Semangat Kolaborasi untuk Tata Kelola Pemerintah: Peluncuran Portal Satu Data Aceh sebagai Langkah Strategis Pemerintah Daerah

Pemerintah Aceh secara resmi meluncurkan Portal Satu Data Aceh yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh. Portal ini diharapkan menjadi fondasi kokoh untuk percepatan pembangunan daerah, penurunan angka kemiskinan, dan penguatan layanan dasar di seluruh wilayah Aceh. Dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, inisiatif ini menandai langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan (29/4/2025).

Peluncuran tersebut dipimpin oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, yang hadir mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan olehnya, ditekankan pentingnya ketersediaan data yang valid sebagai pijakan utama dalam merancang arah pembangunan daerah secara terukur dan berdampak. Gubernur juga menegaskan bahwa ketika integrasi dan validitas data belum terwujud secara optimal, maka proses pengambilan keputusan berisiko menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, kehadiran Portal Satu Data Aceh merupakan langkah strategis yang harus dikawal bersama.

Inisiatif Satu Data Aceh sendiri merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan Aceh 2025–2030 dan telah masuk dalam daftar Quick Wins Gubernur dan Wakil Gubernur. Lebih dari itu, program ini menjadi bentuk konkret tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang telah diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023. Dengan dasar hukum yang kuat serta komitmen lintas sektor, Pemerintah Aceh berupaya menjadikan Portal Satu Data sebagai simpul integrasi informasi yang terbuka, terstandar, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dukungan penuh dari Pemerintah Pusat turut menguatkan langkah Pemerintah Aceh. Dini Maghfirra, Direktur Eksekutif Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas, hadir langsung dalam peluncuran tersebut dan menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem satu data yang menyeluruh. 

Dalam paparannya, Dini menegaskan bahwa Portal Satu Data Aceh adalah bagian integral dari kebijakan nasional Satu Data Indonesia, yang telah tercantum secara resmi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memiliki target pencapaian lima tahunan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini Bappenas bersama sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator PMK, dan BPS, tengah merancang pedoman berbagi pakai data dalam kerangka program Digital Transformation for Social and Economic Inclusion (DTSEn). Inisiatif ini bertujuan memperjelas mekanisme dan tata kelola pemanfaatan data lintas sektor.

“Sesuai amanat Perpres 39 Tahun 2019, Portal Satu Data merupakan instrumen utama untuk memastikan data yang telah dikumpulkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh pihak yang membutuhkan. Pedomannya saat ini sedang dalam proses harmonisasi dan akan kami publikasikan dalam bentuk Peraturan Menteri PPN/Bappenas,” terang Dini.

Lebih lanjut, Dini menyoroti pentingnya keselarasan antara upaya digitalisasi data daerah dengan prioritas pembangunan nasional yang tengah dibawa oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Asta Cita. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah akan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk masyarakat Aceh.

Dukungan dari mitra pembangunan internasional juga menjadi salah satu elemen kunci dalam pelaksanaan program ini. Hana Derwent, Konselor Australia untuk Indonesia di bidang pengembangan manusia, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Pemerintah Aceh atas keberhasilannya membangun Portal Satu Data. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Pemerintah Australia melalui Program SKALA berkomitmen untuk terus mendukung pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis bukti.

“Pemerintah Australia sangat menghargai kemitraan dengan Indonesia dalam memperkuat tata kelola data. Kami percaya, penggunaan data yang baik dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, dan kami sangat mendukung langkah Pemerintah Aceh dalam memajukan sistem satu data,” ujar Hana.

Program SKALA (Strategic Partnerships for Local Governance), sebagai mitra utama dalam implementasi Satu Data Indonesia di daerah, berperan penting dalam mendampingi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan sistem satu data daerah dengan sistem nasional. SKALA bekerja erat dengan pemerintah pusat dan daerah dalam menstandarkan siklus data, membangun kapasitas aparatur dalam pengelolaan data, serta mendukung terbentuknya forum satu data daerah yang efektif.

Tentunya kehadiran Portal Satu Data Aceh menandai bukan hanya sebuah capaian teknologi, namun juga lompatan kultural dalam tata kelola pemerintahan. Dengan semangat kolaborasi antar instansi dan dukungan dari para mitra pembangunan, Pemerintah Aceh berharap dapat menghadirkan kebijakan publik yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Portal ini diharapkan menjadi simbol komitmen Aceh menuju pemerintahan yang modern, transparan, dan berpihak pada kemajuan berkelanjutan.

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari

Satu Data Indonesia

Kementerian PPN/Bappenas