Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam upaya penanggulangan perubahan iklim dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 sebagaimana tercantum dalam Nationally Determined Contribution (NDC), Pemerintah tidak hanya mengembangkan kebijakan berbasis pembangunan rendah karbon, namun juga memperkuat sistem pendanaan yang berkelanjutan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menyelenggarakan acara Climate Finance Day: Financing a Resilient Low-Carbon Future pada hari Selasa, 10 Juni 2025 di Jakarta Pusat. Acara ini merupakan bagian dari kolaborasi jangka panjang antara Kemenkeu dan UNDP melalui inisiatif Climate Finance Network (CFN) dan proyek National Adaptation Plan (NAP) Readiness.

Salah satu sesi kunci dalam acara ini adalah diskusi panel dengan tema Leveraging Data and Digital Technology for Impactful Climate Adaptation Action and Financing (Pemanfaatan Data dan Teknologi Digital untuk Pembiayaan Aksi Adaptasi Iklim yang Berdampak). Panel ini akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung agenda iklim melalui pemanfaatan teknologi digital dan data yang akurat.

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat turut ambil bagian dalam sesi diskusi panel dengan tema Pemanfaatan Data dan Teknologi Digital untuk Pembiayaan Aksi Adaptasi Iklim yang Berdampak. Acara ini menghadirkan Oktorialdi, Perencana Ahli Utama sekaligus perwakilan dari Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, sebagai salah satu narasumber bersama Kementerian Keuangan, Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Adaptasi, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup.

Sesi diskusi ini bertujuan membuka wawasan tentang pentingnya pengelolaan data yang baik dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung kebijakan dan pembiayaan iklim yang lebih efektif, transparan, dan inklusif. Dalam paparannya, Oktorialdi menegaskan bahwa penguatan tata kelola data lintas sektor merupakan kunci untuk menciptakan aksi iklim yang berdampak dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

“Pembangunan nasional tidak bisa lagi berjalan dengan pendekatan konvensional. Kita harus mengedepankan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar pengambilan keputusan. Satu Data Indonesia hadir sebagai kerangka strategis untuk memastikan data yang kita gunakan benar-benar dapat dimanfaatkan secara lintas sektor dan lintas wilayah,” ujar Oktorialdi.

Dalam forum ini, Satu Data Indonesia menyoroti sejumlah tantangan dalam pengelolaan data antarlembaga pemerintah, mulai dari tidak sinkronnya kebutuhan dan ketersediaan data, perbedaan format dan standar, hingga belum adanya kode referensi yang mengikat pada indikator pembangunan. Kondisi ini menyebabkan data tidak dapat digunakan secara optimal dalam perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), termasuk dalam hal pembiayaan iklim.

Selain itu, ego sektoral dan minimnya perencanaan data yang terstruktur juga menjadi kendala serius yang menghambat integrasi data untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Data yang seharusnya menjadi infrastruktur bersama masih sering dianggap sebagai aset eksklusif oleh masing-masing instansi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Oktorialdi menekankan pentingnya orkestrasi perencanaan data lintas sektor melalui pendekatan top-down dan bottom-up yang difasilitasi oleh Forum Satu Data Indonesia.

“Kami di Sekretariat SDI melakukan review menyeluruh terhadap indikator pembangunan nasional dan daerah, baik dari RPJPN, RPJMN, RKP, maupun indikator SDGs. Pendekatan top-down dimulai dari kebutuhan strategis nasional, sedangkan pendekatan bottom-up memperhatikan kebutuhan sektoral di tingkat unit kerja,” jelasnya.

Proses tersebut menghasilkan daftar data dan data prioritas yang kemudian dikawal hingga tahap pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan melalui Portal SDI. Data yang telah memenuhi standar kualitas, metadata, dan interoperabilitas ini kemudian dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk perencanaan, monitoring, hingga pengambilan kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan iklim.

Diskusi ini juga menggarisbawahi peran teknologi digital sebagai akselerator dalam pembiayaan aksi iklim. Teknologi memungkinkan peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pelaporan serta pemantauan anggaran iklim, termasuk dalam menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah, mitra pembangunan, dan masyarakat. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan interoperabilitas sistem, kapasitas SDM, serta perlunya regulasi yang mendukung transformasi digital sektor iklim secara inklusif.

Lebih jauh, Oktorialdi juga menekankan bahwa arah pembangunan jangka panjang Indonesia menuju tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045 telah menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai fondasi utama. Di dalamnya, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penguatan ketahanan iklim merupakan dua dari lima sasaran utama, yang hanya bisa dicapai jika dibarengi dengan sistem data dan monitoring yang solid.

“Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai apabila seluruh kebijakan dan intervensi pembangunan didasarkan pada data yang andal. Dalam konteks iklim, ini berarti setiap rupiah pembiayaan harus dikawal dengan transparansi, setiap aksi harus bisa dimonitor, dan setiap kebijakan harus terhubung dengan bukti. Di sinilah Satu Data Indonesia menjadi pondasi utama,” tutup Oktorialdi.

Sebagai catatan, hingga tahun 2024, capaian investasi iklim Indonesia telah mencapai Rp 114,28 triliun dari target sebesar Rp 281,99 triliun. Capaian ini berasal dari 1.328 aksi ketahanan iklim, baik inti maupun pendukung, yang turut berkontribusi dalam memitigasi potensi kerugian ekonomi nasional. Fakta ini menegaskan bahwa adaptasi iklim bukan hanya urusan lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi cerdas yang memerlukan dukungan data dan inovasi digital yang kuat.

Melalui forum ini, Satu Data Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi data dalam mendukung pembangunan iklim yang berdampak, inklusif, dan berkelanjutan menuju Indonesia yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.