Kementerian PPN/Bappenas menggelar Rapat Finalisasi Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Statistik (RUU Statistik) : Fokus Samakan Persepsi Antar Kementerian/Lembaga

Kementerian PPN/Bappenas menggelar Rapat Finalisasi Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Statistik (RUU Statistik) pada Senin, 24 November 2025, di Ruang Benny S. Muljana (BSM). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah berlangsung sejak 12 hingga 19 November 2025, dan ditujukan untuk menyepakati sejumlah isu substansial yang masih memerlukan penyelarasan pemahaman lintas kementerian/lembaga.

Rapat dipimpin oleh Teni Widuriyanti Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas bersama Lidya Silvanna Djaman, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara. Hadir pula Maliki, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan; Eka Chandra Buana, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan; Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas; Ibnu Yahya, Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Bappenas; Dini Maghfirra, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital; serta Ari Prasetyo, Kepala Biro Hukum yang turut mewakili Bappenas dalam pembahasan teknis.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Teguh Setyabudi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bersama Muhammad Nuh Al-Azhar, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Kementerian Dalam Negeri; Cahyono Tri Wibowo, Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB; Pudji Ismartini, Plt. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik; serta perwakilan dari Kementerian Hukum yang berperan dalam harmonisasi regulasi.

Rapat finalisasi ini menjadi tahap penting dalam menyempurnakan posisi pemerintah sebelum memasuki pembahasan bersama DPR RI. Seluruh substansi DIM yang berhubungan dengan tata kelola statistik nasional mulai dari pembagian kewenangan, standar data, penguatan metodelogi, pemanfaatan teknologi informasi, jaminan kualitas data, hingga aspek perlindungan kerahasiaan data dikaji kembali secara menyeluruh untuk memastikan keselarasan kebijakan dan implementasi di lapangan.

Dengan adanya penyelarasan ini, diharapkan RUU Statistik yang nantinya dibahas bersama DPR RI dapat menjawab tantangan era digital, memperkuat integrasi data antar instansi, serta menyediakan landasan hukum yang kokoh bagi pembangunan yang berbasis data. Rapat ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem data yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat luas melalui penguatan regulasi statistik nasional.

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas