Membangun Fondasi Digitalisasi Perlindungan Sosial: Peran Bappenas dan Satu Data Indonesia dalam Pilot Project DPI di Banyuwangi

Pemerintah terus melangkah maju dalam agenda besar transformasi digital nasional, khususnya dalam upaya reformasi sistem perlindungan sosial. Melalui Rapat Koordinasi Persiapan Pilot Project Digital Public Infrastructure (DPI) untuk Use Case Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), para pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga menyepakati langkah-langkah strategis yang akan dijalankan di Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi percontohan.

 

Rapat yang digelar di Kementerian PANRB pada 15 Juli 2025 tersebut membahas pembentukan gugus tugas, kesiapan teknis dan kelembagaan, serta penentuan skema penargetan penerima manfaat berbasis data terintegrasi. Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup Identitas Kependudukan Digital (IKD), pertukaran data antarinstansi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), dan sistem pembayaran digital menjadi fondasi utama untuk menjamin inklusivitas, akurasi, dan transparansi program bansos ke depan.

 

Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo, menegaskan bahwa pilot ini merupakan bagian dari percepatan agenda prioritas Presiden dalam membangun tata kelola digital yang berdampak langsung kepada masyarakat. “Digitalisasi perlindungan sosial bukan hanya proyek teknologi, tetapi sebuah upaya strategis untuk memperbaiki akurasi penyaluran bantuan dan meningkatkan kepercayaan publik,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan use case sebagai strategi percepatan transformasi digital tematik yang berorientasi pada layanan langsung ke masyarakat.

 

Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, menekankan bahwa pilot project PKH ini merupakan hasil evaluasi dari upaya transformasi digital yang sebelumnya belum terkoordinasi secara menyeluruh. “Program ini sudah coba dikoordinasikan sejak April. Awalnya kita dorong digital ID, tapi ternyata belum cukup kuat tanpa didukung use case layanan publik yang konkret. Maka kami dorong dimulainya dari program bansos karena langsung dirasakan masyarakat,” jelas Dini.

 

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa salah satu tantangan dalam transformasi digital pemerintah adalah menyatukan berbagai puzzle sistem dan data yang selama ini tersebar. “KTP digital atau IKD harus menjadi kebutuhan masyarakat. Ketika bansos hanya bisa diakses lewat mekanisme digital, maka partisipasi warga akan tumbuh secara alamiah. Di situlah kita membangun ekosistem digital yang inklusif,” imbuhnya.

 

Dalam struktur gugus tugas yang disusun, Dini juga ditetapkan sebagai Wakil Koordinator untuk dua tim strategis, yakni Tim Digital Public Infrastructure dan Interoperabilitas Data serta Tim Regulasi, Tata Kelola, dan Penyiapan Replikasi. “Tugas kami adalah memastikan tata kelola data yang kuat, standar metadata yang seragam, serta menyusun protokol pertukaran data yang aman, adil, dan bertanggung jawab,” tambahnya.

 

Sementara itu, perwakilan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan kesiapan mereka dalam mendukung infrastruktur teknis maupun kebijakan. Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena kesiapan demografi dan dukungan pemerintah daerah yang dinilai memadai untuk mendemonstrasikan keterpaduan sistem.

 

Staf Khusus Menteri PANRB, Pandu, menyatakan bahwa pelaksanaan proyek ini akan menjadi batu loncatan bagi perluasan digitalisasi layanan publik lainnya. “Fokus kita bukan pada tumpukan dokumen, tapi pada hasil konkret di lapangan. Jika ini berhasil, kita bisa tiru ke sektor lain dengan lebih percaya diri,” katanya.

 

Target dari proyek ini adalah menghasilkan sistem Perlindungan Sosial yang bersifat on-demand, di mana warga tidak lagi menunggu didata, tapi bisa secara proaktif mendaftar dan mengakses haknya secara digital. Selain itu, sistem akan memungkinkan verifikasi otomatis melalui IKD dan SPLP secara real-time, serta penyelesaian pengaduan 24/7 melalui service center yang tengah disiapkan.

 

“Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tapi soal kepercayaan. Sistem yang dibangun harus akurat, aman, dan bisa diakses oleh semua warga tanpa diskriminasi. Itu semangat kami,” tutup Dini.

 

Proyek pilot ini dijadwalkan berlangsung mulai September hingga November 2025, dengan fase evaluasi dilakukan pada akhir tahun. Dengan kolaborasi lintas kementerian, dukungan dari pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, program ini diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun sistem kesejahteraan sosial yang adaptif, transparan, dan berbasis data.

 

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari

Satu Data Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas