Satu Data Indonesia Ikut Perkuat Kolaborasi OECD INDIGO Network 2025

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan OECD INDIGO Network (Innovative, Digital and Open Governments) for Southeast Asia yang berlangsung di Jakarta, 22 Mei 2025. Forum ini menjadi wadah bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara dan mitra global untuk membahas masa depan tata kelola pemerintahan digital, inovasi sektor publik dan keterbukaan pemerintah. Diselenggarakan oleh OECD bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan OECD Korea Policy Centre, forum ini bertema “Governing with AI: Advancing Good Governance through AI Implementation in the Public Sector”. 

Acara ini  bertujuan  memperkuat kerja sama lintas negara dalam menjawab tantangan global seperti digitalisasi layanan publik, keterbukaan data, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi khususnya kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab dan inklusif. Melalui forum ini dapat terjalin ruang pertukaran praktik baik, diskusi kebijakan strategis, serta eksplorasi peluang kolaborasi bilateral dan multilateral antar negara, dengan fokus utama pada transformasi digital sektor publik yang berpihak pada masyarakat.

Delegasi dari berbagai negara-negara Asia Tenggara turut hadir pada forum ini seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam serta mitra global dari Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Inggris. Selain itu, hadir pula organisasi internasional seperti Asian Open Data Partnership (AODP), Asian Development Bank (ADB), Open Government Partnership (OGP) dan OECD Jakarta Centre. Masing-masing negara mempresentasikan strategi nasional mereka dalam pemanfaatan teknologi digital, pengembangan AI, dan integrasi data untuk mendukung pelayanan publik yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis bukti. 

Salah satu delegasi Indonesia pada forum ini adalah Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra, yang juga bertindak sebagai Co-Chair forum bersama perwakilan dari OECD dan Korea Selatan. Dalam perannya sebagai Co-Chair, Dini merepresentatifkan Pemerintah Indonesia pada umumnya dan Tim Koordinasi SPBE Nasional pada khususnya. Selain itu, Dini juga menempatkan posisi Indonesia dalam kebijakan kawasan dan menegaskan komitmen terhadap reformasi pemerintah digital.

Selanjutnya, Satu Data Indonesia (SDI) turut hadir sebagai representasi tata kelola data pemerintah digital di Indonesia. Kehadirannya menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan data yang standar, terintegrasi, serta  dapat diakses lintas sektor untuk mendukung pengambilan keputusan lebih tepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Partisipasi aktif SDI dalam forum ini juga merupakan bagian dari agenda besar Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Sebagai bagian dari evaluasi aksesi, keterbukaan data dan tata kelola digital menjadi area penting yang diperhatikan oleh OECD. Kehadiran SDI sebagai sistem nasional pengelolaan data yang transparan dan terintegrasi memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang siap mengadopsi standar global tata kelola pemerintahan berbasis data. Secara khusus forum ini mendorong penggunaan AI dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hal ini disampaikan oleh salah satu Delegasi Indonesia dari Kementerian Komunikasi dan Digital bahwa strategi nasional saat ini telah menjalankan tata kelola AI yaitu memitigasi penyebaran konten negatif seperti hoaks dan perjudian online.

Dalam forum OECD INDIGO 2025, negara-negara peserta dari kawasan Asia Tenggara memaparkan berbagai inisiatif nasional yang mengedepankan AI dan keterbukaan data sebagai bagian dari transformasi pemerintahan digital. Seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Laos menjelaskan pada penguatan infrastruktur digital, peningkatan peran partisipasi publik, serta integrasi AI dalam mendukung transparansi kebijakan dan pelayanan publik yang inklusif. Korea Selatan menekankan pada pentingnya kolaborasi publik dan swasta untuk membangun ekosistem inovasi digital yang berkelanjutan. Sementara itu, Inggris melalui tim i.AI memperkenalkan serangkaian solusi berbasis AI untuk mendukung analisis kebijakan, layanan publik, dan produktivitas birokrasi, sekaligus menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan dan tata kelola teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan di sektor pemerintahan. Semua strategi ini, tentunya mengacu pada semangat INDIGO untuk mendorong kerja sama regional dan berbagi inovasi kebijakan secara terbuka.

Keikutsertaan SDI di forum ini mencerminkan visi besar menuju pemerintahan yang mampu mengambil keputusan yang tepat, responsif, dan inklusif melalui pemanfaatan data yang andal. SDI tidak hanya hadir sebagai sistem, tetapi sebagai komitmen berkelanjutan untuk membangun ekosistem data publik yang mendorong inovasi, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menjawab tantangan masa depan secara kolaboratif.

Penulis: Mulia Megantari 

Editor: Tridias Soja Anggraini

Satu Data Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas