Menuju Data Prioritas 2023, 5 K/L Terpilih Siap Mengikuti Pendampingan dari Pembina Data dan Sekretariat SDI

DATA.GO.ID, JAKARTA – Pada hari Kamis (13/04/2023) diselenggarakan rapat koordinasi pendampingan pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang dihadiri oleh pembina data, yaitu BPS, BIG, serta Kementerian Keuangan. Tidak hanya itu, dalam rapat koordinasi yang dilakukan secara daring tersebut turut dihadiri oleh walidata dari Pusdatin PUPR, Pusdatin Kemenhub, Pusdatin Kemenaker, Pusdatin Kementan, dan Pusdatin Kemenkes.

Acara dibuka oleh Oktorialdi selaku Koordinator Sekretariat SDI mengatakan bahwa problematika kualitas Data Prioritas 2022: pada level kedetailan data yang bervariasi yaitu hanya 216 (31%) yang mengikuti standar data BPS dan BIG. Tidak hanya itu, masih banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum menyusun metadata dan sebagian data prioritas belum menggunakan Kode Referensi baku. Hal ini mengakibatkan data belum dapat masuk ke Sistem Katalog Data Nasional (SKDN).

Perlu adanya solusi untuk mengatasi masalah ini, yaitu Tim Sekretariat SDI akan berperan menjadi katalisator dalam upaya percepatan pemenuhan prinsip SDI dan juga dengan melakukan program pendampingan kepada K/L bersama pembina data, yaitu dari Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Harapannya pada bulan Juli 2023 mendatang, seluruh Data Prioritas dari 5 K/L dapat memenuhi prinsip SDI dan masuk ke dalam SKDN.

Manager bidang Perencanaan, Analisa dan Pemanfaatan Data, Sekretariat SDI, Dicky Rahardi menambahkan bahwa agenda penyelenggaraan satu data khususnya terkait pendampingan pemenuhan prinsip SDI akan menjadi hal yang sangat krusial untuk segera dilaksanakan oleh 5 K/L terpilih. Selain itu perlu adanya penguatan peran pembina data dan juga walidata K/L dalam pemenuhan Prinsip SDI pada Data Prioritas 2023.

Sejalan dengan SDI, Pusdatin Kementerian Pertanian yang dihadiri oleh Andry Polos mengatakan bawah saat ini Kementan sudah melakukan penyusunan standar data, metadata rutin setiap tahunnya, dan sudah menyusun draft pedoman penyusunan penyelenggaraan SDI di lingkup Kementan. Meski saat ini fokus dalam menyusun kode referensi komoditas pertanian, Kementan membutuhkan pendampingan lebih lanjut dari SDI.

Pembina data BPS yang disampaikan oleh Buhari Muslim, menyampaikan sangat menyambut baik kepada 5 K/L yang terpilih sudah melakukan pemeriksaan metadata statistik dari K/L dan terdapat 93 metadata statistik kegiatan yang sudah terdaftar di Indah BPS. Selain itu kelima K/L juga sudah melakukan penyusunan standar data dan metadata melalui Indah BPS.

Dalam akhir sesi, Oktorialdi juga menekankan bahwa setiap K/L yang terpilih perlu mendefinisikan level kedetailan Data Prioritas 2023. Yang mana juga diperlukannya untuk dapat memperkuat koordinasi antara sekretariat satu data, pembina data dan walidata K/L dalam pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia.

------

Penulis: Tridias Soja Anggraini
Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas

Editor: Galih Yudhasena Trenggala
Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas