Indonesia Dorong Tata Kelola Data dan Transformasi Digital di Forum Internasional Hong Kong

Transformasi digital telah bergerak maju dengan sangat cepat dan telah mengubah paradigma ekonomi dan masyarakat global. Banyak hal positif yang dibawa oleh transformasi digital ini, termasuk di antaranya adalah memanfaat digitalisasi untuk mencapai tujuan ekonomi dan bisnis. Namun, data tidak luput menjadi salah satu aset strategis dalam proses pengambilan kebijakan untuk mendorong efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan publik sekaligus memperkuat ekosistem digital yang adaptif.

Dalam upaya mempercepat transformasi digital dan memperkuat tata kelola data, Direktur Eksekutif Sekretariat Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, hadir dalam forum internasional bertajuk “Stimulating Data Elements; Unleashing New Quality Productive Forces of the Digital Economy” Summit. Acara yang diadakan pada Kamis, 16 Januari 2025, di HKEX Connect Hall, Hong Kong ini diselenggarakan oleh Greater Bay Area International Information Technology Industry Association (GBAITA), Institute of Big Data Governance (iBDG), Hong Kong Web3.0 Standardization Association.

Dalam diskusi panel, Dini Maghfirra menekankan pentingnya tata kelola data yang terstruktur dan optimal sebagai dasar untuk mendukung kolaborasi lintas negara. “Sebelum membahas kerja sama lintas negara (cross-border), langkah pertama adalah memastikan data dalam negara yang tertata rapi. Data yang terstruktur tidak hanya memudahkan pemanfaatan di dalam negeri tetapi juga menjadi fondasi kuat untuk kolaborasi internasional,” jelasnya.

Hal ini guna menghindari adanya silo data, yaitu pengelolaan data terpisah-pisah sehingga menyebabkan terjadinya duplikasi, ketidakkonsistenan, dan inkonsistensi data yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang akurat. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Satu Data Indonesia (SDI).

SDI hadir dengan tujuan untuk menciptakan tata kelola data yang lebih baik, efektif, dan terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan. Melalui SDI, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola data di seluruh sektor guna memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan berbasis data diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan program-program pemerintah agar lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat. Tidak hanya itu, SDI juga terus memperhatikan kesinambungan data jangka panjang untuk memastikan bahwa data yang terkumpul tetap relevan dan aman, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dalam Forum ini juga menjadi wadah penting untuk menjalin kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas internasional dalam mendukung pengelolaan data yang terbuka dan inovatif. Salah satu fokus utama dalam diskusi adalah bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat transformasi digital di setiap negara.

Kolaborasi lintas negara (cross-border) menjadi salah satu isu strategis di era ekonomi digital. Melalui pengelolaan data lintas batas, berbagai negara dapat memanfaatkan potensi besar dari integrasi teknologi dan informasi untuk mendorong inovasi, perdagangan, hingga pelayanan publik berbasis digital. Namun, tantangan utama dalam implementasi ini adalah memastikan interoperabilitas, keamanan data, serta keselarasan kebijakan antarnegara.

Namun, implementasi data lintas batas memerlukan persiapan matang, termasuk penyelarasan regulasi, penguatan keamanan siber, dan pengelolaan privasi. Dini Maghfirra menyampaikan, bahwa kunci keberhasilan cross-border adalah sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas global. Hal ini tentunya memastikan bahwa data yang dibagikan aman, terstandarisasi, dan mendukung kebutuhan masing-masing negara.

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia juga menyoroti pentingnya open government data dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Di beberapa negara maju, seperti Hong Kong, inisiatif data pemerintah yang terbuka didukung penuh oleh sektor swasta. “Model ini menjadi inspirasi penting bagi Indonesia untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan dan analisis data,” ungkapnya.

Sementara itu, Indonesia terus menunjukkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan digital. Berdasarkan UN e-Government Development Index (EGDI), Indonesia meraih prestasi membanggakan dalam UN e-Government survey 2024. Dalam survei ini, Indonesia berhasil mencetak skor pertama kali dalam kategori Very High e-Government Development Index (VHEGDI) dengan jumlah 0,7991, peringkat 64 dari 193 negara. Tercatat sejak 2022 hingga 2024, Indonesia naik 13 peringkat.

Menurut Dini, pencapaian ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung transformasi digital. Selain itu, peningkatan ini juga menjadi persiapan strategis bagi Indonesia menjelang aksesi keanggotaan di Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Keanggotaan di OECD menuntut Indonesia untuk memperkuat sistem tata kelola yang transparan dan berbasis teknologi. Peningkatan peringkat e-Government adalah salah satu bukti bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis digital.

“Transformasi digital menjadi salah satu prioritas utama untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Capaian ini membuktikan bahwa Indonesia semakin diakui di dunia internasional,” tutup Dini.

Penulis: Tridias Soja Anggraini 

Editor: Mulia Megantari

Bidang Komunikasi & Publikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas