Forum Satu Data Indonesia DKI Jakarta: Menyatukan Langkah Menuju Tata Kelola Data yang Terpadu, Transparan, dan Inklusif

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan berbagai pemangku kepentingan nasional dan daerah resmi membuka Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Provinsi DKI Jakarta mengusung tema: Menuju Tata Kelola Data Pemerintahan yang Terpadu, Transparan, dan Inklusif untuk Perumusan Kebijakan yang Lebih Baik pada hari Kamis, 19 Juni 2025 di Balai Kota, Jakarta Pusat. 

 

Kegiatan ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat tata kelola yang terpadu dan akuntabel, sesuai amanat Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur No 37 tahun 2022 tentang Satu Data Tingkat Provinsi. Selain itu Agenda tersebut menandai langkah strategis untuk membangun ekosistem data yang terintegrasi guna memperkuat perencanaan dan kebijakan berbasis bukti di Ibu Kota.

 

Wakil kepala Bappeda Prov DKI Jakarta, Deftrianov menyampaikan laporan kegiatan dengan data menjadi salah satu landasan utama dalam melaksanakan berbagai hal, dari menyusun kebijakan, mengambil langkah strategi penting hingga menentukan proyeksi. 

"Tahun depan, arah perencanaan data akan difokuskan pada 3 hal utama: (1) penguatan data prioritas pembangunan yang berbasis tematik, holistik, integratif dan spasial, (2) dukungan data untuk pengembangan dashboard analitik berbasis aplikasi, khususnya terkait informasi jakarta sebagai kota global, (3) dukungan data dalam pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk proses validasi dan analisis data, sehingga prosesnya lebih efisien," ujar Deftrianov.

 

Acara dilanjutkan dengan keynote speech sekaligus pembukaan oleh Sekretaris Daerah Prov DKI Jakarta Marullah Matali, dalam sambutannya, ia menekankan bahwa data yang akurat dan terintegrasi merupakan fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Menurutnya, pendekatan ini akan membawa Jakarta menuju sistem pelayanan publik yang mampu menjangkau masyarakat paling membutuhkan secara tepat, khususnya dalam distribusi bantuan sosial dan program kesejahteraan lainnya.

 

“Data bukan sekedar pelengkap namun fondasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Inisiatif SDI bukan sekedar pengumpulan data, tetapi juga penataan sistem yang terstandar, terbuka, terintegrasi, dan menjunjung tinggi kolaborasi lintas sektor," tutur Marullah.

 

Forum ini menjadi wadah dialog strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan tata kelola data yang lebih terpadu. Dalam sesi diskusi panel, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, menegaskan pentingnya data by name by address sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik yang responsif dan tepat sasaran.

 

“Kalau kita ingin kebijakan yang tepat, kita harus tahu persis siapa yang kita tuju. Karena itu, data by name by address bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” ujarnya.

 

Dini juga menekankan bahwa percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tata kelola data yang andal, terstandar, dan saling terhubung. Salah satu inisiatif strategis yang tengah disiapkan secara kolaboratif oleh Bappenas bersama BPS, Kemenko PMK, dan Kementerian Sosial adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

 

Melalui DTSEN, pemerintah diharapkan mampu menjalankan program perlindungan sosial secara lebih presisi dan adaptif. Dini juga menyoroti pentingnya integrasi dengan data kependudukan melalui kerja sama dengan Ditjen Dukcapil, guna memastikan penyaluran bantuan sosial dapat langsung diterima oleh rekening penerima yang benar-benar berhak.

 

“Transformasi digital tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan fondasi data yang kokoh dan mekanisme berbagi pakai yang solid. Dengan integrasi yang kuat, kita bisa pastikan bantuan sosial tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Langsung ke rekening yang benar, kepada orang yang memang membutuhkan,” pungkas Dini.

 

Dalam forum yang sama, Asep Suryahadi dari The SMERU Research Institute menyampaikan refleksi kritis terhadap tantangan data kesejahteraan sosial di Indonesia. Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari rendahnya akurasi, keterlambatan pembaruan data secara berkala, hingga belum optimalnya mekanisme pengaduan dari masyarakat.

 

Asep menekankan pentingnya reformasi tata kelola data yang tidak hanya bersandar pada aspek teknologi, tetapi juga pada etika dan partisipasi publik. Ia mendorong adanya sistem validasi dan verifikasi data secara real-time, penyusunan kerangka etika data nasional, serta pelibatan aktif masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam proses pembaruan data.

 

“Masalah data bukan sekadar isu teknis, namun juga berdampak langsung pada keadilan sosial, efektivitas alokasi anggaran, dan yang tak kalah penting tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, jika masyarakat tidak dilibatkan, maka data yang kita punya akan terus tertinggal dari realitas yang mereka hadapi,” ujarnya.

 

Ia juga menggarisbawahi pentingnya belajar dari praktik baik di negara lain. Brasil, melalui Cadastro Único, dan Estonia, dengan platform X-Road, disebutnya sebagai contoh bagaimana integrasi data dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Kita bisa mengadopsi pendekatan mereka secara kontekstual agar sesuai dengan tantangan dan struktur kelembagaan di Indonesia. 

 

Sementara itu Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai, menegaskan bahwa kolaborasi erat antara kebijakan Satu Data Indonesia dan Satu Peta menjadi landasan strategis dalam mendorong pembangunan nasional yang berbasis wilayah. Menurutnya, integrasi antara data spasial dan data sektoral bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan.

 

“Pembangunan yang berbasis wilayah hanya dapat diwujudkan jika data spasial dan sektoral terintegrasi dengan baik. Ini menuntut sinergi antarkebijakan dan antarpelaku data,” ujar Aris dalam forum tersebut.

 

Ia menyoroti peran DKI Jakarta yang dinilai telah menjadi simpul jaringan unggul dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Namun demikian, Aris mengakui masih terdapat tantangan serius, terutama terkait koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal penegasan batas wilayah serta pemanfaatan ruang yang optimal.

 

Lebih lanjut, Aris mengingatkan bahwa interoperabilitas data spasial hanya dapat dicapai jika seluruh pihak menggunakan standar metadata dan kode referensi yang seragam. “Standardisasi adalah prasyarat utama agar data bisa dibagipakaikan secara efektif lintas sektor dan wilayah,” tegasnya.

 

Diskusi yang berlangsung interaktif juga membuka ruang tanya jawab antara peserta forum dan para panelis. Beberapa isu teknis seperti mekanisme berbagi pakai data, frekuensi pemutakhiran data, dan kesiapan data dalam merespons kondisi darurat sosial turut dibahas secara terbuka. 

 

Dini menambahkan bahwa pembaruan data untuk program-program pengentasan kemiskinan akan dilakukan setiap triwulan oleh BPS, dengan fokus awal pada kelompok desil bawah. Ia juga menambahkan bahwa mimpi jangka panjangnya adalah membangun ekosistem data yang mampu merespons kebutuhan intervensi sosial secara real-time, sebagaimana model Social Security Number di Amerika Serikat saat pandemi.

 

Lebih lanjut, forum ini dilanjutkan dengan narasumber lainnya seperti Kepala Badan Pusat Statistik Prov DKI Jakarta, Nurul Hasanudin,  Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Weni Maulina, Pakar Transportasi dan Tata Ruang Universitas Trisakti Yayat Supriyatna menegaskan kembali komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong keterpaduan data lintas sektor di DKI Jakarta, serta menjadikan tata kelola data sebagai tulang punggung dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik yang lebih inklusif, adaptif, dan efisien.

 

Implementasi SDI dan DTSEN di Jakarta diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam membangun ekosistem data nasional yang kuat. Ke depan, kolaborasi lintas lembaga, penyelarasan standar data, dan peningkatan kapasitas digital masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan transformasi menuju pemerintahan berbasis data yang sesungguhnya.

 

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari

Satu Data Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas