalui Pemanfaatan IKD serta Kolaborasi Antar Lembaga Mendukung Implementasi Digital Public Infrastructure (DPI), dan dihadiri oleh berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta para pengelola pemanfaatan data kependudukan.

 

Rakornas ini diselenggarakan untuk mengakselerasi upaya sinkronisasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan, meningkatkan interoperabilitas identitas digital, serta memperkuat ekosistem DPI sebagai fondasi penting pemerintahan digital Indonesia. Sejalan dengan agenda transformasi digital nasional dan arah pembangunan jangka panjang, peserta Rakornas membahas berbagai tantangan, peluang, serta langkah harmonisasi tata kelola yang diperlukan untuk mewujudkan layanan publik yang semakin terintegrasi, aman, dan berorientasi pada masyarakat.

 

Kementerian PPN/Bappenas hadir dalam diskusi menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi utama transformasi pemerintah digital Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital sekaligus Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia, Dini Maghfirra.

 

Dalam paparannya, Dini menjelaskan bahwa upaya transformasi digital tidak hanya bergantung pada pembangunan teknologi, tetapi juga pada kemampuan menciptakan keterpaduan data, interoperabilitas, dan tata kelola yang solid. Menurutnya, DPI merupakan pendekatan strategis yang memberi dampak luas karena dapat digunakan lintas sektor secara efisien dan aman.

 

“Digital Public Infrastructure bukan hanya tentang teknologi apa yang kita bangun, tetapi bagaimana kita membangunnya agar berdampak besar, aman, dan dapat digunakan ulang lintas sektor. Kunci keberhasilannya adalah sinergi, interoperabilitas, dan tata kelola data yang kuat,” ujar Dini

 

Bappenas sebagai Ketua Dewan Pengarah Satu Data Indonesia memiliki peran sentral dalam memastikan kesatuan data untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Melalui standar data, interoperabilitas, kode referensi, hingga integrasi data lintas instansi, SDI menjadi orkestrator untuk mewujudkan kebijakan berbasis data (data-driven policy making).

 

Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Digital 2025-2045. Salah satu fokus utamanya adalah pengembangan Digital ID, digital payment, serta data exchange sebagai kanal pertukaran data terstandar yang akan memperkuat layanan publik lintas sektor.

 

“Lima tahun ke depan, prioritas kita adalah memperkuat fondasi pemerintah digital melalui pengembangan Identitas Digital sebagai tulang punggung interoperabilitas layanan. Identitas digital yang terverifikasi dengan baik akan membuka akses layanan yang lebih inklusif, aman, dan adaptif,” jelas Ibu Dini.

 

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya trust infrastructure, seperti public key infrastructure (PKI), tanda tangan digital, dan sistem keamanan data. Hal ini diperlukan untuk memastikan perlindungan privasi serta keamanan dalam setiap transaksi data antarinstansi.

 

Lebih lanjut, Dini menjelaskan bahwa layanan DPI tidak hanya menyasar interaksi pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga proses layanan antar lembaga serta integrasi dengan ekosistem digital lainnya. Menurutnya, fondasi penting dari layanan-layanan ini adalah single ID yang unik bagi setiap entitas, ditopang oleh mekanisme pertukaran data yang aman melalui Satu Data Indonesia, Komdigi, dan Bappenas.

 

“Kami mendorong penerapan prinsip once only, mulai dari uji coba digitalisasi layanan perlindungan sosial. Ke depan, layanan digital akan semakin terintegrasi, ditopang oleh infrastruktur dasar dan teknologi yang mampu menghubungkan data lintas sektor secara real-time,” tambah Dini.

 

Dini juga memaparkan bahwa berbagai inovasi sedang dikembangkan, termasuk sandboxing aplikasi Program Makan Bergizi (MBG) berbasis IoT dan AI yang akan terhubung dengan kode referensi fasilitas kesehatan, data pendidikan, dan indikator tumbuh kembang anak dari Dapodik. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana DPI dapat memperkuat kebijakan berbasis data dan meningkatkan efektivitas program prioritas pemerintah.

 

Melalui Rakornas ini, komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola data, meningkatkan keamanan digital, dan mengakselerasi pertukaran data antar lembaga kembali ditegaskan sebagai bagian penting menuju ekosistem pemerintahan digital terpadu yang mendukung Visi Indonesia 2045 melalui pemerintahan digital yang inklusif, andal, dan berbasis bukti.

 

Tridias Soja Anggraini

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas