Bahas Ketersediaan Data Dashboard Monev MBG, Satu Data Indonesia Dorong Tata Kelola Data Terintegrasi dan Kolaboratif

Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk membahas ketersediaan data dalam mendukung pengembangan Dashboard Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari Selasa, 1 Juli 2025. Bertempat di Ruang Rapat Sumbawa, Menara Bappenas, rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan data multisektor yang akan menjadi fondasi penting dalam implementasi program MBG secara nasional.

 

Dalam pembukaannya, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial & Penanggulangan Kemiskinan, Pungkas Bahjuri Ali, menjelaskan bahwa MBG adalah program lintas sektor yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, dashboard monitoring dan evaluasi harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menggambarkan proses dan hasil secara menyeluruh. Ia menyebutkan bahwa sumber data yang akan digunakan dalam dashboard berasal dari berbagai K/L, terutama dari BGN sebagai penyedia data operasional dan dari BPS yang akan menangani data dampak melalui survei nasional.

 

“Untuk program sebesar ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis data. Kita butuh sistem pelaporan yang andal, berbasis bukti, dan real-time. Pengembangan dashboard Monev MBG menjadi penting karena ini akan digunakan langsung oleh para pembuat kebijakan seperti menteri dan wakil menteri, oleh tim koordinasi strategis, dan bahkan oleh publik melalui website,” ujar Pungkas. 

 

Ia menambahkan bahwa BPS akan menjalankan survei khusus kepada SPGG dan baseline rumah tangga yang mulai dilakukan pada akhir Juli, melibatkan 16.000 responden dari rumah tangga dan siswa, serta mencatat lebih dari 7.500 supplier bahan pangan. “Kami ingin saat dashboard diluncurkan, datanya benar-benar mencerminkan kondisi terakhir. Targetnya, Agustus kita bisa mencapai 42 juta data yang masuk ke sistem,” jelasnya.

 

Sementara itu, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Bappenas, Dini Maghfirra menyampaikan pentingnya memastikan kesiapan teknis dan tata kelola data antarlembaga, khususnya antara BGN dan BPS. Dalam arahannya, Dini menekankan bahwa prinsip-prinsip Satu Data Indonesia harus dijalankan secara konsisten mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan data. Aplikasi Perencanaan Data telah diberikan kepada BGN untuk mengusulkan data yang diperlukan, dan proses identifikasi kebutuhan data untuk dashboard Monev terus difinalisasi bersama-sama.

 

“Transformasi digital yang kita dorong bukan sekadar soal aplikasi, tetapi bagaimana sejak awal manajemen datanya ditata. Untuk dashboard MBG, kami akan terus koordinasi teknis melalui Pusdatin BGN, termasuk untuk standarisasi metadata dan sinkronisasi kode referensi ke BPS sebagai pembina data statistik,” ungkap Dini.

 

Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi di lapangan, seperti ketidakteraturan data layanan kesehatan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar ) dan kebutuhan data yang lebih detail hingga tingkat desa, termasuk data terkait dapur, sub-dapur, dan jaringan logistik. Dini menyebutkan bahwa data dapat berasal dari berbagai unit di BGN seperti Sistakol, Pusdatin, dan Dialur, namun disarankan agar pintu distribusi data hanya satu, yakni melalui Pusdatin BGN untuk menjaga keterpaduan.

 

“Kita ingin seluruh proses ini mematuhi prinsip interoperabilitas dan standarisasi data sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kami siap memberikan dukungan teknis, termasuk pengelolaan data by name by address jika memang dibutuhkan, tentunya dengan koordinasi dan kesepakatan tata kelola yang tepat,” tambahnya. Dini juga memastikan bahwa prioritas pelaporan akan dibagi secara periodik, misalnya secara triwulanan, agar lebih sistematis dan terukur.

 

Dalam rapat tersebut, disepakati pula pentingnya membentuk tim teknis gabungan antara Bappenas, BGN, dan BPS guna memastikan jalannya proses integrasi data yang lebih efisien dan akuntabel. Mekanisme penyediaan dan pertukaran data, baik dalam format mentah (raw data) maupun melalui API, akan disesuaikan dengan kesiapan sistem dari masing-masing pihak. Rapat juga merekomendasikan adanya pertemuan teknis lanjutan yang lebih rinci untuk membahas pengelolaan data berskala kecil dan data deskriptif, agar dashboard yang dikembangkan tidak hanya menggambarkan angka-angka, tetapi juga memberikan narasi berbasis bukti untuk pengambilan kebijakan.

 

Kolaborasi erat antarinstansi dalam forum ini mencerminkan semangat gotong royong data pembangunan, sebagaimana ditekankan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia dalam mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan. Melalui integrasi data yang andal dan pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan dashboard Monev MBG dapat menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas dan dampak nyata program prioritas nasional ini.

 

 

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari

Satu Data Indonesia 

Kementerian PPN/Bappenas