Melalui Platform Data Model, Satu Data Indonesia Fokus Atasi Duplikasi Data Menuju Transformasi Digital yang Berdampak

DATA.GO.ID, JAKARTA - Satu Data Indonesia menggelar Rapat Dewan Pengarah tahun 2024 dengan tema "Percepatan Transformasi Digital Melalui Satu Data Indonesia” yang digelar di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pada hari Selasa (30/7).

Dalam rangka percepatan transformasi digital nasional serta merespons dinamika yang berkembang terkait implementasi kebijakan Satu Data. Rapat yang dipimpin Menteri PPN/Kepala Bappenas menegaskan untuk terus memperkuat kolaborasi antar Kementerian/Lembaga agar tujuan Percepatan transformasi digital dapat dirasakan kemanfaatan seluruh masyarakat Indonesia. 

“Transformasi digital bukan lagi sebagai pilihan, melainkan keharusan. Negara yang mampu memanfaatkan teknologi digital dengan baik akan berada di garis depan dalam kompetisi global Transformasi digital memberikan kita kesempatan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dan proses pembangunan,” tutur Menteri Suharso.

Inisiatif Satu Data Indonesia bertujuan untuk mewujudkan ekosistem data yang terintegrasi, akurat, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan data yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengapresiasi langkah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Satu Data Indonesia dalam mewujudkan data yang terintegrasi. 

“tentu saja kita perkuat kesadaran dari masing-masing instansi pemerintah untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kebijakan SDI. Intinya bagaimana data ini kita integrasikan sehingga rakyat nanti akan menikmati kemewahan data,” ujar Menteri Anas.

Erwin Dimas, Deputi Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia, mengungkapkan bahwa dalam perjalanan untuk menuju tujuan tersebut, tata kelola data masih dihadapi dengan berbagai permasalahan, baik teknis maupun non-teknis yang harus diatasi bersama. Salah satu isu besar yang saat ini menjadi perhatian utama adalah duplikasi data.

 “Contohnya adalah Pendataan Keluarga, DTKs, Regsosek, dan SDGs. Dari data model tersebut, kami lihat terjadi duplikasi entitas dan untuk melihat duplikasi data yang ada di dalam pendataan yang dilakukan setiap K/L, terdapat banyak data yang sama pada setiap layanan yang ada di tiap K/L,” ujar Erwin.

Duplikasi data bukan hanya mengganggu integritas data, tetapi juga dapat menyebabkan kebingungan dalam proses pengambilan keputusan. Data yang tidak konsisten dapat menurunkan kualitas analisis dan menghambat implementasi kebijakan yang berbasis data yang akurat dan terpercaya. 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa tidak boleh adanya duplikasi data dalam transformasi digital. Terkait database memastikan bahwa fungsi utama adalah publik.

“Bikin database jangan hanya untuk Kementerian/Lembaga saja, tidak hanya executive dashboard. Namun fokusnya kepada publik dan masyarakat kita. Sehingga lebih baik membuat aplikasi yang berfokus pada masyarakat seperti di Kemenkes SATU SEHAT terus dikembangkan dan kami pastikan SATU SEHAT harus mengikuti standar Satu Data Indonesia untuk mewujudkan interconnectivity (data exchange),” ungkap Menteri Budi Gunadi.

Sehingga, Platform Data Model dikembangkan oleh Satu Data Indonesia diharapkan dapat menjadi tools yang membantu untuk mengidentifikasi adanya duplikasi kegiatan pendataan atau duplikasi aplikasi yang akan dibangun oleh Pemerintah. Platform ini juga dapat mendorong efisiensi dan efektifitas kegiatan pendataan dan pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya Platform Data Model, penentuan produsen tunggal untuk beberapa kegiatan pendataan dan aplikasi menjadi lebih mudah dan ekosistem berbagi pakai data akan terwujud.

Platform Data Model ini juga akan mendukung penyelenggaraan keterpaduan layanan digital pemerintah melalui INA DIGITAL sebagai GovTech Indonesia dalam mengidentifikasi sumber data induk beserta produsennya, menjadi data referensi yang digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi menyinggung terkait Keamanan data yang mencakup upaya pelindungan data untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. 

“Dalam penatakelolaan platform pertukaran data. harus dipastikan bahwa pertukaran data berjalan dengan aman. disini diperlukan mendetailkan UU PDP agar penerapannya sesuai dengan kebijakan Perpres No 95 Tahun 2028 dan juga Perpres No 39 Tahun 2019. Namun dengan adanya prinsip Satu Data Indonesia ini akan menjamin interoperabilitas datanya,” ungkap Menteri Budi Arie

Selain itu, SDI mendorong pemanfaatan data yang standar yang menegaskan ada tiga langkah strategis yang dapat dilakukan, diantaranya: (1) Akan disusun database dinamis referensi administrasi kewilayahan yang akan meng-capture secara otomatis dan akan digunakan oleh seluruh aplikasi yang menggunakan kode wilayah, (2) Menyediakan kode fasyankes tunggal untuk dapat mewujudkan platform tunggal, serta (3) Portal OneMap dapat terintegrasi dengan Portal Satu Data, kemudian dilakukan salah satu uji coba analisa peta bidang yang ada di ATR/BPN.  Data status indikator kesejahteraan masyarakat yang di overlay atau dilakukan analisa tumpang susun dengan peta bidang tanah, sehingga data peta bidang tanah dapat dimanfaatkan K/L lainnya.

“Untuk mendorong pemenuhan prinsip SDI di tingkat Pusat dan Daerah, saat ini sedang disiapkan grand design penilaian Reformasi Birokrasi Berdampak yang termasuk didalamnya adalah mekanisme evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia yang akan menjadi sinergi kuat dalam pembentukan Pemerintah Digital yang terpadu,” tambah Menteri Suharso.

------

Penulis: Tridias Soja Anggraini
Bidang Komunikasi & Publikasi
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas