Satu Data Indonesia Mendukung Rakornas Informasi Geospasial 2024 Menuju Indonesia Emas 2045

DATA.GO.ID, JAKARTA - Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial dengan tema "Penguatan Landasan Transformasi Informasi Geospasial yang Holistik, Integratif, dan Berkelanjutan dalam Rangka Menuju Indonesia Emas", pada Kamis (20/6/2024) di Jakarta.

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai. Dalam sambutannya, Marfai menjelaskan bahwa tema rapat ini dipilih untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai penguatan fondasi transformasi.

“Tema tersebut sejalan dengan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu menjadikan Indonesia dapat berdiri tegak, sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Untuk mewujudkannya, tentu dibutuhkan dukungan data dan informasi, termasuk Informasi Geospasial,” terang Marfai.

Dukungan terhadap ketersediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD), ketersediaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) di setiap kementerian/lembaga/daerah, serta terbangunnya Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) yang kuat merupakan kunci dan modal penting yang harus menjadi perhatian setiap penyelenggara informasi geospasial. IGD, terutama skala besar, terus dihasilkan dalam upaya memacu dan memicu tumbuhnya IGT untuk mendukung berbagai sektor pembangunan.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan informasi geospasial di Indonesia, BIG berkomitmen menyediakan IGD, melakukan pembinaan penyelenggaraan IGT di setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta menyelenggarakan pengembangan IIG yang kuat.

“Kondisi ini menjadi tantangan kita semua untuk menyelesaikan ketersediaan data tersebut, sehingga diperlukan komitmen, pendanaan, kolaborasi, dan strategi yang efektif,” tutup Marfai.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, turut hadir membuka Rakornas IG 2024. Ia mengatakan bahwa Informasi Geospasial (IG) merupakan kekayaan negara sekaligus modal dasar transformasi digital. Penguatan kualitas data hasil integrasi geospasial, statistik, dan keuangan diharapkan dapat mendukung penyelesaian isu strategis nasional, seperti stunting, kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan kebencanaan.

“Integrasi penyelenggaraan IG di pusat dan daerah menjadi salah satu faktor utama dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Sehingga, standardisasi tata kelola data spasial, statistik, dan keuangan harus dioptimalkan,” ujar Suharso.

Suharso Monoarfa juga menambahkan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun pertama dalam rangka Indonesia menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono, melalui video rekaman, mengungkapkan apresiasi kepada BIG. Ia menyatakan komitmennya untuk terus menyediakan dukungan IG demi menyukseskan program Reforma Agraria.

“Kolaborasi antara BIG dan Kementerian ATR/BPN menjadi kunci penting dalam mewujudkan Kebijakan Satu Peta (KSP), khususnya terkait dengan aspek tata ruang dan pendaftaran. KSP bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh IG dari berbagai sektor agar dapat digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan nasional yang lebih efektif dan efisien. Melalui kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih informasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik kepemilikan dan pemanfaatan ruang,” ujar AHY.

Pelaksanaan Rakornas IG 2024 diharapkan dapat mewujudkan koordinasi terkait penyelenggaraan IG nasional yang menjadi landasan pembangunan. Rumusan Rakornas yang berisi berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan IG nasional dapat digunakan untuk mendukung rencana dan strategi penyelenggaraan IG nasional pada RPJMN 2025-2029.

------

Penulis: Tridias Soja Anggraini
Bidang Komunikasi & Publikasi
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas

Editor: Galih Yudhasena
Bidang Komunikasi & Publikasi
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas