SDI Dikenalkan Sebagai Kebijakan Tata Kelola dan Inovasi Layanan Publik Indonesia di Pertemuan OECD INDIGO Network Korea Selatan

DATA.GO.ID, SEOUL - Open Government merupakan pendekatan yang mendorong transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pemerintahan dengan melibatkan keterbukaan data dan informasi yang relevan bagi publik. Sementara itu, OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) mendukung inisiatif ini dengan menyediakan standar internasional, kajian kebijakan, serta panduan transformasi digital untuk membantu negara-negara anggota termasuk Indonesia sebagai negara mitra dalam menerapkan pemerintahan terbuka yang lebih efektif dan inklusif.

Hal inilah yang menginisiasi pertemuan OECD INDIGO Network: Southeast Asia yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 4 September 2024 di The Westin Josun Seoul Hotel, Korea Selatan. Pertemuan ini mempertemukan para pejabat publik dari berbagai negara di Asia Tenggara untuk membahas inisiatif dan kebijakan terkait pemerintahan digital, inovasi sektor publik, serta pemerintahan terbuka.

Satu Data Indonesia (SDI) mengambil peran dalam acara ini dengan menjadi panelis bersama Lázaro Tuñón Sastre (Wakil Direktur Pemerintahan Terbuka, Spanyol), Moon Jiyoung (Direktur Divisi Sistem Administrasi, Korea), dan Angela Hanson (Pimpinan Kebijakan, OECD) membagikan pengalaman negara masing-masing dalam inovasi yang bertujuan memperkuat kepercayaan publik serta menciptakan solusi nyata untuk pelayanan publik.

Sesi diskusi dengan tema A Trustworthy Government Innovation through Communication and Cooperation yang dimoderatori oleh Arturo Rivera dari OECD, Dini Maghfirra, selaku Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia, memperkenalkan SDI sebagai inisiasi pemerintah yang bertujuan mengintegrasikan dan membagipakaikan data dari berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah guna memperkuat tata kelola data di Indonesia. Dini menekankan bahwa koordinasi antar sektor publik merupakan kunci untuk menciptakan infrastruktur digital yang efektif dan terintegrasi di Indonesia.

“Kami yakin bahwa SDI tidak hanya meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa data yang dihasilkan dan dikelola oleh lembaga pemerintah dapat diakses, diolah, dan digunakan secara optimal untuk pengambilan keputusan berbasis bukti,” ungkap Dini.

SDI mengutamakan prinsip keterbukaan data, yang memungkinkan akses data oleh semua pihak. Namun, keterbukaan ini tetap terkendali dalam kerangka kebijakan SDI dengan memastikan bahwa data mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hadirnya SDI akan membuat pemangku kebijakan di Indonesia dapat memanfaatkan data untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti.

“Ke depan, data yang dikelola melalui SDI diharapkan menjadi dasar bagi pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat sasaran dan berbasis bukti. Hal ini akan mendukung pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia,” tambah Dini.

Inovasi pemerintah di berbagai negara bukan hanya tentang menemukan solusi baru, tetapi juga membangun fondasi kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sehingga, partisipasi aktif SDI dalam pertemuan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mendorong inovasi dan transformasi digital yang inklusif. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, Satu Data Indonesia juga berperan strategis dalam memajukan pemerintahan digital dalam hal tata kelola di kawasan Asia Tenggara serta berkontribusi aktif dalam diskusi global mengenai inovasi sektor publik.

—

Penulis: Tridias Soja Anggraini

Editor: Galih Yudhasena