Penguatan Sinergi Kebijakan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

DATA.GO.ID, JAKARTA - Ribuan aplikasi yang dimiliki oleh berbagai instansi pemerintahan menimbulkan berbagai masalah di antaranya adalah inefisiensi dan tumpang tindih data yang berdampak pada perumusan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) hadir untuk meningkatkan tata kelola aplikasi elektronik pemerintah dan tata kelola data. Kebijakan SPBE dirilis pada tahun 2018, sedangkan kebijakan SDI diterbitkan pada tahun 2019. Kedua kebijakan tersebut juga dapat mengakselerasi transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Menindaklanjuti Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia yang dilaksanakan pada hari Rabu 6 Juli 2022, Sekretariat SDI Pusat Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan pertemuan koordinasi dengan Sekretariat SPBE Kementerian PANRB pada Senin 18 Juli 2022. Dalam kesempatan ini, Sekretariat SDI dan Sekretariat SPBE mendiskusikan hal-hal terkait sinergi implementasi teknis dari kedua kebijakan, meliputi asesmen komprehensif terpadu dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan teknis antara Sekretariat SDI bersama Sekretariat SPBE. Asesmen komprehensif terpadu bertujuan untuk mengevaluasi performa Instansi Pusat dan Daerah dalam melaksanakan kebijakan SDI dan SPBE. Asesmen tersebut akan melibatkan kolaborasi antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SDI dan SPBE ke depannya, Sekretariat SDI dan Sekretariat SPBE telah sepakat untuk melakukan koordinasi teknis secara lebih intensif agar agenda kedua kebijakan dapat diselenggarakan dengan baik. Harapannya, kebijakan SDI dan kebijakan SPBE dapat berjalan secara harmonis dan kolaborasi strategis antar instansi dapat kian diperkuat.

------

Penulis: Sheila Alifia
Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas

Editor: Anggie Aditya Murti
Bidang Komunikasi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas