Indonesia Dorong Tata Kelola Data dan Transformasi Digital di Forum Internasional Hong Kong
Mulia Megantari
Jumat, 18 Juli 2025 pukul 07:07
1

Transformasi digital telah bergerak maju dengan sangat cepat dan telah mengubah paradigma ekonomi dan masyarakat global. Banyak hal positif yang dibawa oleh transformasi digital ini, termasuk di antaranya adalah memanfaat digitalisasi untuk mencapai tujuan ekonomi dan bisnis. Namun, data tidak luput menjadi salah satu aset strategis dalam proses pengambilan kebijakan untuk mendorong efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan publik sekaligus memperkuat ekosistem digital yang adaptif.
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat tata kelola data dan mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Hal ini ditegaskan dalam partisipasi aktif Direktur Eksekutif Sekretariat Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, pada forum internasional bertajuk “Stimulating Data Elements; Unleashing New Quality Productive Forces of the Digital Economy” yang diselenggarakan di HKEX Connect Hall, Hong Kong, pada 16 Januari 2025.
Dalam forum tersebut, Dini menekankan bahwa tata kelola data yang terstruktur merupakan langkah fundamental sebelum membahas kerja sama lintas negara. “Sebelum membahas kerja sama lintas negara (cross-border), langkah pertama adalah memastikan data dalam negara yang tertata rapi. Data yang terstruktur tidak hanya memudahkan pemanfaatan di dalam negeri tetapi juga menjadi fondasi kuat untuk kolaborasi internasional,” jelasnya. Ia juga menyoroti pentingnya menghindari silo data demi memastikan konsistensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
Melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), pemerintah mendorong sinergi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ekosistem data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kesempatan yang sama, Dini juga menyampaikan bahwa praktik open government data yang diterapkan di beberapa negara maju, termasuk Hong Kong, menjadi inspirasi penting bagi Indonesia. “Model ini menjadi inspirasi penting bagi Indonesia untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan dan analisis data,” ungkapnya.
Partisipasi Indonesia dalam forum ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat kerja sama internasional, khususnya dalam pengelolaan data lintas batas. Dini menyebutkan bahwa sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas global adalah kunci keberhasilan dalam implementasi data lintas batas. “Hal ini tentunya memastikan bahwa data yang dibagikan aman, terstandarisasi, dan mendukung kebutuhan masing-masing negara,” ujarnya.
Sementara itu, Indonesia terus menunjukkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan digital. Berdasarkan UN e-Government Development Index (EGDI), Indonesia meraih prestasi membanggakan dalam UN e-Government survey 2024. Dalam survei ini, Indonesia berhasil mencetak skor pertama kali dalam kategori Very High e-Government Development Index (VHEGDI) dengan jumlah 0,7991, peringkat 64 dari 193 negara. Tercatat sejak 2022 hingga 2024, Indonesia naik 13 peringkat.
Menurut Dini, pencapaian ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung transformasi digital. Selain itu, peningkatan ini juga menjadi persiapan strategis bagi Indonesia menjelang aksesi keanggotaan di Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Keanggotaan di OECD menuntut Indonesia untuk memperkuat sistem tata kelola yang transparan dan berbasis teknologi. Peningkatan peringkat e-Government adalah salah satu bukti bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis digital.
“Transformasi digital menjadi salah satu prioritas utama untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Capaian ini membuktikan bahwa Indonesia semakin diakui di dunia internasional,” tambah Dini.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan forum, delegasi Indonesia juga melakukan kunjungan strategis ke Cyberport dan Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP) pada 17 Januari 2025. Kunjungan ini bertujuan memperkuat jejaring dan mempelajari praktik terbaik dalam pengembangan ekosistem digital dan teknologi data. Dini menilai bahwa Cyberport merupakan ekosistem inovasi yang sukses mendukung pertumbuhan startup dari tahap awal hingga mampu bersaing di pasar global. “Cyberport adalah ekosistem inovasi yang berhasil mendorong pertumbuhan startup dari tahap awal hingga menjadi pemain besar di pasar global. Banyak teknologi dari Cyberport yang kini digunakan secara luas, termasuk di Indonesia,” jelasnya.
Dari HKSTP, delegasi Indonesia mempelajari model inkubasi teknologi yang berkelanjutan dan kolaboratif. Dini menambahkan bahwa dukungan sektor swasta dalam inisiatif open government data di kedua institusi tersebut memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. “Model kolaborasi seperti ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita di Indonesia, bahwa pemanfaatan data yang juga melibatkan pihak swasta dapat membantu pemerintah menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan inovatif,” tegasnya.
Melalui forum dan kunjungan ini, Indonesia menegaskan langkah strategis Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai salah satu negara yang memanfaatkan teknologi secara optimal dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan ekonomi. Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana memanfaatkan data untuk menciptakan inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Kedepan, Indonesia diharapkan mampu mengembangkan ekosistem startup yang lebih kuat dan kompetitif, sekaligus memperkuat pemanfaatan data dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Penulis: Tridias Soja Anggraini
Editor: Mulia Megantari
Satu Data Indonesia
Kementerian PPN/Bappenas

"Dapatkan informasi terkini dari Satu Data Indonesia
langsung lewat email Anda."


