Menguatkan Peran Indonesia dalam Tata Kelola Data Digital di Asia Pasifik: Satu Data Indonesia Hadir di Forum Tingkat Tinggi OGP Filipina

Satu Data Indonesia kembali menegaskan peran strategisnya dalam ekosistem tata kelola pemerintahan terbuka di kawasan Asia Pasifik. Dalam Open Government Partnership (OGP) Asia and Pacific Regional Meeting yang berlangsung pada 5–7 Februari 2025 di Grand Hyatt, Manila, Filipina. Direktur Data Pemerintah dan Pemerintah Digital, Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra mewakili Negara Indonesia.

 

Dini Maghfirra hadir sebagai pembicara dalam sesi tematik Artificial Intelligence (AI), Forum terdiri dari dua sesi yang digelar pada Kamis, 6 Februari 2025 ini membahas praktik terbaik dan tantangan dalam penerapan Artificial Intelligence (AI) Digital Transformation and Its Governance yang difasilitasi oleh Luminate, Access Now, dan OGP bersama Abdulla Anees, National Centre for Information and Technology, dari Maldives,  Liza Garcia, Foundation for Media Alternatives, Wahyudi Djafar, dari  ELSAM, serta di moderatori oleh Shita Laksmi, dari Diplo Foundation. Diskusi menggarisbawahi pentingnya tata kelola digital yang adil, transparan, dan inklusif, seiring dengan semakin masifnya penggunaan teknologi dalam layanan publik di negara-negara Asia Pasifik.

 

Dalam paparannya, Ibu Dini menekankan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan bukan sekadar tren teknologi, melainkan keniscayaan untuk menjawab kebutuhan publik secara lebih adaptif dan responsif. “Transformasi digital adalah bagian dari upaya reformasi struktural pemerintahan. Melalui kebijakan Satu Data Indonesia dan pembangunan infrastruktur publik digital (Digital Public Infrastructure), kami mendorong pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis data,” ujar Dini.

 

Ia juga menjelaskan bagaimana kebijakan Satu Data Indonesia telah berperan penting dalam mendukung transformasi digital nasional, terutama melalui penguatan integrasi data lintas lembaga. Digital Public Infrastructure (DPI) yang dibangun pemerintah Indonesia kini menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan layanan digital mulai dari identitas digital, pertukaran data, hingga sistem pembayaran elektronik.

 

Lebih lanjut, Dini memaparkan bagaimana DPI mendukung empat area prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2023 yaitu: layanan publik sepanjang siklus hidup warga, pengadaan barang dan jasa negara, penerimaan negara, serta perizinan usaha. Semua ini, menurutnya, ditopang oleh pertukaran data yang aman, andal, dan akuntabel.

 

Tak hanya menyoroti aspek teknis, Dini juga menggarisbawahi pentingnya kerangka perlindungan data pribadi yang kuat. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 2022 yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak digital warga. “Kita menghadapi tantangan baru dalam keamanan data dan etika AI. Oleh karena itu, kami terus mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, untuk memperkuat tata kelola data yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik,” jelasnya.

 

Sebagai bagian dari upaya kolaboratif, Satu Data Indonesia juga aktif membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah. Program percontohan Open Government Indonesia (OGI) menjadi ruang belajar kolektif bagaimana kolaborasi antara aktor dapat meningkatkan maturitas tata kelola data di tingkat lokal, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek sumber daya manusia dan regulasi daerah.

 

Partisipasi Ibu Dini dalam forum ini sekaligus menandai kontribusi aktif Indonesia dalam percakapan global mengenai tata kelola digital dan keterbukaan pemerintah. Dengan membawa pengalaman dan praktik baik dari tanah air, Satu Data Indonesia memperkuat diplomasi data Indonesia di kancah regional serta membuka peluang sinergi baru untuk transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

 

“Data bukan sekadar angka. Ia adalah dasar dari setiap keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Karena itu, transparansi dan partisipasi dalam tata kelola data adalah kunci menuju pemerintahan yang lebih terbuka dan terpercaya,” tutup Dini dalam sesi diskusi.

 

 

Penulis: Tridias Soja Anggraini 

Editor: Mulia Megantari

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat 

Kementerian PPN/Bappenas