Satu Data Indonesia Jawab Urgensi Integrasi Data Manajemen Kinerja Pembangunan

DATA.GO.ID, JAKARTA - Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menghadiri Rapat Pendalaman Teknis Konsep Integrasi dan Berbagi Pakai Data Manajemen Kinerja Pembangunan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Tim Kajian Universitas Gadjah Mada, pada hari Kamis (11/07).

Salah satu isu strategis terkait sistem tata kelola pemerintahan Indonesia adalah kinerja birokrasi pemerintah saat ini dinilai masih belum menggambarkan outcome maupun dampak (impact) pada masyarakat. Disamping itu, upaya pencapaian tujuan/sasaran Pembangunan masih terkesan silo dan belum dilandasi prinsip collaborative governance.

Lemahnya kontrol dalam pencegahan di sektor-sektor yang rawan korupsi hingga belum adanya integrasi sistem penilaian kinerja, anggaran, dan integritas menjadi isu strategis dan tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kredibel.

Kiki Rachmayani, Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi bahwa dalam rangka penyusunan Rekomendasi Kebijakan Integrasi Sistem Penilaian Kinerja, Anggaran dan Integritas untuk mendukung penyusunan Rancangan RPJMN 2025-2029 Bidang Transformasi Tata Kelola, diperlukan pendalaman teknis atas integrasi data kinerja K/L/D sebagai bagian dari manajemen kinerja pembangunan.

“Terdapat concern dari berbagai pihak mengenai pentingnya manajemen data kinerja pembangunan. Seperti: (1) Kinerja pemerintah masih belum menggambarkan outcome, (2) Belum terintegrasinya manajemen resiko dalam manajemen kinerja Pembangunan, (3) Tingginya realisasi anggaran tidak sebanding dengan kinerja organisasi dan individu, (4) Belum ada KPI untuk mengukur kinerja organisasi, anggaran maupun integritas, (5) Masih rentannya resiko korupsi di pemerintahan dengan menurunnya nilai survei penilaian integritas (SPI) pada tahun 2023 = 70.97, dari tahun sebelumnya 71.94,” ungkap Kiki.

Pemerintah perlu melakukan penguatan pada akuntabilitas dan manajemen kinerja pembangunan. Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah diperlukan indikator kinerja yang dapat mengukur kinerja Pembangunan Nasional meliputi kinerja instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam satu ukuran yang terintegrasi. Dengan demikian, organisasi atau pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan relevan dari data yang terintegrasi dengan baik.

Prakosa Grahayudiandono, Chief Data Officer Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menyebutkan bahwa Satu Data Indonesia berfokus untuk menata kelolakan platform pertukaran data bukan membangun aplikasi.  Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 terkait tata kelola data prioritas dan data daerah dan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 terkait tata kelola data individu.

“Kepatuhan dalam penatakelolaan data masih belum seperti yang diharapkan, sehingga basis data aplikasi belum seragam juga belum terstandar. Sehingga hal ini akan mempengaruhi proses interoperabilitas data. Selain itu PP Turunan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum tersedia, juga sangat mempengaruhi keberlangsungan pengolahan data pribadi dalam platform pertukaran data,” ujar Prakosa.

Senada dengan hal tersebut Muhammad Akbar, Mewakili Universitas Gadjah Mada menjelaskan interoperabilitas data akan sangat membantu sehingga proses input data tidak mengulang hal-hal yang sama. Untuk itu diperlukan penguatan pada interaksi proses G to G agar pelayanan publik berjalan dengan optimal.

“Kedepannya memerlukan sistem data informasi yang memiliki karakteristik sederhana, fleksibel, handal, ekonomis dan dapat diakses bersama dan dibagipakaikan,” tutup Akbar.

Untuk itu, pendalaman teknis konsep integrasi dan berbagi pakai data (interoperabilitas) dalam manajemen kinerja pembangunan membutuhkan pemahaman yang kuat tentang teknologi informasi, metodologi analisis data, serta pemahaman mendalam tentang konteks dan tujuan penggunaan data.

Teknik-teknik integrasi data yang meliputi penggabungan data dari berbagai sumber dengan format yang berbeda menjadi satu struktur data yang konsisten dan dapat diakses dengan mudah menjadi hal penting untuk dikaji lebih lanjut.

---

Penulis: Tridias Soja Anggraini