Satu Data Indonesia Dorong Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Jawa Timur melalui Pemanfaatan DTSEN

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur memasuki tahap penguatan kelembagaan dan integrasi data lintas sektor. Sebagai bagian dari langkah tersebut, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi TKPK Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 pada 26-28 November 2025 di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya.  Forum strategis ini digelar untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan selaras antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta para pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Dalam agenda tersebut, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat (SDI) melalui manajer bidang tata kelola SDI tingkat pusat, Mahfud, turut memberikan materi mengenai Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur yang Lebih Akurat. Kehadiran SDI dinilai krusial mengingat tingginya kebutuhan daerah terhadap data yang presisi, terintegrasi, dan mudah dimanfaatkan dalam perencanaan kebijakan.

Mahfud menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari kualitas data yang menjadi dasar pengambilan keputusan. DTSEN, menurutnya, berperan sebagai instrumen penghubung yang memungkinkan pemerintah melihat kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif dan lintas sektor. 

“Penguatan penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari data yang akurat dan harmonis. DTSEN memberikan fondasi untuk memastikan bahwa setiap intervensi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, didasarkan pada informasi yang sama, terverifikasi, dan dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan secara tepat,” ujar Mahfud.

Ia menambahkan, pemanfaatan DTSEN akan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kelompok rentan secara lebih detail, memahami pola kemiskinan di setiap wilayah, serta menelusuri efektivitas program yang telah berjalan. “Dengan data yang saling terhubung, pemerintah dapat mengurangi duplikasi program, mengefisienkan anggaran, dan memastikan bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. Inilah nilai tambah yang ingin kami dorong melalui Satu Data Indonesia,” jelasnya.

Rapat Koordinasi TKPK Jawa Timur 2025 diharapkan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Integrasi data melalui DTSEN yang didorong oleh SDI dipandang mampu memperbaiki tata kelola perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

Melalui sinergi berbasis data ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang semakin efektif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas