Jejak Pendiri Bangsa 1947-1969: Bappenas Tegaskan Fondasi Perencanaan Modern Berbasis Satu Data Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara Jejak Pendiri Bangsa 1947-1969: Perencanaan Pembangunan Berbasis Satu Data Indonesia - Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional pada hari Selasa, 25 November 2025 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum refleksi perjalanan panjang perencanaan pembangunan Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga era modern, sekaligus penegasan komitmen pemerintah memperkuat tata kelola pembangunan berbasis data yang terintegrasi melalui Satu Data Indonesia.

 

Acara turut dihadiri oleh berbagai pimpinan kementerian/lembaga, seperti; Menteri Koperasi, Ferry Juliantono; Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mego Pinandito; Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti; Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai; Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria; Duta Arsip Nasional Republik Indonesia, Rieke Diah Pitaloka; pimpinan BUMN, Ketua INKUD, serta mitra pembangunan. Pada kesempatan ini, Bappenas juga meluncurkan dua buku penting “Merancang Indonesia: Jejak Perencanaan Nasional 1947-1969” dan “Koperasi Indonesia: Usaha Rakyat Membangun Negeri” sebagai bentuk penguatan memori kolektif perencanaan nasional dan sejarah ekonomi rakyat.

 

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa warisan pemikiran para pendiri bangsa tidak dapat dipisahkan dari pentingnya data yang akurat, terstandar, dan digunakan secara konsisten dalam setiap proses perencanaan. Ia menekankan bahwa Indonesia saat ini telah memiliki instrumen yang jauh lebih kuat dibanding era Depernas, terutama melalui implementasi Satu Data Indonesia.

 

“Pembangunan hari ini tidak lagi menghadapi masalah ketiadaan data, tetapi bagaimana kita memastikan data yang ada dapat dikelola dengan benar, terpadu, dan digunakan untuk kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Inilah peran strategis Satu Data Indonesia, yang memastikan standar kode referensi, data induk, dan metadata dapat digunakan bersama untuk menyusun RPJPN, RPJMN, maupun RKP secara akurat,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.

 

“Melalui Satu Data Indonesia, kita memastikan pembangunan nasional tidak lagi berbasis asumsi, tetapi berbasis kebutuhan nyata masyarakat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.

 

Dalam kesempatan ini, Menteri Rachmat Pambudy juga menyoroti relevansi pengembangan koperasi modern sebagai pilar ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi masa kini membutuhkan bukan hanya modal sosial, namun juga modal data informasi mengenai usaha, produksi, transaksi digital, hingga potensi wilayah yang hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola data terintegrasi.

 

Kegiatan ini semakin strategis dengan pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) dengan sejumlah BUMN dan mitra nasional, antara lain PLN, PT Bukit Asam, PT PINDAD, PTPN IV, serta ISPI dan PINSAR. Kolaborasi ini diharapkan memperluas ekosistem koperasi yang profesional, mandiri, dan berdaya saing.

 

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Teni Widuriyanti, dalam laporannya menegaskan bahwa arsip merupakan bagian tak terpisahkan dari peradaban pembangunan nasional dan harus menjadi rujukan utama dalam merancang kebijakan masa kini. Ia menegaskan pentingnya integrasi jejak sejarah dengan kebijakan modern.

 

“Arsip bukan sekadar catatan administratif, tetapi memori kolektif bangsa yang menyimpan pengalaman dan cita-cita para pendiri negara. Hari ini kita menghubungkan kembali rekam jejak perencanaan nasional 1947-1969 dengan sistem perencanaan modern berbasis Satu Data Indonesia untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” tutur Ibu Teni.

 

“Untuk menyusun RPJPN dan RPJMN, kita membutuhkan data yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah Satu Data Indonesia memainkan peran fundamental bagi perencanaan jangka panjang yang presisi,” tambahnya.

 

Melalui acara ini, Bappenas menegaskan kembali bahwa integrasi nilai historis, data yang terstandar, dan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Upaya memperkuat ekosistem koperasi modern pun diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan ekonomi rakyat yang tangguh. Selain itu dengan dukungan Satu Data Indonesia, Bappenas menutup kegiatan ini dengan komitmen untuk melanjutkan transformasi perencanaan menuju Indonesia Emas 2045 memadukan jejak intelektual pendiri bangsa dengan inovasi digital dan tata kelola data yang semakin matang.

 

 

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Kementerian PPN/Bappenas