Menuju Main Event One Map Policy Summit 2024: White Paper Release, Satu Data Indonesia Menggelar Focus Group Discussion Series

DATA.GO.ID, JAKARTA - Dalam rangka mendukung Pre-Event One Map Policy Summit 2024, Sekretariat Satu Data Indonesia menyelenggarakan FGD Series-3 untuk penyusunan White Paper dengan tema Peran Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Pembiayaan Perwujudan Peta Dasar dan Peta Tematik, pada hari Kamis (30/5/2024) di Jakarta Selatan.

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Satu Data Indonesia. Hal ini merupakan mandat dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satu Data Indonesia, dan Perpres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Acara di buka keynote speech dari Marcia, mewakili Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bahwa One Map Policy Summit 2024 sebagai forum lintas pemangku kepentingan untuk mendiskusikan keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta termasuk integrasinya dengan Satu Data Indonesia dan mendorong solusi atas isu-isu pemanfaatan data spasial untuk kemajuan pembangunan Indonesia. “Melalui berbagai sesi interaktif, forum ini mendorong pemikiran dan pendekatan baru dalam menyediakan wadah bagi praktisi pembangunan di sektor publik, swasta, hingga generasi muda untuk berjejaring dan bertukar gagasan mengangkat wawasan, kebijakan, praktik cerdas dan pembelajaran dari akar rumput sampai tingkat nasional, serta pengalaman internasional yang relevan bagi konteks Indonesia akan diserahkan ke Presiden Jokowi,” tutur Marcia.

Seiring dengan berjalannya Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia, muncul berbagai hambatan baik secara teknis maupun non-teknis yang dialami oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan dua kebijakan tersebut. Kegiatan One Map Policy Summit 2024 ini diharapkan dapat menjadi sarana bertukar pikiran dalam menjawab berbagai tantangan dan mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI).

Acara dilanjutkan oleh Agung Indrajit, selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) Kementerian PPN/Bappenas yang melaporkan terkait Peran Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta dalam mendukung SDGs serta Pembiayaan Perwujudan Peta Dasar dan Peta Tematik yang didalamnya mendukung fokus tema Rancangan Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2025 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan yaitu:  SDM Berkualitas, Infrastruktur Berkualitas, dan Ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“Untuk tiga tema ini membutuhkan data spasial yang eksisting sekarang ataupun data spasial yang baru untuk mendukung RKP. Karena pendayaan data dan peta mendukung proses Pembangunan,” tambah Agung.

Gantjang Amannullah, Kepala Sekretariat Nasional SDGs, menyebutkan jika pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, namun juga dari aktor non-Pemerintah seperti filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi Masyarakat. Selain itu dibentuknya Tim Koordinasi Nasional (TKN) dan Rencana Aksi (Renaksi) Pelaksanaan TPB, sesuai dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2022 merupakan upaya dalam mempercepat pencapaian SDGs Indonesia.  “Lokalisasi SDGs merupakan upaya percepatan pencapaian target. Capaian SDGs di tingkat global tercapai 15%, dan 14.4% di tingkat Asia Pasifik. Di Indonesia, sebesar 62% atau 138 indikator yang baru mencapai target,” tambah Gantjang.

Terkait pembiayaan, Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas mengatakan jika pendanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) cukup besar untuk mewujudkan peta yang berkualitas untuk membantu masyarakat yang secara tidak langsung berdampak besar bagi ekonomi dan menghasilkan banyak peluang. Untuk itu Scenaider menekankan dalam hal pemetaan, fokus harus lebih ditekankan pada bagimana data dimanfaatkan dimana fokus saat ini masih terkait dengan output yakni ketersediaan data.

“Harapan kedepan adalah Kementerian/ Lembaga dapat berkomitmen untuk menjamin kualitas dan kuantitas data dimana data yang disediakan bisa dimanfaatkan dengan baik dan diakses dengan cepat, dan saya juga menekankan review baseline perlu dilakukan supaya belanja sesuai outcome,” tutup Scenaider

Dukungan Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, satu geoportal, satu kode referensi dan/atau data induk, dan memenuhi kaidah interoperabilitas data sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

------