Kick Off Pendampingan Tingkat Lanjut Satu Data Indonesia Resmi Dimulai

Jakarta, 21 November 2024 – Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) Kementerian PPN/Bappenas menggelar Kick Off Pendampingan Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Lanjut di JS Luwansa Hotel, Jakarta. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pendampingan tingkat dasar yang telah dilakukan sejak 2023 yang terbagi pada II Fase sebanyak 10 K/L dan kemudian dieskalasi ke 53 K/L pada Fasel III di tahun 2024, dengan fokus ke pemenuhan Standar Data dan penyusunan Metadata baik untuk data statistik maupun geospasial.

Acara dibuka oleh Dini Maghfirra Direktur Eksekutif Sekretariat Satu Data Indonesia menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk membantu 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah menyelesaikan pendampingan tingkat dasar. Pendampingan tingkat lanjut ini merupakan implementasi amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019, dengan menitikberatkan pada interoperabilitas, analisis, dan pemanfaatan data guna mendukung Pembangunan Nasional.

Ia juga memaparkan keberhasilan proyek percontohan yang telah dilakukan sebelumnya, yakni interoperabilitas data SDG’s oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta pemanfaatan data prioritas juga interoperabilitas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Sehingga, hasil dari kedua use case ini akan dijadikan referensi untuk pendampingan lanjutan di K/L lainnya.

Agenda Rencana Tindak Lanjut Pendampingan tingkat lanjut ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan interoperabilitas data di portal K/L, (2) Mendorong pemanfaatan data untuk kebijakan berbasis data (data-driven policy), (3) Menghasilkan dashboard analisis data tematik yang dapat diakses oleh publik.

“Kedepan SDI, akan melakukan rencana tindak lanjut pendampingan akan berproses mulai dari tahun 2024 sampai tahun 2025, dan diharapkan hasil finalisasinya bisa diperoleh dan dibagikan kepada Kementerian/Lembaga/Daerah sebagai lesson learned dengan metode pendampingan antara lain pelatihan, pertemuan fisik maupun online helpdesk dan melakukan rapat koordinasi teknis,” tutur Dini.

Acara dilanjutkan dengan sesi panel diskusi yang dimoderatori oleh Prakosa Grahayudiandono, Koordinator Bidang Data SDI. Tiga panelis dari berbagai instansi berbagi pengalaman dan tantangan dalam pengelolaan data, yaitu Kemendesa PDTT yang diwakili oleh Anggri Putra Kurniawan memaparkan terkait perkembangan data prioritas di instansinya, termasuk peningkatan jumlah dataset pada portal Kemendesa PDTT dari 10 dataset pada 2022 menjadi 27 dataset pada 2024. 

“Untuk pemanfaatan dan analisa data kami telah diberikan rancangan analisis data baik statistik maupun geospasial, Hasil-hasil analisis yang dihasilkan selama berproses dari Juli hingga november sudah bisa diakses dari portal Satu Data Kemendes. Untuk Analisis Geospasial yang ukuran datanya besar sehingga load datanya cukup berat sehingga perlu juga dukungan infrastruktur untuk pengolahan datanya dan pada proyek percontohan ini akan kami kembangkan lagi kedepannya secara kualitas analisisnya agar diperoleh hasil yang lebih baik,” ujar Anggri.

Theresia Retno Wulan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) menyoroti pentingnya kontrol kualitas data oleh produsen dan penjaminan kualitas oleh walidata untuk memastikan data yang dihasilkan memenuhi standar. Ia juga menjelaskan bahwa Geoportal KSP versi 2.0 kini menyediakan akses data berbasis services dan format shapefile untuk mendukung analisis spasial tematik.

“Dalam melakukan integrasi data spasial-statistik yang paling penting adalah menentukan unit analisis yang sama antara data di data statistik dan data spasial. Selain itu kami juga mengingatkan bahwa data KSP menjadi acuan bersama untuk kegiatan analisis tematik antar K/L karena telah melewati proses verifikasi dan telah memenuhi standar. Sehingga, analisis spasial perlu memperhatikan jenis data skala dan resolusi serta ketersediaan data, tidak bisa langsung di interoperabilitaskan karena data tersebut dibuat menyesuaikan kebutuhan sektor serta analisis yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing K/L,” jelas Theresia.

Sementara itu, Yeni Rimawati dari Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan mekanisme Web API sebagai satu pintu berbagi data SDGs, yang didukung dengan metadata terintegrasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam proses ajudikasi data untuk memastikan kesesuaian antara metadata dan indikator SDGs.

Pada sesi siang, kegiatan dilakukan diskusi dilakukan bersama dengan 12 K/L yang terbagi menjadi 3 desk dengan agenda: penjelasan teknis interoperabilitas portal data K/L, penjelasan draf rancangan analisis dan pemanfaatan data statistik, penjelasan draf rancangan analisis serta pemanfaatan data geospasial.

Selain itu, diharapkan agenda pendampingan ini akan berlangsung hingga 2025 dengan proses bertahap, mulai dari pelatihan, rapat koordinasi teknis, hingga finalisasi analisis. Hasil akhir diharapkan menjadi lesson learned yang dapat diadopsi oleh K/L lain untuk memperkuat tata kelola data pemerintah. Dengan kolaborasi semua pihak, diharapkan tata kelola data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan akan mendukung pembangunan nasional secara lebih efektif.

 

Penulis: Tridias Soja Anggraini 

Editor: Mulia Megantari

Bidang Komunikasi & Publikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas