Pleno Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024: Penguatan Tata Kelola Data Sektoral untuk Pembangunan Berbasis Satu Data Indonesia

DATA.GO.ID, SURAKARTA - Pleno Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 sukses dibuka pada hari Selasa, 20 Agustus 2024 di Surakarta, Jawa Tengah. Acara ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola data sektoral melalui evaluasi dan perumusan strategi yang lebih efektif.

Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data statistik untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia, khususnya dalam hal data statistik di instansi pemerintah.

Dini Maghfirra, selaku Direktur Eksekutif SDI Tingkat Pusat menyampaikan materi mengenai prioritasi pembangunan statistik sektoral dan skema insentif dalam rangka menghasilkan data yang lebih berkualitas.

"Prioritasi pembangunan statistik sektoral merupakan salah satu program prioritas nasional. Penerapan skema insentif dirancang untuk memperbaiki penyelenggaraan kegiatan statistik, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih berkualitas. Selain itu, SDI juga mendukung indikator EPSS yang terkait dengan prinsip SDI, kelembagaan, dan sistem statistik," ungkap Dini.

Penerapan Satu Data Indonesia (SDI) telah membawa perubahan signifikan dalam pengendalian penyusunan rencana pembangunan, menjadikannya lebih efektif dan efisien. Keberhasilan SDI dalam memperkuat tata kelola data terlihat dari beberapa capaian penting, seperti: konsolidasi data yang lebih baik dengan mengurangi duplikasi berkat adanya produsen data tunggal, peningkatan akses dan transparansi data di tingkat Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), serta integrasi dan koordinasi lintas K/L/D yang semakin solid. Dampaknya, duplikasi anggaran program dan kegiatan berkurang, pelaksanaan program menjadi lebih tepat sasaran, dan penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien.

"Keberhasilan penyelenggaraan statistik sektoral sangat bergantung pada bagaimana kita memprioritaskan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bagaimana insentif dapat menjadi motivasi bagi Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan," lanjut Dini dalam paparannya.

Acara ini juga dihadiri oleh Imam Machdi, Selaku Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS), Ucup Hidayat selaku Analis Kebijakan Ahli Madya dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Sumaryono, Direktur Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial, serta Pejabat BPS Pusat maupun Daerah dan perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga.

Melalui Pleno Nasional ini, diharapkan terwujud kolaborasi yang lebih solid antar K/L dalam mempercepat implementasi program Satu Data Indonesia. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses pengambilan kebijakan adalah data yang terpercaya, akurat, dan relevan, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional secara lebih efektif.

------

Penulis: Tridias Soja Anggraini
Bidang Komunikasi & Publikasi
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas

Editor: Galih Yudhasena
Bidang Komunikasi & Publikasi
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas