Dukung Penerapan Satu Data Indonesia Dalam Rapat Koordinasi Bahas Perkembangan Penetapan Rancangan Perpres ISPO

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam memastikan seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada tahun 2029. Dalam rangka mendorong percepatan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) ISPO pada hari Rabu, 26 Februari 2025 di Bandung, Jawa Barat.

Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk Satu Data Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Komite Akreditasi Nasional. Turut serta dalam diskusi, PT Surveyor Indonesia sebagai bagian dari upaya pengawasan dan akreditasi dalam penerapan sertifikasi ISPO.

Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah memeriksa kesiapan RPerpres ISPO beserta regulasi turunannya, termasuk pembahasan mengenai Sistem Informasi ISPO yang akan menjadi platform utama dalam memfasilitasi proses sertifikasi bagi pekebun, kementerian teknis, dan lembaga sertifikasi. Dalam diskusi yang berlangsung, disepakati bahwa RPerpres ISPO telah mendapatkan persetujuan Menteri terkait, menandai langkah signifikan menuju finalisasi regulasi ini.

Meski demikian, sejumlah aspek teknis masih perlu diperjelas, khususnya terkait dengan Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) tentang Sistem Informasi ISPO. Regulasi ini masih dianggap belum matang dan memerlukan masukan lebih lanjut dari kementerian teknis, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM.

Selain itu, keputusan lain yang dihasilkan dalam rapat ini mencakup penggunaan logo resmi yang hanya mengacu pada logo yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian serta pembuatan flyer untuk menjelaskan kepada para regulator mengenai peran masing-masing pemangku kepentingan dalam sistem ISPO. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta memperkuat sinergi dalam penerapan kebijakan sertifikasi sawit berkelanjutan di Indonesia.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah konkret dalam mendukung tata kelola industri sawit yang lebih berkelanjutan, transparan, dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan para pekebun di Indonesia. Selain itu, langkah ini juga memastikan penerapan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) serta aplikasi yang dapat dibagipakaikan untuk mendukung keterbukaan data dan efektivitas pemantauan implementasi sertifikasi ISPO.

Sebagai tindak lanjut, RPermen Sistem Informasi ISPO akan didistribusikan kepada kementerian teknis guna mendapatkan masukan lebih lanjut sebelum ditetapkan sebagai regulasi resmi. Dengan adanya koordinasi yang erat antara kementerian dan lembaga terkait, pemerintah optimis bahwa implementasi penuh sistem sertifikasi ISPO dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Mulia Megantari

Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas