Pemerintah Kota Bontang Dorong Penguatan Integrasi Data Lewat Forum Satu Data Indonesia Kota Bontang 2025

Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Satu Data Indonesia memfasilitasi penyelenggaraan Forum Satu Data Kota Bontang pada Selasa, 25 November 2025, yang berlangsung di Ruang Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Lantai 5. Forum ini dihadiri Walikota Bontang beserta jajaran, Asisten Sekda, Kepala Bapperida, Kepala BPS, serta pimpinan perangkat daerah terkait. Agenda utama forum ini berfokus pada pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), evaluasi tata kelola data, serta penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan daerah.

 

Rangkaian kegiatan dimulai dengan laporan penyelenggaraan dari Kepala Bapperida, disusul sambutan Wakil Walikota Bontang, Agus Haris. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya penguatan regulasi satu data agar memiliki dampak jangka panjang terhadap tata kelola pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa dinamika politik dan pergantian kepemimpinan seringkali berdampak pada kesinambungan kebijakan data. “Pemerintahan kini berganti, Perpres Satu Data dapat berubah. Seharusnya kebijakan ini naik menjadi undang-undang agar lebih kuat dan berjangka panjang bagi Indonesia,” ujarnya.

 

Forum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Fandi Prasetyo Nurzaman, Perencana Ahli Madya, mengenai peran penting kebijakan Satu Data Indonesia serta pemanfaatan DTSEN untuk pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kualitas data yang baik akan membuka peluang intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa “Satu Data Indonesia bukan hanya soal kerapian sistem, tetapi tentang kemampuan kita membaca dinamika data dan menjadikannya dasar pengambilan keputusan. Daerah membutuhkan data yang konsisten, relevan, dan dapat ditindaklanjuti agar pembangunan berjalan efektif.”

 

Bapenda Kota Bontang turut memaparkan praktik baik penyelenggaraan Dashboard Pajak Daerah, mulai dari proses pembersihan data, integrasi, hingga visualisasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Demo dashboard menunjukkan bagaimana data dapat dimanfaatkan untuk memantau tren, mengidentifikasi anomali, serta merancang tindak lanjut penerimaan pendapatan daerah. 

 

Sesi diskusi mengemuka dengan berbagai isu strategis. Fandi menyoroti sifat data Bapenda yang bersifat sangat dinamis dan real-time, sehingga seringkali tidak sinkron dengan data perangkat daerah lainnya yang mengalami perubahan setahun sekali. Ia mempertanyakan ekspektasi antar-OPD dalam memanfaatkan data dan menegaskan pentingnya kesamaan persepsi. Ia juga mencontohkan analisis tren pada level kelurahan yang seharusnya menjadi dasar intervensi. Menanggapi hal tersebut, Bapenda menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalankan strategi jemput bola untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan menutup celah data yang sebelumnya tidak terpantau.

 

Isu perbedaan data juga banyak mengemuka. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Dasuki, menyampaikan bahwa angka kemiskinan yang ditemukan melalui survei kelurahan ternyata jauh berbeda dengan angka DTSEN maupun BPS. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terkait kesesuaian data dengan kebutuhan audit maupun pencatatan bantuan. Ia menekankan perlunya kejelasan sumber data induk agar daerah tidak kesulitan menyusun indikator dalam dokumen perencanaan. Menanggapi hal itu, Fandi menegaskan bahwa perbedaan data justru merupakan pintu masuk penting untuk integrasi. Ia menjelaskan bahwa forum seperti ini berfungsi untuk menuntaskan dispute dan memutuskan versi data resmi yang digunakan dalam intervensi maupun audit. 

 

Diskusi juga menyinggung tantangan pengelolaan daftar data, khususnya data yang dinilai "disable" dan sudah tidak digunakan. Menurut penjelasan Sekretariat SDI, kelanjutan suatu daftar data bergantung pada kebutuhan daerah dan indikator yang ingin diukur, bukan semata-mata pada sistem. Arahan kepala daerah juga menjadi penentu dalam memastikan data yang relevan tetap diproduksi.

 

Kepala BPS Bontang, Nur Wahid, turut menjelaskan proses verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kota Bontang. Data awal diperoleh dari Basis Data Terpadu (BNBA), kemudian dipadankan dengan DTSEN dan diverifikasi oleh Dinas Sosial. Ia menekankan bahwa data hasil verivali dapat digunakan internal, namun pembaruan DTSEN harus tetap dilaporkan ke BPS pusat. Ia juga berharap OPD lebih aktif menyampaikan metadata dan memenuhi kaidah statistik sehingga kualitas data daerah dapat terus meningkat.

 

Walidata Kota Bontang, Soni, menyoroti pentingnya membangun budaya data tidak hanya pada staf teknis, tetapi juga pejabat struktural. Ia menegaskan bahwa kesadaran data harus ditumbuhkan secara berjenjang agar perubahan ekosistem data dapat berjalan lebih cepat. Forum juga mengapresiasi langkah Bapenda sebagai perangkat daerah yang sudah menerapkan pengambilan keputusan berbasis visualisasi data dalam rapat internal.

 

Menutup forum, seluruh peserta sepakat bahwa Pemkot Bontang akan merutinkan Forum Satu Data sebagai wadah koordinasi penyusunan daftar data, pemenuhan Indeks Evaluasi SDI, serta penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) DTSEN. Forum ini diharapkan menjadi ruang kolaboratif untuk memastikan data daerah tidak hanya tersedia, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan Kota Bontang.

 

 

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas