Fokus Roadmap Tata Kelola Data dan Informasi Geospasial, Satu Data Indonesia Ambil Peran Penyusunan White Paper Pre-Event One Map Policy Summit 2024

DATA.GO.ID, BOGOR - Dalam rangka mendukung Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) Kementerian PPN/Bappenas pada pelaksanaan Pre-Event One Map Policy Summit 2024, dilaksanakan FGD Series 5 untuk penyusunan White Paper dengan tema “Integrasi KSP dan SDI dalam Mendukung Transformasi Digital Nasional dan Mencapai Indonesia Emas 2045” pada hari Senin dan Selasa, (3/6/2024) hingga (4/6/2024) di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Acara dibuka dengan keynote speech dari Belinda Arunarwati Margono, Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, yang menjelaskan bahwa Kebijakan Satu Peta telah berproses dari Perpres Nomor 9 Tahun 2016 dan diperbarui menjadi Perpres Nomor 23 Tahun 2021. Data Kebijakan Satu Peta awalnya mencakup 158 IGT dan yang terbaru ada 151 data tematik dengan produsen datanya sudah ada.

Integrasi antara KSP dan SDI adalah integrasi data yang sudah ada dengan menjamin kualitas datanya. Integrasi ini bukan hanya pada judul tematiknya, tetapi juga pada keseluruhan data. “Selain memilih data prioritas, harus diingat bahwa data ini akan dibagipakaikan,” tutur Belinda.

Meski demikian, kondisi eksisting penyelenggaraan data pemerintah selama ini dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain: (a) keberagaman data dan metodologi pendataan yang belum berstandar; (b) duplikasi dan minimnya keterpaduan data pemerintah; (c) kekurangan SDM talenta digital dan efektivitas anggaran data di instansi pemerintah; (d) ego sektoral dalam penyelenggaraan data dan platform data serta keengganan berbagi pakai data antar IPPD dan antar unit di dalam IPPD.

Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan data pemerintah tersebut yakni dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Melalui SDI, diharapkan dapat menyatukan tata kelola data pemerintah menjadi lebih integratif, efisien, aksesibel, sinergis, transparan, dan akuntabel.

Agung Indrajit, selaku Sekretaris Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, menyatakan bahwa kebijakan SDI dan KSP sudah selaras, di mana keduanya memiliki standar data, metadata (basis data), interoperabilitas (berbagipakai), dan kode referensi (referensi).

“Sinkronisasi SDI dan KSP dapat diwujudkan melalui implementasi sinkronisasi pengumpulan dan penyebarluasan IGT dari walidata IGT (KSP) kepada walidata K/L (SDI), sehingga diperlukan penyesuaian nomenklatur walidata IGT menjadi produsen data IGT. Nomenklatur dimaksud untuk menghindari ambiguitas dalam penafsiran tugas dan fungsi sebagai walidata,” ujar Agung.

Pokok substansi data.go.id pada Permen PPN No. 17/2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia adalah bahwa portal data.go.id memiliki data spasial dan data statistik yang tersedia dalam satu portal, sehingga pengguna tidak perlu berpindah-pindah. Seluruh hal tersebut juga selaras dengan tanahair.go.id.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini, juga difokuskan pada penulisan White Paper. SDI menekankan bahwa data dan peta sangat dibutuhkan bukan hanya untuk lokasi penelitian namun juga untuk perencanaan. Maka, dibutuhkan strategi khusus integrasi antara Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia pada kegiatan Main Event One Map Policy Summit 2024.

“SDI mengusulkan bahwa diperlukan grand design atau rencana induk yang harus melibatkan banyak stakeholder, seperti pakar ekonomi, pendanaan, hukum, dan lainnya. Karena betapa pentingnya ekosistem data terhadap pelaksanaan SDI dan KSP,” tutup Agung.

———

Penulis: Tridias Soja Anggraini
Bidang Komunikasi & Publikasi
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas

Editor: Galih Yudhasena
Bidang Komunikasi & Publikasi
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas