Penguatan Tata Kelola Data dan Pemutakhiran Pokja SDI Jadi Sorotan Utama Pra-Forum Dewan Pengarah SDI 2025

Pra-Forum Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI) 2025 yang digelar pada Kamis, 31 Juli 2025 di Menara Bappenas lantai 20 menjadi ruang strategis untuk mengonsolidasikan arah kebijakan tata kelola data nasional. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga, termasuk Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Informasi dan Digital (Komdigi), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dengan tujuan untuk mematangkan pembahasan yang akan dibawa dalam Rapat Dewan Pengarah (RDP) tingkat Menteri.

 

Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Sekaligus Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia, Dini Maghfirra menyampaikan bahwa pertemuan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan arah kebijakan menjelang Rapat Dewan Pengarah tingkat Menteri. “Kita tidak hanya bicara soal integrasi teknis, tapi juga membangun pemahaman kolektif di level pimpinan tentang esensi Satu Data Indonesia. SDI adalah infrastruktur strategis dalam ekosistem digital nasional, dan RDP nanti akan menggarisbawahi pentingnya hal ini," ujarnya

 

Dalam paparannya, Manajer Tata Kelola Sekretariat SDI Mahfudh turut menyoroti keberhasilan SDI sepanjang tahun 2024 yang mencakup integrasi portal data antara pusat dan daerah, dengan total lebih dari 454.000 dataset yang kini telah dikurasi dan dipublikasikan melalui Portal SDI. Angka ini mencerminkan pertumbuhan signifikan partisipasi pemerintah daerah dan instansi pusat dalam upaya standardisasi dan keterbukaan data. “Capaian ini sekaligus menunjukkan bahwa prinsip-prinsip SDI telah menjadi rujukan dalam penyusunan dan penyediaan Data Prioritas di tingkat nasional,” ungkap Mahfudh.

 

Selain itu, sejumlah produk tata kelola telah dirampungkan, seperti Pedoman Penyelenggaraan Data Geospasial dan Forum SDI. Dua pedoman lainnya Pedoman Penyelenggaraan SDI dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Indeks SDI juga tengah dalam tahap finalisasi. “Sekretariat SDI saat ini tengah menyusun Rencana Aksi SDI 2025–2029 serta Rencana Induk Data Prioritas. Proses ini memerlukan kolaborasi erat dengan pembina data dan Pokja SDI di tingkat pusat,” kata Mahfudh dari Sekretariat SDI. 

 

SDI juga turut mendorong pemutakhiran struktur Pokja, seiring dengan perubahan organisasi di berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan peran strategis Pokja dalam mendukung agenda Satu Data. “Kita tidak bisa membangun sistem yang kokoh tanpa memperbarui fondasi kelembagaan yang menopangnya. Struktur Pokja harus diperbarui agar relevan dan responsif terhadap tantangan baru,” tegas Mahfudh.

 

Pada sesi diskusi, berbagai isu krusial turut mengemuka, termasuk perlunya penegasan kelembagaan pembina data spasial di daerah, penyelarasan nomenklatur walidata SDI dan walidata geospasial, serta standarisasi interoperabilitas data berbasis NIK. Dini menekankan bahwa beberapa isu tersebut perlu dibahas lebih lanjut sebelum RDP, “Khusus untuk pembinaan data spasial di daerah, kita akan fasilitasi pertemuan teknis bersama Kemendagri dan BIG agar rekomendasinya solid dan dapat diputuskan di tingkat Menteri,” ujarnya.

 

Sebagai penutup, Ibu Dini menekankan pentingnya pertemuan lanjutan yang lebih terfokus sebelum RDP, khususnya untuk membahas kelembagaan pembina data spasial di daerah bersama Kemendagri dan BIG. Selain itu, Sekretariat SDI akan mengagendakan rapat daring untuk finalisasi struktur Pokja SDI yang baru.

 

Melalui forum ini, Sekretariat SDI kembali menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia sangat ditentukan oleh kolaborasi antar lembaga, kejelasan regulasi, dan komitmen bersama untuk menjadikan data sebagai aset strategis pembangunan nasional.

 

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari

Sekretariat Satu Data Indonesia,

Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital

Kementerian PPN/Bappenas