Dukungan Satu Data Indonesia Terhadap Kementerian ATR/BPN Menuju Rapat Dewan Pengarah 2024

DATA.GO.ID, JAKARTA - Satu Data Indonesia melaksanakan Breakfast Meeting bersama Kementerian ATR/BPN membahas terkait Spesifikasi Produk Data (SPD) sebagai bentuk persiapan penyelenggaraan Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2024 pada Senin, 15 Juli 2024 di Jakarta.

Erwin Dimas Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat mengatakan bahwa pembahasaan terkait Spesifikasi Produk Data (SPD), khususnya pada Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai wujud dukungan Sekretariat Satu Data Indonesia terhadap Kementerian ATR/BPN.

“Kolaborasi antara SDI dan ATR/BPN kedepan akan lebih intensif seperti adanya penyusunan standar informasi geospasial. Kami siap untuk mendukung mengenai penyusunan standar ini,” ungkap Erwin.

Dini Maghfirra selaku Direktur Eksekutif Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat berharap penyusunan peta dapat sesuai dengan standar SPD. Berbeda dengan Badan Informasi Geospasial yang lebih fokus dengan standar peta dasar, sementara tematik dikembalikan pada Kementerian/Lembaga masing – masing.

“Peran Satu Data Indonesia hadir untuk mengatur tata kelola platform pertukaran data, sebagai bagian dari Digital Public Infrastructure. SDI sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menghadirkan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar instansi pusat serta daerah. Kehadiran SDI sangat penting meski menghadapi tantangan dalam upaya tata kelola data yang kompleks, karena dalam pelaksanaannya tentu saja dibutuhkan penguatan regulasi untuk pertukaran data,” ujar Dini.

Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No 39 tahun 2019 yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan antar Instansi Pemerintah untuk mendukung perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Agung Indrajit, Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan selaku Sekretaris Sekretariat I Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menyampaikan penyusunan SPD merupakan turunan daripada ISO LADM, berupa standar yang lebih teknis dan detail.

“Mengenai Business Ready, ada 3 bagian yang dimiliki Kementerian ATR/BPN. Seperti business location dan aspek lainnya. Penyusunan SPD ini harapannya bisa membuat data ATR/BPN machine readable dan machine actionable,” tambah Agung.

Menanggapi hal tersebut, Agus Wahyudi Kushendratno selaku Direktur Survei dan Pemetaan Tematik mengungkapkan bahwa SPD Informasi Geospasial Tematik (IGT) akan disusun mengakomodasi 12 komponen spesifikasi.

“Spesifikasi produk data untuk IGT hak atas tanah dan rencana detail tata ruang akan dicoba untuk melakukan simplifikasi tema sesuai dengan fungsi administrasi pertanahan ke dalam 4 kelompok fungsi,” Jelas Agus.

Virgo Eresta Jaya selaku Direktur Jenderal SPPR menekankan untuk berfokus pada data-data kunci terlebih dahulu (key register), yaitu bidang tanah sehingga dapat dibagipakai dan diisi oleh berbagai Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi serta masyarakat,” ujar Virgo.

Harapan dari pertemuan ini adanya kolaborasi bersama Satu Data Indonesia dapat mendukung standardisasi dan legalisasi pedoman basis data Kementerian ATR/BPN. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 25/2004 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

------

Penulis: Tridias Soja Anggraini
Bidang Komunikasi & Publikasi
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas

Editor: Galih Yudhasena
Bidang Komunikasi & Publikasi
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas