Bappenas Teguhkan Komitmen Penguatan Reformasi Birokrasi dalam Penandatanganan Kesepakatan Nasional 2025-2029

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengampu Sasaran dan Agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029 yang dirangkaikan dengan Forum Diskusi Reformasi Birokrasi Nasional pada 18 November 2025 di Aula Kementerian PANRB, Jakarta. Acara ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional berjalan konsisten, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

 

Kegiatan diawali dengan laporan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Prof. Erwan Agus Purwanto, yang menjelaskan bahwa dokumen kesepakatan ini merupakan hasil dari serangkaian diskusi intensif bersama kementerian dan lembaga pengampu sasaran reformasi di tingkat meso. Erwan menegaskan bahwa lima dokumen kesepakatan yang dihasilkan mencerminkan komitmen kolektif untuk bergerak dalam satu arah transformasi. “Reformasi birokrasi bukan hanya soal penyusunan kebijakan, tetapi tentang bagaimana kita membangun tata kelola kolaboratif yang menyatukan seluruh pengampu agenda, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, hingga pemerintah daerah dalam satu orkestrasi transformasi,” ujarnya.

 

Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam keynote speech-nya menekankan urgensi membangun birokrasi nasional yang lebih lincah, berintegritas, kolaboratif, dan partisipatif. Menurutnya, Reformasi Birokrasi 2025-2029 harus mampu menjawab tantangan disrupsi teknologi, kompleksitas layanan publik, serta tuntutan masyarakat atas birokrasi yang cepat dan adaptif. Ia menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi merupakan fondasi untuk menciptakan birokrasi yang modern dan responsif dalam mendukung kesejahteraan rakyat.

 

Salah satu agenda utama acara adalah penandatanganan dokumen kesepakatan oleh 25 kementerian/lembaga pengampu sasaran dan agenda Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029. Pada momen ini, Kementerian PPN/Bappenas berperan strategis melalui dua kedeputian, yaitu Kedeputian Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital sebagai pengampu Sasaran 1, yang berkaitan dengan akselerasi transformasi digital serta integrasi kebijakan berbasis data sebagai landasan birokrasi adaptif di seluruh K/L dan pemerintah daerah. Sementara itu, Kedeputian Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan berperan sebagai pengampu Sasaran 4 yang berfokus pada penguatan akuntabilitas pembangunan, integrasi manajemen risiko, dan efektivitas pengendalian program nasional.

 

Pada sasaran 1, Satu Data Indonesia (SDI) menjadi komponen penting yang turut mendukung arah Reformasi Birokrasi Nasional, khususnya melalui peningkatan interoperabilitas data, penyelarasan standar data, dan penyediaan data yang akurat untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. SDI memastikan penyediaan data yang lebih terbuka, mudah diakses, dan digunakan lintas sektor, sehingga indikator kinerja birokrasi dapat diukur dengan lebih presisi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi SDI juga menjadi fondasi penting bagi birokrasi yang berbasis digital, mendukung transformasi layanan publik, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti (evidence-based policy making).

 

Kedua peran strategis tersebut ditegaskan melalui penandatanganan dokumen kesepakatan oleh Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Teni Widuriyanti, yang mewakili Kementerian PPN/Bappenas dalam komitmen bersama ini. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama menyampaikan bahwa Bappenas melihat reformasi birokrasi sebagai prasyarat utama keberhasilan agenda pembangunan nasional. “Bappenas berkomitmen penuh untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Transformasi digital, integrasi data, serta penguatan sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan harus menjadi fondasi birokrasi yang adaptif dan mampu menjawab tantangan masa depan,” ujar Teni. Ia menambahkan bahwa keselarasan antar K/L melalui dokumen kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk mengurangi fragmentasi kebijakan dan mempercepat harmonisasi agenda pembangunan nasional.

 

Setelah prosesi penandatanganan, acara dilanjutkan dengan Forum Diskusi Reformasi Birokrasi Nasional yang menghadirkan pandangan dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Diskusi ini menggambarkan kebutuhan reformasi birokrasi yang tidak hanya menyangkut penyederhanaan proses dan regulasi, tetapi juga perubahan pola pikir birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, hingga penyelarasan kebijakan untuk menopang iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Forum ini menegaskan bahwa desain besar reformasi birokrasi harus terus berorientasi pada visi Indonesia Emas 2045, termasuk peningkatan daya saing global dan perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

 

Melalui rangkaian kegiatan ini, PANRB mengharapkan terciptanya kolaborasi berkelanjutan lintas sektor dalam mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029. Komitmen institusional yang ditandai dengan penandatanganan dokumen kesepakatan menjadi langkah awal menuju implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang lebih strategis, inklusif, dan terukur. Bagi Bappenas, keterlibatan dalam sasaran transformasi digital dan penguatan akuntabilitas pembangunan menjadi wujud nyata dukungan terhadap misi mempercepat transformasi birokrasi yang berdampak dan memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan lebih efektif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

 

Acara ini diakhiri dengan sesi jejaring antar peserta untuk memperkuat koordinasi serta mempercepat implementasi agenda bersama. Dengan terbangunnya kolaborasi dan keselarasan lintas kementerian/lembaga, pemerintah menegaskan optimismenya bahwa Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2029 dapat menjadi fondasi utama birokrasi modern yang melayani, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan masa depan.

 

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari

Sekretariat Satu Data Indonesia 

Kementerian PPN/Bappenas