Pulse Talk Perdana Bahas Tata Kelola Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta Indonesia

Pada Rabu, 30 Oktober 2024, United Nations Global Pulse (UN Global Pulse) Asia Pacific, Kementerian PPN/Bappenas, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Jerman berkolaborasi menyelenggarakan acara perdana Pulse Talk. Acara ini hadir sebagai respons atas dinamika global dan transisi pemerintahan di Indonesia, dengan tujuan utama untuk membahas pentingnya tata kelola data yang terbuka dan terintegrasi. Pulse Talk menjadi wadah diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan, praktisi, dan akademisi dalam membahas inovasi serta tata kelola data yang berkelanjutan.

Kerja sama dengan UN Global Pulse dan GIZ Jerman dimulai dengan pembangunan Pulse Lab Jakarta yang berfokus pada pengembangan inovasi dalam pengelolaan data dan penerapan teknologi canggih untuk analisis data. Laboratorium ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik melalui pemanfaatan data secara efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya Pulse Lab Jakarta, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah dan organisasi internasional dalam menciptakan ekosistem data yang lebih baik untuk pembangunan berkelanjutan.

Dua pembicara utama, Dini Maghfirra, Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia, dan RA Belinda Arunarwati Margono, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG), memberikan paparan mendalam tentang tata kelola Satu Data Indonesia (SDI) dan Kebijakan Satu Peta Indonesia. Kedua pembicara juga memberikan informasi terkini mengenai perkembangan terbaru dan capaian yang telah diraih pemerintah melalui kedua inisiatif ini.

Dini menekankan bahwa harapannya, Indonesia bisa mengembangkan portal data publik yang dapat diakses secara luas, menetapkan standar data dan metadata, serta meningkatkan interoperabilitas data antar-instansi. Pentingnya pedoman data, standardisasi basis data, dan kode referensi juga ditekankan sebagai langkah kunci menuju Satu Data Indonesia. Dengan adanya standardisasi, data yang dihasilkan dapat lebih mudah dipertukarkan dan digunakan oleh berbagai instansi hingga seluruh lapisan masyarakat, sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akurasi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, melalui Kebijakan Satu Peta, pemerintah terus mengharmonisasikan berbagai data spasial untuk membantu mengurangi konflik data antara lembaga. Inisiatif-inisiatif ini juga dilengkapi dengan program peningkatan kapasitas SDM serta pembentukan forum data di berbagai kementerian dan daerah untuk memastikan keberlanjutan koordinasi dan kolaborasi.

Diskusi semakin menarik ketika kedua pembicara menyoroti urgensi data bagi pembangunan nasional. Dini menyampaikan bahwa dalam membangun negara, tidak cukup hanya berpikir tentang data yang dibutuhkan saat ini, tetapi juga merencanakan data yang relevan untuk kebutuhan pembangunan di masa depan. Pendekatan ini penting agar data dapat terus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi berbagai sektor. Beliau menegaskan, "Data ini menjadi darahnya dalam kita mengambil intervensi dan kebijakan apapun, sehingga ketika ingin menyusun hal tersebut, tentunya harus berbasiskan data. Untuk menyediakan data yang akurat, tentunya itu bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh SDI sendiri atau BIG sendiri. Kerjanya itu adalah gotong royong. Oleh karena itu, untuk menghasilkan data yang akurat dalam membangun ekosistem data berbasis kebijakan, kerjanya harus bergotong royong."

Belinda menambahkan, "Data itu harus dilihat end-to-end. Kadang kita lupa bahwa urgensi data itu penting. Padahal, jika kita ingin membuat kebijakan yang relevan dan tepat waktu, itu harus berdasarkan data dan informasi yang baik dan benar, memenuhi kaidah-kaidah. Data itu harus menjadi andalan kita."

Namun, perjalanan untuk mewujudkan Satu Data dan Satu Peta menghadapi beberapa tantangan yang menjadi peluang untuk perbaikan. Beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih dalam proses mengintegrasikan akses data mereka dan berkolaborasi secara aktif. Meski ada tantangan dalam konsep open data, banyak pihak mulai melihat manfaat besar yang bisa diperoleh dari berbagi data secara terbuka. Kami percaya bahwa dengan peningkatan kesadaran dan dukungan regulasi yang lebih kuat, inisiatif ini akan semakin berkelanjutan dan efektif, memberikan dampak positif bagi pembangunan Indonesia di masa depan.

Diskusi ini diharapkan dapat menjadi pemicu kolaborasi lebih lanjut antara kementerian, lembaga, dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem data yang lebih kuat dan terintegrasi, yang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Indonesia di masa depan.

Penulis: Mulia Megantari 

Editor: Mulia Megantari

Bidang Komunikasi & Publikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas