Bappenas Perkuat Fondasi Digital Government untuk Layanan Publik yang Lebih Tepat Sasaran

Upaya memperkuat transformasi digital pemerintahan berbasis data terus menjadi agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif menuju Indonesia Emas 2045. Melalui penguatan tata kelola data nasional, Satu Data Indonesia (SDI) memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa kebijakan publik, khususnya di sektor perlindungan sosial, dirumuskan secara lebih akurat, terukur, dan berbasis bukti.

Dalam kerangka kolaborasi tersebut, diselenggarakan Policy and Research Dialogue on Sustainable Growth in Indonesia yang berlangsung pada Senin, 15 Desember 2025, di  Jakarta Pusat. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas temuan riset terkini, berbagi perspektif lintas sektor, serta mengidentifikasi sinergi kebijakan pada tiga tema prioritas, yakni pengembangan dan perdagangan pasar karbon, digitalisasi untuk perlindungan sosial, serta kebijakan industri dengan fokus pada riset dan inovasi.

Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Bappenas sekaligus Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia, Dini Maghfirra, menjadi salah satu panelis dalam Panel Discussion 2: Digitalisation for Social Protection yang didukung oleh J-PAL SEA sebagai knowledge partner. Panel ini membahas peran digitalisasi dan integrasi data dalam meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial serta memperkuat sistem penyaluran bantuan berbasis data.

Dalam paparannya, Dini menegaskan bahwa transformasi digital di sektor perlindungan sosial tidak dapat dilepaskan dari fondasi tata kelola data yang kuat dan terintegrasi. Menurutnya, Satu Data Indonesia berperan sebagai pengungkit utama dalam memastikan kesatuan data melalui penerapan standar data, metadata, serta interoperabilitas antar instansi.

“Digitalisasi perlindungan sosial harus dibangun di atas data yang terverifikasi, terintegrasi, dan dapat dipertukarkan secara aman. Satu Data Indonesia memastikan bahwa proses tersebut berjalan dalam satu kerangka tata kelola yang mendukung kebijakan berbasis bukti dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dini.

Panel diskusi ini dibuka dengan pengantar dari anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara riset dan kebijakan dalam menjawab tantangan pembangunan sosial dan ekonomi nasional. Diskusi kemudian diperkaya oleh pandangan para panelis, antara lain Adnan Khan, Professor of Practice di School of Public Policy London School of Economics, Mahdi Barouni, Social Protection Specialist dari World Bank, serta Sudarno Sumarto, Honorary Senior Fellow SMERU.

Lebih lanjut, Dini menjelaskan bahwa pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang didukung oleh Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), menjadi contoh konkret bagaimana digital public infrastructure dapat meningkatkan akurasi penargetan bantuan sosial. Melalui integrasi data lintas sektor dan mekanisme pertukaran data yang terstandar, pemerintah dapat melakukan verifikasi dan validasi penerima manfaat secara lebih tepat, sekaligus memantau efektivitas program secara real time.

“Dengan DTSEN, kebijakan perlindungan sosial tidak lagi hanya bersifat reaktif, tetapi dapat dirancang secara proaktif berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Inilah esensi dari digital government yang berpusat pada warga,” tambahnya.

Ke depan, pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI), termasuk Digital ID, data exchange, dan digital payment, akan menjadi tulang punggung digital government Indonesia. SDI memastikan bahwa seluruh pertukaran data dalam ekosistem ini berada dalam satu kerangka tata kelola yang menjamin keamanan, perlindungan data pribadi, serta kepercayaan publik.

Melalui penguatan peran sebagai jembatan antara kebutuhan data pembangunan dan penyedia data, Satu Data Indonesia terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar transformasi digital pemerintahan tidak hanya menghasilkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan fondasi data yang solid, digital government diharapkan mampu menjadi penggerak utama pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Tridias Soja Anggraini

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas