Meningkatkan Tata Kelola Digital Melalui Pembelajaran Internasional: Delegasi Indonesia Pelajari Praktik Terbaik DPI dari India

Pemerintah Indonesia melalui delegasi lintas kementerian melaksanakan kunjungan studi intensif ke India untuk mempelajari praktik terbaik dalam pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) dan layanan digital pemerintah. Kunjungan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung akselerasi transformasi digital nasional termasuk penguatan kebijakan Satu Data Indonesia untuk penyelenggaraan layanan publik yang efisien, inklusif, dan transparan.

 

Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian PAN-RB, dan Bank Indonesia, dengan dukungan Kemlu India dan Microsave Consulting (MSC). Selama kunjungan ke New Delhi, pada tanggal 17 hingga 22 Maret 2025, delegasi Indonesia mengikuti diskusi teknis, sesi temu lembaga, dan kunjungan lapangan ke institusi utama di India, seperti UIDAI (pengelola Aadhaar), Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), DBT Mission, hingga National Payments Corporation of India (NPCI).

 

Salah satu agenda penting dalam kunjungan ini adalah mempelajari integrasi data identitas dan mekanisme interoperabilitas lintas kementerian. Dalam berbagai sesi, India menekankan bahwa keberhasilan DPI tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada desain kelembagaan yang kuat, tata kelola data yang adaptif, serta pendekatan berbasis pengguna.

 

India dikenal sebagai salah satu negara pionir dalam pembangunan DPI, melalui inisiatif-inisiatif seperti Aadhaar, Unified Payments Interface (UPI), dan Direct Benefit Transfer (DBT). Delegasi Indonesia mendapatkan pemahaman langsung mengenai bagaimana infrastruktur digital tersebut dibangun, dikelola, dan digunakan untuk meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi bantuan sosial, dan transparansi tata kelola.

 

Dini Maghfirra, Direktur Data Pemerintah dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa selama kunjungan ini, fokus utama adalah memahami arsitektur teknologi identitas digital (Aadhaar), sistem pembayaran digital (UPI), distribusi bantuan sosial (DBT), tata kelola data berbasis API, serta kerangka hukum dan kelembagaan yang menopang seluruh sistem tersebut.

 

“Kunjungan ini memberi kami pembelajaran yang konkret untuk memperkuat interoperabilitas data antar-kementerian dan lembaga di Indonesia. Apa yang dilakukan India menunjukkan pentingnya keterpaduan arsitektur digital dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan layanan publik yang efisien dan responsif,” ungkap Dini.

 

Delegasi juga menggali strategi India dalam membangun sistem identitas digital yang kuat dan terjangkau, serta kerangka kebijakan yang mendukung pemanfaatan data secara aman dan akuntabel. Salah satu rekomendasi utama dari kunjungan ini adalah pentingnya membangun “Indonesia Stack”, yaitu seperangkat infrastruktur digital nasional yang terbuka dan modular, dengan dukungan API standar untuk identitas digital, pembayaran, e-KYC, tanda tangan digital, dan berbagi data.

 

“India menunjukkan bahwa kunci sukses transformasi digital publik bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada desain kelembagaan dan keberanian mengambil langkah terkoordinasi lintas sektor. Ini sejalan dengan agenda kita untuk membangun Indonesia Stack yang berpihak pada rakyat dan berorientasi masa depan,” ujar Rama G. Natawidigdo, Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Bidang Digital.

 

Kunjungan ini juga membuka ruang kerja sama bilateral yang lebih luas antara Indonesia dan India dalam hal pengembangan DPI, pertukaran teknologi, serta penguatan tata kelola digital berbasis nilai inklusivitas dan perlindungan data pribadi. Selain dengan Pemerintah India, kerja sama juga akan dilakukan dengan Gates Foundation dan MOSIP.

 

Diharapkan, hasil kunjungan ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan proyek nyata di Indonesia, termasuk percepatan pengembangan data prioritas, interoperabilitas sistem pemerintahan, serta penyusunan standar baru dalam pengelolaan data publik yang mendukung agenda Indonesia Emas 2045.

 

Penulis: Tridias Soja Anggraini 

Editor: Mulia Megantari 

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat 

Kementerian PPN/Bappenas