Indonesia Hadiri Pertemuan OECD E-Leaders 2025: Satu Data Indonesia Perkuat Tata Kelola Data Menuju Standar Global

Direktorat Data dan Pemerintahan Digital Kementerian PPN/Bappenas melalui Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) menghadiri The 2025 Sydney Meeting of the OECD Working Party of Senior Digital Government Officials (E-Leaders) and its Expert Group on Open Government Data yang berlangsung pada 2 hingga 6 November 2025 di Sydney, Australia. Pertemuan tahunan ini mempertemukan para pemimpin digital pemerintahan dari negara-negara anggota OECD dan mitra internasional untuk berbagi pengalaman mengenai bagaimana teknologi digital, data termasuk open data, serta Artificial Intelligence (AI) meningkatkan layanan publik pemerintah.

Agenda E-Leaders tahun ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan data untuk meningkatkan produktivitas pemerintahan, menyederhanakan proses kerja birokrasi, memperkuat kualitas layanan publik, serta menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Diskusi yang berlangsung turut mengangkat tantangan yang muncul dalam akselerasi transformasi digital, mulai dari sisi implementasi, tata kelola, keamanan data, hingga kebutuhan penguatan kapasitas SDM. Seluruh pembahasan didasarkan pada temuan terbaru OECD Survey on Digital Government 3.0 dan OECD Survey on Open Government Data 6.0.

Dalam konteks kerja sama internasional ini, Indonesia menegaskan bahwa Satu Data Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD, khususnya pada pilar Open Data for Public. Melalui kerangka SDI, pemerintah memastikan terselenggaranya tata kelola data nasional yang efektif, mulai dari peningkatan kualitas data, keterpaduan dan interoperabilitas lintas instansi, hingga penyediaan data yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta peningkatan layanan pemerintahan digital.

Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia, Dini Maghfirra, menyampaikan bahwa keterbukaan data dan kualitas data yang andal menjadi aspek kunci dalam memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan efisiensi layanan pemerintah.

“Peran SDI dalam mendukung OECD Our Data Index akan semakin strategis seiring dengan pengembangan dan implementasi Digital Public Infrastructure (DPI), khususnya melalui penguatan mekanisme data exchange lintas sektor. SDI juga mendorong penyelarasan kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas, interoperabilitas, dan keterbukaan data, serta memperluas pemanfaatan data sebagai aset strategis dalam perumusan kebijakan berbasis data dan penyediaan layanan publik yang responsif serta terintegrasi. Selain itu, SDI berkomitmen memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik antara Indonesia dan negara-negara anggota OECD dalam pembangunan ekosistem open data yang aman, inklusif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dini. 

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyampaikan bahwa hasil OECD Our Data Index untuk Indonesia direncanakan akan diterbitkan secara resmi pada akhir Desember 2025. Indeks ini akan menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai efektivitas tata kelola data nasional serta kesiapan Indonesia dalam proses aksesi ke dalam keanggotaan negara OECD yang pastinya akan berdampak ke dalam perekonomian nasional. Pemerintah memandang indeks ini sebagai referensi penting dalam memperkuat arah kebijakan pengelolaan data nasional, termasuk area yang membutuhkan perbaikan maupun penguatan.

Partisipasi Indonesia dalam forum E-Leaders 2025 merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, sekaligus memastikan bahwa transformasi digital nasional berjalan sejalan dengan standar global. Pemerintah berharap kerja sama dan dialog dalam forum ini dapat mempercepat terwujudnya tata kelola data yang makin baik, terbuka, dan dapat dimanfaatkan secara luas untuk pembangunan nasional.

Penulis: Nuzulul Azizah Ramdan Wulandari, Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari

Sekretariat Satu Data Indonesia 

Kementerian PPN/Bappenas